Yahukimo : Survey Tambang di Langda Butuh Kesepakatan Masyarakat Adat

Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2003.  Dengan jumlah penduduk berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mempunyai jumlah penduduk sebanyak ke dua setelah Kota Jayapura. Beragam potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di kabupaten ini. Mulai dari hasil hutan, hasil hutan non kayu,  flora dan fauna yang beragam juga terdapat kandungan mineral dan batu bara.

Kabupaten Yahukimo mempunyai 52 distrik (kecamatan) salah satu diantarnya adalah Distrik Langda , yang didiami oleh Suku Ukam . Di wilayah ini sebelumnya sempat heboh dengan berita terkait masalah kelaparan pada tahun 2009 dan longsor pada tahun 2012. Saat ini nama Distrik Langda kembali mencuat ke media   terkait penolakan masyarakat adat terhadap aktivitas survey tambang dari PT. Veronika yang diduga milik bupati. 

Seperti dilansir oleh Papua Pos bahwa  alasan penolakan dikarenakan belum adanya kesepakatan antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan PT. Veronika dan investor yang akan mengelola tambang .  Ketua tim peduli mahasiswa Ukat Koordinator Wilayah  Jayapura Pabuel Maling mengatakan, seharusnya sebelum dilakukan survey ada kesepakatan dulu dengan masyarakat pemilik hak ulayat, hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik  antar masyarakat. “Sebetulnya masyarakat bisa menerima investor didaerahnya, yang penting ada pembicaraan yang disepakati,” katanya kepada wartawan, Kamis (18/12) didampingi Akmin Kisamlu dan Neson Nabyal.

“Masyarakat yang mempunyai hak ulayat , tidak hanya dari masyarakat Distrik Langda tetapi menyebar di distrik – distrik lain dari kabupaten pegunungan Bintang dan kabupaten Yahukimo yang sebenarnya, sebelum lakukan tahapan survey harus memperoleh izin dari masyarakat tersebut,” ujarnya. Izin yang diberikan oleh Kementerian – kementerian terkait. Lanjutnya, maupun pemerintah Provinsi untuk melakukan survey, sampai sejauh ini belum diperjelas kepada masyarakat untuk mengetahui dan menindak lanjuti pemberian izin melakukan survey.

Terkait dengan permasalah ini maka pihak Tim Peduli Mahasiswa Ukat Koordinator Wilayah Jayapura memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah.  “Kami kasih waktu seminggu dari tanggal 18 Desember 2014 hingga 1 Januari 2015, kalau tidak ada tanggapan dari bupati kami akan mengambil tindakan lain,” ungkapnya. 

Permasalahan ini mendapatkan tanggapan dari  Wakil Ketua I DPRD Yahukimo Abock Busup, dirinya menyarankan agar  bupati melakukan pertemuan secepatnya dengan masyarakat pemilik hak ulayat, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Harus ada kesepakatan bersama, dengan pemilik hak ulayat, kalau mereka setuju, baru jalan. Pemilik hak ulayat harus dihormati,” katanya.  Abock mengatakan, DPRD akan mencoba memfasilitasi pertemuan antara bupati dengan masyarakat hak ulayat, dengan harapan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sejalan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Pribumi yang berisi didalamnya tentang Free , Prior, Inform and Consent tentu saja pihak baik pemerintah maupun perusahaan terkait sebaiknya menjelaskan tentang dampak baik dan buruk apabila tambang tersebut beroperasi dan memberikan informasi yang memadai bagi Masyarakat Adat Ukam sehingga mereka dapat memutuskan dengan bijak apakah menerima atau menolak  rencana pembukaan tambang diwilayah adat yang mereka miliki. Hal penting lainnya adalah bagaimana  tentang kesiapan daya saing  sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat adat  jika perusahaan tersebut beroperasi .(Wirya Supriyadi)

  • epesus malyo

    saya juga sependapat dengan teman2 mahasiswa, saya sebagai anak langda yang
    selesai dari bidang geologi saja tidak pernah menarik infestor asing untuk kepentingan pribadi saya, karena saya tahu dampaknya akan lebih besar.

    • epesus malyo

      DAMPAK NEGATIF PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

      Penambangan Emas Picu Pencemaran Merkuri

      Bukan cuma mencemari lingkungan, penambangan emas berdampak pada vegetasi dan hewan air.

