Kategori: Tentang EKOSOB

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara turun temurun. Pangan lokal meliputi umbi umbian, sayur, ikan dan hewan. Pangan lokal dapat digolongkan Pangan Segar dan Pangan Olahan.

Respek
Respek adalah pengembangan kampung, karena masyarakat asli lebih banyak tinggal di kampung oleh karena itu dalam hal pangan dengan dana respek harus ada program membangun lumbung pangan kampung, program cetak sawah oleh TNI diganti dengan program tanam sagu dan ubi atau keladi, pemerintah provinsi harus minta kepada pemerintah pusat batasi raskin (beras miskin) untuk Papua.

Pengembangan
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat mewajibkan semua rumah makan dan restoran untuk menyajikan pangan lokal dalam acara/kegiatan . Pemerintahan dan swasta juga wajib menyajikan pangan lokal yang produknya wajib di beli pada Pasar Mama Papua atau Koperasi SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) serta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pangan lokal.

Dalam perlindungan pangan lokal juga perlu dilarang pembukaan lahan sawit dan penebangan hutan, pada lahan lumbung pangan rakyat adanya motor dan mobil yang menjual bebas pangan lokal di lorong-lorong kota serta kompleks perumahan kota kemudian peranan itu dimainkan oleh Solpap melalui salesnya yang fasilitasnya wajib disediakan oleh pemerintah.

Pizza berbahan dasar Keladi (Foto:PapuaLives)

Dalam hal pangan perlu juga didorong, dipikirkan adanya BUMD atau Koperasi SOLPAP untuk jadikan tempat menampung. Artinya pangan lokal rakyat dibeli dan dijual oleh BUMD atau koperasi SOLPAP supaya rakyat tidak harus duduk berjam-jam di pasar atau dipinggir jalan.

Pangan lokal itu bisa diwajibkn ke hotel-hotel serta perusahaan di Papua untuk membeli, dari mana dananya BUMD atau Koperasi ? ya dari Dana Otsus (Otonomi Khusus).

Semua pengaturan ini sebaiknya diatur dalam sebuah regulasi daerah sebagai turunan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

Salam
John NR Gobai
Anggota DPR Papua

Read Full Article

JERATPAPUA.ORG – Jayapura, Pada tanggal 7-9 Agustus 2018 mendatang, Papuan Voices kembali menyelenggarakan Festival Film Papua (FFP) ke-II.

FFP II dilaksanakan di Kota Jayapura dengan tema “Masyarakat Adat Papua di Tengah Arus Modernisasi”.

Harun Rumbarar selaku ketua Panitia FFP II, menjelaskan bahwa pilihan tema sebagai bentuk respon manusia dan kebudayaan merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan.

Manusia menciptakan kebudayaan untuk kembali membentuk manusia menjadi lebih manusiawi dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dalam hal ini, modernisasi sebagai transformasi kehidupan merupakan sebuah wacana besar tentang manusia dan kebudayaan” ujar Harun Rumbarar disela-sela jumpa pers di kantor JERAT Papua pada (17/05/2018)

Panitia FFP II, saat Konfrensi Pers : Bernard Koten, Harun Rumbarar, Yosep Levy, Arson Yesnat /foto:Wirya

Salah satu aspek penting sebagai pintu masuk “kampanye” wacana besar tersebut yakni kebijakan ekonomi politik. Negara – negara dunia ke 3 kemudian mengadopsi teori – teori pertumbuhan ekonomi, negara barat untuk diimplementasikan di wilayahnya.

”Tujuannya, terjadi perubahan sosial ekonomi diwilayah dunia ke 3 termasuk Indonesia yang pada akhirnya berdampak ke masyarakat adat, terutama masyarakat adat Papua “tegas Harun.

Bernard Koten, sekertaris panitia FFP II menambahkan bahwa terhadap situasi di Tanah Papua saat ini dan menjelaskan posisi masyarakat adat ditengah arus pembangunan dan investasi yang makin banyak masuk ke Tanah Papua.

