Kategori: Mamta/Tabi

Jayapura,- Paska Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) ke – 1 Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) pada bulan Mei 2017 lalu, kini para pengurusnya mulai aktif melakukan konsolidasi.

Seperti disampaikan oleh Frengky Warwe selaku Ketua Solpap , senin (19/06/2017) bahwa pengurus Solpap mempunyai beberapa agenda utama yakni merapihkan hasil-hasil Mubes Ke 1 Solpap dan juga melakukan konsolidasi di pengurus dan kepada mama-mama pedagang asli Papua.

“Untuk hasil-hasil Mubes, kami akan tindak lanjuti dengan program kerja selama 3 tahun kedepan dan saat yang bersamaan kami melakukan konsolidasi kepada mama-mama pedagang asli Papua di kawasan Ekspo dan Perumnas III Waena” ujar Frengky.

Menurutnya hal ini penting karena pedagang asli Papua tidak hanya di pusat kota tapi juga dipinggiran kota, dan mereka yang meminta Solpap agar membantu memperjuangkan tempat yang representatif bagi mereka dalam berjualan.

Menurutnya respon mama-mama pedagang asli Papua sangat baik dengan kedatangan Solpap dan dalam diskusi yang dilakukan.

Seperti diketahui bahwa dari Dok 9,  pusat Kota Jayapura hingga kedaerah Ekspo , Perumas 3 dan Abepura, Tanah Hitam terdapat  ratusan pedagang asli Papua, namun mereka belum diorganisir dengan baik untuk mendapatkan hak-hak mereka.

“Memang kedepan kami berencana membangun konsolidasi dan pendataan pedagang yang ada di Dok 8 dan 9, karena mama-mama mereka sudah kontak kami” ujar Frengky Warwe.

Suasana Pertemuan Badan Pelaksana Solpap bersama mama-mama pedagang asli Papua di Perumnas III , Kota Jayapura (Foto: Frangky Warer/Solpap)

Sementara itu ditempat terpisah sekretaris Solpap, Natan Tebay menambahkan bahwa Solpap dengan motto Bersatu Bekerjasama Untuk Kemandirian tentu saja mempunyai pekerjaan besar bagi pemenuhan hak-hak pedagang asli Papua terutama pedagang mama-mama Papua.

“Kami terus selalu mencoba melakukan yang terbaik dalam kepengurusan ini, dan memang konsolidasi bagi badan pengurus dan mama-mama pedagang asli Papua menjadi penting” tegas Natan Tebay.

Ditambahkannya bahwa melalui dengan konsolidasi maka akan menguatkan satu sama lain dan juga berbagi peran dalam berjuang memenuhi hak-hak pedagang asli Papua terutama mama-mama Papua, bahkan beberapa kabupaten lainnya termasuk di Nabire, Biak dan  Sorong meminta agar Solpap membantu mengorganisir mama-mama pedagang asli Papua.

Beberapa waktu lalu Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) telah melaksanakan Mubes Ke – 1 pada tanggal 2-6 Mei 2017 lalu dan menetapkan Badan Pengurus Solpap periode 2017-2020  yang terdiri dari Ketua Frengky Warwe, Sekretaris Natan Tebay dan Bendahara Methi Ronsumbre serta menghasilkan beberapa rekomendasi baik internal maupun eksternal  yakni :