      Randy Olson/National Geographic Society/Corbis

      Peneliti
      dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Marike Mahmud, mengatakan,
      dampak negatif dari penambangan emas yang dilakukan rakyat adalah
      pencemaran merkuri. Bahkan, dampak lingkungan seperti perubahan kualitas
      air, sedimen, hewan air, dan vegetasi akibat penggunaan merkuri dalam
      mengekstraksi emas turut menjadi dampaknya.

      Hal ini dipaparkannya
      dalam ujian terbuka program doktor UGM Bidang Ilmu Geografi dengan
      disertasinya berjudul “Model Sebaran Spasial Temporal Konsentrasi
      Merkuri Akibat Penambangan Emas Tradisional Sebagai Dasar Monitoring dan
      Evaluasi Pencemaran Di Ekosistem Sungai Tulabolo Provinsi Gorontalo”,
      di Yogyakarta, Sabtu (28/4).

      Berdasarkan penelitiannya, pencemaran
      merkuri adalah hasil proses pengolahan emas secara amalgamasi. Proses
      amalgamasi emas yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dapat
      terlepas ke lingkungan.

      “Saat proses tahap pencucian inilah,
      limbah yang umumnya masih mengandung merkuri dibuang langsung ke badan
      air. Menjadikan merkuri tercampur, terpecah-pecah berwujud
      butiran-butiran halus, yang tentu sifatnya sukar dipisahkan,” papar
      Marike.

      Menurut Marike proses penggilingan yang dilakukan
      bersamaan dengan proses amalgamasi menyebabkan proses pencucian merkuri
      dalam ampas terbawa masuk sungai. Di dalam air, merkuri dapat berubah
      menjadi senyawa organik metil merkuri atau fenil merkuri akibat proses
      dekomposisi oleh bakteri. Selanjutnya senyawa organik tersebut akan
      terserap oleh jasad renik dan masuk dalam rantai makanan.

      “Terjadi
      akumulasi dan biomagnifikasi dalam tubuh hewan air seperti ikan dan
      kerang pada akhirnya masuk juga ke tubuh manusia melalui makanan yang
      dikonsumsi,” jelasnya.

      Seperti di daerah Mohutango, Kabupaten Bone
      Bolango, Gorontalo, yang memiliki 46 unit pengolahan emas. Sementara
      kisaran waktu pengolahan untuk satu tromol mencapai empat jam, sehingga
      proses pengolahan dalam kurun waktu 24 jam, intensitas usaha mencapai
      lima hingga tujuh kali proses.

      Data menunjukkan terdapat 460
      kilogram merkuri yang dipakai dalam setiap kali putaran. Dari setiap
      kilogram merkuri maka menghasilkan 10 gram limbah. Sehingga dapat
      diperkirakan limbah yang terbuang ke lingkungan sebesar 4,6 kilogram
      terbuang ke lingkungan untuk satu kali putaran. Sedangkan untuk lima
      kali putar setiap harinya, tentu sebanyak 23 kilogram limbah terbuang ke
      lingkungan. “Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena dapat
      mencemari Sungai Bone. Padahal sungai ini merupakan sumber air minum
      masyarakat Gorontalo,” tuturnya.

      Melihat limbah sudah berdampak
      pada keluhan kesehatan masyarakat, disarankan perlu adanya prioritas
      wilayah pengelolaan untuk mereduksi dan mencegah terjadinya pencemaran
      merkuri. Terutama di lokasi yang menjadi sumber limbah. “Jika sumber
      limbah dikelola dengan baik maka konsentrasi merkuri tidak akan menyebar
      ke arah hilir, dan ekosistem di wilayah ini akan pulih seperti keadaan
      alamiahnya,” kata Marike.

      Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan
      Hidup (Walhi) Yogyakarta, Suparlan, tak menampik dengan hasil riset
      tersebut. Ia mengatakan bahwa penambangan emas tradisional menggunakan
      unsur merkuri. Dengan demikian, dampak negatif terhadap lingkungan
      memang sangat tinggi khususnya kualitas air.Untuk mengatasi
      dampak negatif yang lebih parah, ia menyarankan perlunya pengelolaan
      penambangan emas rakyat secara komunal. Artinya, ada pengawasan secara
      khusus dan tersistematis tentang cara-cara yang benar dalam menambang
      emas.
      kondisi geografis wilayah Langda, posisi di pegunungan.