“Kami berharap tema ini memberi ruang bagi para filmaker untuk mengkritisi realita di Papua, terkait implementasi teori medernisasi dan dampaknya terhadap masyarakat di Papua, teristimewa masyarakat adat Papua,” tukas Bernard Koten.

Papuan Voices sudah memproduksi beragaman jenis film dokumenter serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk melahirkan para filmmaker di Tanah Papua.

Saat ini Papuan Voices tersebar di 6 daerah di Tanah Papua, yakni: Biak, Jayapura, Keerom, Wamena, Merauke dan Sorong dan Raja Ampat (*)

Pewarta : Wirya. W
Editor : Ronald. M

Read Full Article

JERATPAPUA – Sebagian besar daerah Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi sasaran investasi skala besar untuk industri pembalakan kayu, perkebunan besar dan pertambangan, yang dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan pemodal besar.

Selama dua hari, dari tanggal 21-22 November 2017. Perwakilan masyarakat adat (perempuan dan laki-laki) dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Papua melakukan lokakarya dan mendiskusikan secara kritis terkait kebijakan dan keberadaan ijin-ijin industri ekstraktif yang melanggar HAM dan merugikan hak-hak masyarakat adat Papua.

Dalam konfrensi pers di Waena (23/11/2017) Adolfina Kuum, seorang perempuan Amugme menyatakan tentang sikap mereka terhadap PT.Freeport

“Sejak awal Freeport beroperasi dan hingga kini, saudara-saudara kami sudah menjadi korban, tanah kami dirampas, kebun digusur, tempat-tempat keramas dibongkar dan dikuras hasilnya, masyarakat dipindahkan dan menjadi korban kekerasan, ditahan dan disiksa tanpa proses hukum, mereka terbunuh dan dihilangkan. Sungai dan danau rusak, tercemar oleh limbah berbahaya dari mesin tambang Freeport, hingga ke daerah tanah datar dan pesisir pantai”, ungkap Adolvina Kuum, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tembagapura.

Kehadiran perusahaan-perusahaan mengatasnamakan peningkatan kesejahteraan social ekonomi, peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, namun realitasnya tidak terjadi. Justeru semakin banyak masyarakat adat setempat kehilangan sumber ekonomi dan sumber pangan, mereka hanya menjadi buruh dan pendapatan dibawah hidup layak.

Perwakilan Suku Yerisiam Gua, Nabire, Sambena Inggeruhi, mengungkapkan saat awal saja masyarakat adat setempat, perempuan dan laki-laki, direkrut menjadi buruh kasar dan upahnya tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha hasil hutan dan dusun sagu. “Setelah itu masyarakat adat setempat tidak lagi kerja dan berkonflik dengan perusahaan. Kami yang memperjuangkan hak-hak masyarakat mengalami ancaman kekerasan dan dituduh dengan berbagai label miring, yang merugikan dan merendahkan martabat masyarakat adat”, jelas Inggeruhi.

Adolvina Kuum, menyatakan “Kami mendesak kepada pemerintah untuk mencabut ijin-ijin perusahaan tersebut, seperti PT. Freeport Indonesia, yang jelas melanggar hukum, melakukan pelanggaran HAM, merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat Papua hari ini dan di masa mendatang. Kami juga mendesak perusahaan menghormati standard dan instrument hak asasi manusia”, desak Adolvina Kuum.