  1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengatakan kepada Kementerian BUMN hanya mempunyai tugas untuk membangun pasar mama-mama Papua bukan untuk mengatur pedagang dan penempatan mama-mama pasar
  2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegaskan kepada POKJA PAPUA, bahwa kelompok ini tidak mempunyai hak untuk mengatur Pasar mama-mama Papua
  3. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota, Kementerian BUMN, SOLPAP harus duduk bersama untuk pengelolaan pasar
  4. Setiap pelatihan-pembinaan, dukungan bantuan modal usaha harus memperhatikan rekomendasi dari pengurus SOLPAP baik dari Mitra strategis SOLPAP, Pemerintah , BUMN
  5. Permasalahan tanah harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi dan Kota
  6. Membangun pemahaman bersama/konsolidasi mama-mama di tingkat kota dan kabupaten lainnya di seluruh tanah Papua dan Papua Barat
  7. Mendesak Pemerintah Kota agar mempertimbangkan jam operasi pasar di Paldam ketika Pasar mama-mama Papua aktif beroperasi
  8. Mendesak pemerintah provinsi Papua untuk menyediakan jalur pemasaran produk mama-mama harus disiapkan oleh Pemerintah sehingga produk asli masyarakat Papua bisa masuk pasar nasional dan internasional
  9. Mendesak pemerintah provinsi untuk membuat intruksi kepada pihak hotel di Jayapura harus WAJIB membeli bahan produk di pasar mama-mama Papua
  10. SOLPAP akan mengusut dana alokasi khusus melalui Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) karena sebagian besar mama-mama pedagang asli Papua belum mendapatkan dukungan modal usaha.

 (Wirya Supriyadi / JERAT Papua)

Read Full Article

JAYAPURA – Solidaritas Organisasi Sipil untuk Tanah Papua mengelar aksi untuk mengungatkan siapa saja, baik orang biasa, mereka yang duduk di pemerintahan sekaligus pengendali Negara ini soal pelangaran HAM di Tanaj Papua.

Pelangaran HAM di Papua baik Sipil maupun Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) telah berlangsung lama, bahkan dinilai oleh para pihak , salah satunya Jaringan Kerja Rakyat ( JERAT ) Papua sebagai pembiaran, tanpa upaya penyelesaian masalah.

Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, sebuah NGO yang konsen dalam pendokumentasian isu-isu Ekosob di Papua. Perhatian kepada isu-isu HAM Ekosob dilakukan lewat pendokumentasian sebagai upaya melawan lupa bahwa di Papua ini pernah terjadi pelangaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai hari ini.

Antara lain, pelangaran HAM Wasior, Wamena Berdarah, merupakan dua kasus HAM yang tak bisa diselesaikan, bahkan cenderung dibiarkan. Pada hal ini pelangaran HAM berat yang dilakukan Negara terhadap warga sipil Papua.

Menghilangkan lupa akan bebagai kasus HAM yang terjadi kembali dilakukan JERAT lewat aksinya bersama 11 NGO, selasa (13/6/2017). Aksi dilakukan dari Sentani hingga ke Waena Kota Jayapura. Aksi ini dikenal dengan aksi 13 Juni, oleh ALDP, SKPKC Fransisikan Papua, KPKC GKI Papua, GARDA Papua, Forum Independen Mahasiswa, LBH APIK, BUK, Pemuda Baptis dan Kopkedat Papua.

Aksi lewat photo ops di Sentani dan Jayapura dilakukan sejak 08.00 pagi.

Aksi 13 photo ops dilakukan untuk melawan lupa, lebih dari itu aksi mengigatkan semua para pihak bahwa pelangaran HAM juga disebabkan oleh investasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang terus dieksploitasi dalam skala besar di Papua.

Koordinator JERAT Papua, Wirya Supriyadi dalam keterangan pers usai aksi 13, Selasa (13/6) di Kantor JERAT Waena menyatakan, dalam konteks pemenuhan hak Ekosob warga Papua, menjadi kewajiban Negara yang perlu dikawal bersama dalam menyediakan tempat jualan representatif yakini Pasar Tradisional Pedagang Asli Papua yang diperjuangkan sejak 15 Tahun.

Untuk realisasi pembangunan Pasar Tradisional Mama Papua pemerintah diapresiasi oleh JERAT Papua, bagian ini merupakan perjuangan panjang dalam 15 Tahun belakangan.

“ Kami berharap Pemerintah Kabupaten di Tanah Papua bisa membangun Pasar Tradisional representativ bagi pedagang  asli Papua”, ujur Wirya 

Namun, peluang  penyerapan tenaga kerja asli Papua sektor swasta juga hendaknya diakomodir sebagai bentuk perlindungan orang asli Papua disektor ekonomi.

