Penulis: Admin

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara turun temurun. Pangan lokal meliputi umbi umbian, sayur, ikan dan hewan. Pangan lokal dapat digolongkan Pangan Segar dan Pangan Olahan.

Respek
Respek adalah pengembangan kampung, karena masyarakat asli lebih banyak tinggal di kampung oleh karena itu dalam hal pangan dengan dana respek harus ada program membangun lumbung pangan kampung, program cetak sawah oleh TNI diganti dengan program tanam sagu dan ubi atau keladi, pemerintah provinsi harus minta kepada pemerintah pusat batasi raskin (beras miskin) untuk Papua.

Pengembangan
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat mewajibkan semua rumah makan dan restoran untuk menyajikan pangan lokal dalam acara/kegiatan . Pemerintahan dan swasta juga wajib menyajikan pangan lokal yang produknya wajib di beli pada Pasar Mama Papua atau Koperasi SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) serta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pangan lokal.

Dalam perlindungan pangan lokal juga perlu dilarang pembukaan lahan sawit dan penebangan hutan, pada lahan lumbung pangan rakyat adanya motor dan mobil yang menjual bebas pangan lokal di lorong-lorong kota serta kompleks perumahan kota kemudian peranan itu dimainkan oleh Solpap melalui salesnya yang fasilitasnya wajib disediakan oleh pemerintah.

Pizza berbahan dasar Keladi (Foto:PapuaLives)

Dalam hal pangan perlu juga didorong, dipikirkan adanya BUMD atau Koperasi SOLPAP untuk jadikan tempat menampung. Artinya pangan lokal rakyat dibeli dan dijual oleh BUMD atau koperasi SOLPAP supaya rakyat tidak harus duduk berjam-jam di pasar atau dipinggir jalan.

Pangan lokal itu bisa diwajibkn ke hotel-hotel serta perusahaan di Papua untuk membeli, dari mana dananya BUMD atau Koperasi ? ya dari Dana Otsus (Otonomi Khusus).

Semua pengaturan ini sebaiknya diatur dalam sebuah regulasi daerah sebagai turunan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

Salam
John NR Gobai
Anggota DPR Papua

Read Full Article

JERATPAPUA.ORG – Jayapura, Pada tanggal 7-9 Agustus 2018 mendatang, Papuan Voices kembali menyelenggarakan Festival Film Papua (FFP) ke-II.

FFP II dilaksanakan di Kota Jayapura dengan tema “Masyarakat Adat Papua di Tengah Arus Modernisasi”.

Harun Rumbarar selaku ketua Panitia FFP II, menjelaskan bahwa pilihan tema sebagai bentuk respon manusia dan kebudayaan merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan.

Manusia menciptakan kebudayaan untuk kembali membentuk manusia menjadi lebih manusiawi dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dalam hal ini, modernisasi sebagai transformasi kehidupan merupakan sebuah wacana besar tentang manusia dan kebudayaan” ujar Harun Rumbarar disela-sela jumpa pers di kantor JERAT Papua pada (17/05/2018)

Panitia FFP II, saat Konfrensi Pers : Bernard Koten, Harun Rumbarar, Yosep Levy, Arson Yesnat /foto:Wirya

Salah satu aspek penting sebagai pintu masuk “kampanye” wacana besar tersebut yakni kebijakan ekonomi politik. Negara – negara dunia ke 3 kemudian mengadopsi teori – teori pertumbuhan ekonomi, negara barat untuk diimplementasikan di wilayahnya.

”Tujuannya, terjadi perubahan sosial ekonomi diwilayah dunia ke 3 termasuk Indonesia yang pada akhirnya berdampak ke masyarakat adat, terutama masyarakat adat Papua “tegas Harun.

Bernard Koten, sekertaris panitia FFP II menambahkan bahwa terhadap situasi di Tanah Papua saat ini dan menjelaskan posisi masyarakat adat ditengah arus pembangunan dan investasi yang makin banyak masuk ke Tanah Papua.

“Kami berharap tema ini memberi ruang bagi para filmaker untuk mengkritisi realita di Papua, terkait implementasi teori medernisasi dan dampaknya terhadap masyarakat di Papua, teristimewa masyarakat adat Papua,” tukas Bernard Koten.

Papuan Voices sudah memproduksi beragaman jenis film dokumenter serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk melahirkan para filmmaker di Tanah Papua.

Saat ini Papuan Voices tersebar di 6 daerah di Tanah Papua, yakni: Biak, Jayapura, Keerom, Wamena, Merauke dan Sorong dan Raja Ampat (*)

Pewarta : Wirya. W
Editor : Ronald. M

Read Full Article

David Saweri (ft. Wirya)

JERATPAPUA – Kabupaten Sarmi adalah 1 dari 28 kabupaten di Provinsi Papua dan mempunyai julukan kota ombak karena letaknya berada di pesisir bagian utara Pulau Papua.

David Saweri seorang pemuda suku Isirawa dari kabupaten Sarmi. Pria dengan wajah penuh brewok dan rambut gimbal diawal tentu akan terlihat sangar. Namun saat ditemui dan diajak berdiskusi , David Saweri adalah seorang pemuda yang ramah.

 

David menceritakan pengalamannya sebagai aktivis lingkungan. Pada tahun 2003 mulai  dengan munculnya rasa kepedulian terhadap  kondisi masyarakat adat dan juga lingkungan.

Dimana masyarakat adat dari pengamatannya adalah mulai meninggalkan kebiasaan adat istiadat. Sementara dari sisi lingkungan adalah dirinya prihatin dengan adanya penebangan hutan mangrove serta abrasi yang mulai terlihat.