Dalam pertemuan tersebut, peserta menghasilkan Pernyataan Maranatha dan rekomendasi, antara lain: mendesak pemerintah secara sungguh-sungguh memenuhi, mengakui, menghormati dan melindungi hak konstitusional masyarakat adat Papua, termasuk keberadaan dan hak atas tanah Orang Asli Papua;  mendesak pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, untuk melakukan peninjauan kembali dan memberikan sangsi terhadap kebijakan peraturan dan perijinan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hak hidup masyarakat adat Papua, cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; serta mendesak pemerintah secara serius untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM, konflik dan keluhan masyarakat adat terkait perampasan tanah dan pengrusakan hutan skala luas, serta memulihkan hak-hak korban. (Wirya Supriyadi)

Read Full Article

Kepala BPS Jayawijaya Cendana Murti

Kliping JERAT Papua – Badan Pusat Statistik (BPS) Jayawijaya mencatat jumlah penduduk miskin saat ini mengalami kenaikan di bandingkan data terakhir tahun 2016. Namun kenaikan tidak terlalu signifikan. Dari data ekonomi nasional 2016 angka kemiskinan Jayawijaya meningkat sebelumnya sekitar 39% sekarang 39,06%.

Kenaikan angka kemiskinan BPS Jayawijaya mencoba, menganalisa pertumbuhan kemiskinan itu agar mengetahui penyebabnya, namun dikaitkan dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) ternyata memang produk pertanian di Jayawijaya mulai berkurang.

Salah satu indikator perekonomian nasional dan PDRB Jayawijaya menunjukan bahwa sektor pertanian menurun, pada hal di lapangan usaha pertaninan masih di dominasi masyarakat asli daerah. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian namun pertumbuhan di Sektor pertanian di sana menurun.

Kepala BPS Jayawijaya Cendana Murti mengakui kenapa sektor pertanian menurun apakah ada kecenderungan mereka mengurangi jam kerja atau bagaimana sehingga Produk pertanian berkurang, atau mereka sibuk dengan pekerjaan sampingan sehingga sektor pertanian agak berkurang.

“sampel penduduk miskin ini tidak membedakan penduduk asli atau pendatang, tapi sampel itu kita ambil di desah terpilih, kemudian kita acak dan kemudian ambil rumah tinggal terpilih. Karena sebagian besar masyarakat jayawijaya itu penduduk daerah, jadi dari julah itu menunjukan kebanyakan putra daerah.

Dalam bentuk data angka kemiskinan ini BPS baru mengeluarkan data perbandingan  tahun 2015 dan 2016, untuk data 2017 kita baru survei karena masih tahun berjalan. Sedangkan untuk  indikator kenaikan kemiskinann BPS memiliki data jika di Tahun 2015 itu jumlah penduduk iskin mencapai 39,48% sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 39,66%  penduduk miskin, ini terhitung dari jumlah pendapatan perbulan perkapita yang mencapai RP.367.804, Sehingga di kwatirkan jumlah penduduk miskin ini akan terus bertambah di tahun 2017.

Data ini Berdasarkan versi BPS mengacu pada konsep internasional, ada konsep dalam dunia, konsep Bapennas dan konsep nasional.  Yang di anut adalah garis kemiskinan yang di hitung berdasarkanmakanan, sehingga seseorang di hitung apakah dalam sehari itu dia konsumsi dua ribu seratus kalori atau tidak? Kalau di atas jumlah itu berarti secara konsumsi dia tidak miskin.

 Ditambah lagi dengan  garis kemiskinan non Makanan misalnya dia belanja apa saja per bulan.

 Kita mencoba melakukan metode ini untuk menghimpun data pendudu miskin yang berada di jayawijaya hasilnya memang ada peningkatan jumlah peduduk miskin di tahun 2016 karena sektor pertanian Masyarakat berkurang.

Walau  tidak menyebutkan penduduk miskin disana mayoritas Masyarakat pribumi, namun sebagian sampel survei merupakan penduduk pribumi Jayawijaya. Karena Sebagian besar masyarakat jayawijaya itu penduduk daerah, jadi dari jumlah itu menunjukan kebanyakana penduduk daerah sehingga memperoleh data itu BPS menggunakan versi survei yangmengacu pada konsep internasional.

Cepos 5 Oktober 2017

Read Full Article