Aksi 13 Juni 2017, lebih menitip beratkan pada perhatian akan pentingnya pengelolaan  SDA Papua yang diikat dengan UU Otsus  sebagai pijakan bagi kepala daerah di Kabupaten. Eksploitasi SDA terang Wirya Supriyanto, melibatkan koorporasi transaksional yang dilakukan sistematis.

Dari data yang dimiliki JERAT Papua, terdapat 441 perusahaan memiliki ijin untuk melakukan konsesi dilahan seluas 29.219.655 Ha. Sementara luas Tanah Papua adalah 43.242.550 Ha. Artinya, hampir separuh Tanah Papua telah dikuasai korporasi.

Galeri Aksi SOS 13 Juni 2017

Mega Proyek Merauke Intergrated Food, Energi and Estate (MIFEE) teryata adalah kepentingan kapitalis dalam menyediakan pangan dan kebutuhan biofuel global  dengan kebutuhan lahan sebesar 1,2 juta Ha.

Lalu adanya gugatan terhadap UU 32/2009 pasal 88. Apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini, harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan konstitusi dan Udang –Undang Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supermasi hukum melalui berbagai upaya.

Dalam pembelajaran selama ini, bahwasaya ada kecendurungan korporasi dan pemerintah mengabaikan hak masyrakat adat Papua.faktanya perampasan lahan trus terjadi sampai sekarang.

Catatan LBH Papua dalam pendampingan ke mayarakat adat Yerisiam Gua pada kasus perkebunan kelapa sawit di Nabire menemukan ijin usaha perkebunan (IUP) tumpang tindi diterbitkan 2008 oleh Gubernur Papua kepada PT. Nabire Baru sementara AMDAL yang diterbitkan oleh Pemerintah pada 2013 lalu;

Yang terbaru saat ini adalah, ketika masyarakat adat Keerom tiga suku, Abrab, Marap, dan Menem masih menuntuk hak atas tanah ulayat mereka yang dikuasai PT.PN II secara tidak bermartabat.

Suku Momuna di Yahukimo, melepaskan tanah adat seluas 8 Km x 8 Km ke Pemda Yahukimo dan dibayar Pemda Rp. 20 Milyar atau hanya dihargai Rp.315/ m2. Masyarakat suku Momuna di Dekai ini tak memiliki informasi yang cukup atau dapak yang mereka ketahui atau alami ketika hutan mereka dilepas digantikan sebuah kota.

Menurut Wirya, menjga kedaulatan pangan masyarakat Adat Papua menjadi penting ketika tanah tanah adat masyarakat beralih fungsi menjadi areal pertambangan, hak perrkebunan Hutan (HPH) dan perkebunan kelapa sawit telah mengancam kelangsungan  dan eksetensi masyarakat adat.

Karena apa, karena hutan bagi masyarakat adat adalah “pasar” yang menyediakan segala kebutuhan mereka secara gratis, baik pangan, aksesoris budaya dan sebgainya. Ketika hutan tiada, dipastikan kehidupan masyarakat adat menjadi suram.

Dalam keterangan Pers JERAT bersama 11 NGO menolak investor/ pengusaha, ketika itu tidak berkontributor positif bagi masyarakat adat  Papua, khususnya kontribusi dalam kelestarian lingkungan. Mengigatkan proses pembangunan dan investor tidak melalui proses baik dan benar, cenderung mengabikan otoritas dan hak ulayat dari para marga serta minim informasi seluas luasnya bagi masyarak adat Papua untuk memutuskan.

Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) dalam salah satu peryataan menyuruhkan ke Pemerintah pusat untuk segera selesaikan pelangaran HAM, termaksut membuka ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Termasuk tidak mengunakan alat Negara dalam pengamanan ke perusahan tambang, kayu, perkebunan kelapa sawit dan sebgainya.