Sehingga dirinya berinisiatif  belajar mengkoker mangrove dan melakukan penanaman disepanjang bibir pantai Kampung Sarmo, Distrik Sarmi Kota.

Hal yang dilakukan ini pada awalnya mendapatkan cemooh bahkan makian. Hingga dianggap sebagai orang gila. “Saya dikatakan sebagai orang gila dan dimaki “, ujar David.

Tapi justru itu membuat saya tidak patah semangat bahkan menjadikan pengalama itu sebagai moto hidupnya, yakni “orang gila yang menggilakan orang lain”.

Karena dirinya ingin membangun kesadaran masyarakat adat untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan.

Pada tahun 2013 , dirinya bersama beberapa kawan-kawannya mendirikan Komunitas Insani Peduli Sarmi (KIPAS) yang berfokus kepada isu pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

David yang sempat kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) menjelaskan bahwa diawal pendirian KIPAS, dirinya juga membangun komunikasi kepada pihak pihak pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup namun tidak mendapatkan respon.

Walaupun mendapatkan tantangan namun dirinya bersama teman-teman di KIPAS tidak putus asa dan tetap bekerja , dan beberapa tahun kemudian ketika pemerintah telah melihat kerja-kerja KIPAS dan hasilnya serta dampak yang ada maka kini telah terjalin kerjasama yang baik.

Beberapa kampong yang telah dilakukan penanaman mangrove diantaranya Kampung Karfisia dan Maseb , Distrik Apawer Hilir; Kampung Armopa, Distrik Armopa; Pulau Liki Distrik Sarmi Kota.

Bahkan salah satu hutan Manggrove di Sarmo , Distrik Sarmi Kota, kini mulai dikenal masyarakat dan mereka mulai berwisata di Hutan Manggrove yang diprakarsai oleh David Saweri .

“Banyak masyarakat yang sekarang bersantai melepas lelah di hutan mangrove ditepi pantai” tukas David Saweri. Bahkan kedepan dirinya akan belajar membuat olahan dari buah mangrove dijadikan kue, jus dan lainnya.

Dirinya saat ini sedang membangun komunikasi di Chef Jungle Papua, Charles Toto untuk bekerja sama.

Menurut David Saweri , keberhasilannya selama ini tidak terlepas karena dukungan istrinya bernama Dominggas Sepa serta kawan-kawanya diantarnaya Frengky Mauri, Anderson Ramandey dan masih banyak lagi.

Dirinya berharap kedepan semakin banyak masyarakat adat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sarmi. (Wirya)

Read Full Article

JERATPAPUA – Pada umumnya suku-suku di Papua mempunyai rumah adat . Begitu pula dengan masyarakat adat Yerisiam Gua, Kabupaten Nabiare mempunyai rumah adat Rumah adat bernama “Ruija”. Pengendali dalam “Ruija” adalah perempuan.  Dalam rumah adat tersebut ada dua kamar yakni untuk kamar laki dan kamar perempuan. Kamar laki disebut dengan “Menggomana” dan kamar perempuan disebut dengan “Menggoina”. Ada Beberapa fungsi Ruija diantaranya adalah menyelenggarakan pesta adat, tusuk telinga.

“Hampir selama 20 tahun rumah adat Suku Yerisiam Gua tidak dibangun” ujar Gunawan Inggeruhi. Dirinya dan bersama Masyarakat Adat Yerisiam bersama kembali membangun rumah adat tersebut. Beberapa dampak dengan tidak adanya rumah adat tersebut misalnya proses musyawarah tidak dilakukan sebagaimana mestinya.”Kadang ketika investasi masuk, maka dilakukan musyawarah diam-diam. Dan dampaknya sekarang ini dapat kita lihat bersama terhadap kehidupan masyarakat Adat Yerisiam,” tukas Gunawan Inggeruhi.

Latar belakang kenapa hendak kembali  membanung  “Ruija” ini menurut Gunawan memberikan beberapa alas an yakni Masyarakat Adat Yeresiam Gua mulai merasakan  hilangnya hak-hak masyarakat adat dan konflik horizontal antara masyarakat adat.

Untuk membangun “Ruija” membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena hanya mengambil bahan-bahan dari alam. Konstruksi “Ruija” tidak membutuhkan paku dan mempunyai panjang 6 x 4 meter. Pembanguna “Ruija” melibatkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki membuat konstruksi dan lainnya sementara kaum perempuan mengayam atap “Ruija”.

“Sejak adanya Ruija, maka perusahaan yang sebelumnya berbicara diluar atau tempat lainnya namun kini mulai bermusyawarah dalam rumah adat. Dan saling menerima, sebelumnya pihak pro dan kontra hingga terjadi adu fisik,” tukas Gunawan Inggeruhi. Ditambahkannya bahwa sejak adanya kalau ada investasi maupun pelepasan tanah maka dibicaran di “Ruija” kalau dibicarakan diluar “Ruija” maka tidak dapat pengakuan dari masyarakat adat Yerisiam Guam.

 

Sementara Pdt.Magdalena Kafiar mengatakan bahwa dengan dibangunnya rumah adat tersebut tentu kembali mengembalikan jati diri masyarakat adat Yerisiam. “Sepertinya masyarakat Adat Yerisiam selama 20 tahun tanpa spirit nilai-nilat adat dan kini mereka perlahan menemukannya kembali “ ujar Pdt. Magalena Kafiar.

(Wirya Supriyadi)

Read Full Article