Solidaritas mendesak Pemerintah Pusat dan Papua selesaikan sengketa lahan yang mengarah pada konflik agrarian seperti dialami PT.PN II dengan suku Manem, Abrab, Manam di Keerom, kemudian yang dialami masyarakat adat Wate dengan PT. Kristalin Eka Lestari di Kampung Nifas Nabire.

Aparat diminta melakukan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka di seluruh Tanah Papua. (Ven/don)

Sumber : Koran Harian BINTANG PAPUA

Read Full Article

Arso,-  Penyelesaian persoalan tanah ulayat masyarakat adat di Keerom terutama dari  Suku Manem, Marap dan Abrab dengan PT. Perusahaan Negara (PN) II yang berlarut-larut menyebabkan puluhan masyarakat adat Keerom melakukan aksi untuk menuntut ganti rugi tanah mereka . Aksi demontrasi damai ini dengan koordinator lapangan,  Dominika Tafor pada Kamis (8/06/2017).

Massa aksi yang berkumpul di Kantor Dewan Adat Keerom, terdiri atas sekitar pukul 12.15 WP melakukan konvoi dengan kendaraan roda dua dan 1 buah truk. Tujuan mereka adalah membuka “palang adat” di pabrik PT.PN II selanjutnya melakukan ritual palang selamanya. Namun ketika massa aksi tibaa dipintu masuk pabrik PT.PN II, Arso XII, tampak belasan aparat kepolisian membentuk pagar betis sekitar 100 meter dari masuk pabrik juga tampak beberapa aparat TNI yang menggunakan pakaian dinas.

Seorang massa aksi sedang melakukan pemalangan pintu ruangan di Kantor Bupati Keerom. Massa aksi menuntut penuntasan kasus tanah masyarakat adat yang dikuasai oleh PT.PN II

Massa aksi sempat melakukan orasi sekitar 30 menit dan mencoba melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian , namun secara tiba-tiba massa aksi mundur kembali kearah mobil truk dan kendaraan roda dua lalu meninggal pabrik PT.PN II kemudian menuju Kantor Bupati Keerom.

Sekitar pukul 14.30 WP  massa aksi tiba di Kantor Bupati Keerom dan melakukan pemalangan sebuah ruangan. Tampak belasan aparat kepolisian hanya melihat aksi massa yang sedang melakukan pemalangan sekitar 4 buah pintu. Massa aksi masih tidak puas dan bergerak kearah Kantor DPRD Keerom, yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Keerom.

Sesampai di Kantor DPRD Keerom, saat massa aksi hendak melakukan pemalangan dan melakukan orasi. “Kami meminta pemerintah dan perusahaan kembalikan tanah seluas 50 ribu hektar(yang dikelola oleh PTPN II) dan membayar denda adat selama 35 tahun sebesar 7 trilyun rupiah terkait perampasan dan pemanfaatan tanah,” tegas Dominika Tafor. Lalu massa aksi  diterima oleh ketua DPRD Sahabuddin, SP dan Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH,.MH,MM. Namun Dominika Tafor selalu kordinator aksi mengatakan mereka tidak  mau diterima oleh  wakil bupati .” Kami menolak jika yang datang bukan bupati. Karena Bupati adalah anak adat keerom, maka kami hanya mau ditemui oleh bupati”

Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH,.MH,MM saat menemui massa aksi damai di Kantor DPRD Keerom. (Foto: Wirya Supriyadi)

Massa aksi sempat melakukan orasi sekitar 30 menit dan mencoba melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian , namun secara tiba-tiba massa aksi mundur kembali kearah mobil truk dan kendaraan roda dua lalu meninggal pabrik PT.PN II kemudian menuju Kantor Bupati Keerom.

Sementara Wakil Bupati Muh. Markum, SH,.MH,MM menjelaskan kepada massa aksi bahwa Bupati Keerom sedang tidak ada ditempat karena ada kegiatan di Sasana Krida Kantor Gubernur. “Pak Bupati sedang ikut kegiatan Rakor Bupati dan Walikota se Papua,” ujar Markum.

Berikut ini adalah tuntutan dari masyarakat adat dari tiga sub suku.

  1. Pemerintah dan perusahaan negara segera mengembalikan tanah kami seluas 50.000 Ha.
  2. Pemerintah dan perusahan adat segera membayar denda adat selama 35 thn berjalan ini. Senilai Rp. 7 Triliun.
  3. Selanjutnya akan di bicarakan kemudian antara kami pemilik tanah dan pihak perusahan sesuai kebutuhan.

Diakhir demo damai,  massa aksi mengajukan tuntutan agar pada Hari Senin (11/06/2017) dapat dibuka ruang dialog antara masyarakat adat dengan Celcius Watae, Bupati Keerom. Setelah mendapatkan penjelasan kemudian massa aksi membubarkan diri dengan tertib. 

Dari pantauan JERAT Papua , terdapat beberapa perwakilan organisasi yang hadir mendampingi dan memonitoring aksi damai ini  diantaranya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) , KPKC SINODE GKI Papua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Papua), Jaringan Kerja Rakyat  (JERAT)  Papua dan Forum Independen Mahasiswa (FIM Papua).  

(Wirya Supriyadi)

Read Full Article

JAYAPURA – Bakal Calon Pilkada Gubernur Papua 2018, diajak ikut menjaga stabilitas keamanan daerah, guna mewujudkan kedamaian dan ketertiban di atas tanah ini.

Seruan ini disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang sebelumnya sudah menyatakan diri lebih dulu untuk maju dalam Pilgub 2018, usai Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Demokrat di Kabupaten Biak, beberapa waktu lalu.

Kepada pers, Jumat (2/6) di gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Lukas juga meminta para bakal calon Pilgub 2018, dapat berkompetisi dengan sehat serta mengedepankan cara-cara yang lebih bermartabat dalam mengambil simpati dari masyarakat.

“Bagi saya setiap orang Papua berhak untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pilgub 2018 mendatang”.

“Tapi yang terpenting dan harus diingat adalah jaga stabilitas keamanan Papua. (Kalau berkompetisi) lakukanlah dengan cara yang lebih bermartabat,” himbau dia.

Lukas juga memastikan bahwa lembaga Gubernur, Wakil Gubernur, serta bupati dan walikota diatas tanah ini, merupakan hak yang wajib diberikan bagi putra dan putri asli Papua.

“Apalagi kita diperkuat dengan UU Otsus. Kalau lembaga lain, sepert DPRD dan DPRP, lalu wakil bupati dan wakil walikota itu bisa orang pendatang. Tapi lembaga Gubernur, Wakil Gubernur dan bupati atau walikota, itu harus diisi orang asli Papua. Sehingga jangan ada kelompok yang mencoba mengganggu atau intervensi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Lukas memastikan bakal menggandeng kembali Klemen Tinal sebagai wakilnya pada Pilgub 2018 mendatang. Ia menilai Klemen sebagai orang yang tepat, karena selama empat tahun sama-sama memimpin, tak pernah ada masalah yang membuat keduanya harus berseberangan.

“Saya dan Wakil Gubernur selama ini kita jalan baik. Sehingga kemungkinan kalau Golkar bergabung dengan Demokrat kemungkinan Klemen akan menjadi pasangan saya. Dan kita akan lanjutkan untuk periode selanjutnya,” katanya.

“Sekarang ini kita tinggal menunggu hasil survei yang dilakukan dari Partai Golkar dan Demokrat. Hasil survei itu akan dipadukan untuk kita kembali hitung dan kemungkinan pada Agustus mendatang proses ini sudah bisa selesai untuk diketahui publik,” tutupnya.

Sumber : (Erwin / Harian Pagi Papua/LintasPapua.Com)

Read Full Article