Tag: Dewan Adat

Jayapura,- Konflik pengelolaan areal sumber daya alam berupa emas di Mosairo,Hak Ulayat Suku Wate,Kampung Nifasi,Nabire,Papua masih terus berlarut- larut yakni antara PT. Kristalin Eka Lestari dan Masyarakat Adat Wate, Kabupaten  Nabire, Papua.

Informasi yang diterima oleh JERAT Papua (25/06/2017) dari  Roberthino Hanebora selaku Koordinator Solidaritas Untuk Nifasi (SUN) menjelaskan bahwa situasi di Nifasi bahwa diduga PT.Kristalin Eka Lestari (PT.KEL )  sedang memainkan provokasi disana dan membuat kelompok pro kontra, agar ada legitimasi dan argumennya untuk tetap bertahan bekerja di bantaran sungai Mosairo. “Yang pro terhadap PT.KEL hanya beberapa orang dan hampir seluruh kolektif masyarakat Nifasi menolak kehadiran PT.KEL dan klaim wilayahnya bantaran sungai Mosairo “ ujar Roberthino Hanebora.

Menurut Hanebora bahwa dari data investigasi Solidaritas Untuk Nifasi (SUN) 2017 ,  terdapat 143 Kepala Keluarga (KK)  yang terdiri dari 90 KK yang merupakan Suku Nifasi pemilik hak ulayat. Dari 90 KK terdapat 3 KK yang ditambah 6 KK dari yang bukan pemilik Hak Ulayat yang mendukung keberadaan PT. KEL.

Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobai, saat ditemui JERAT Papua di Kamkey, Kota Jayapura menyampaikan bahwa persoalan Nifasi telah dilaporkan sejak lama. “ Kepada pangdam yang lama yakni Hinsa Siburian , tidak hanya lewat sms dan telpon tapi juga bertemu. Menyampaikan masalah itu. Dan Asops juga tahu, dan dia ditugaskan oleh Pangdam  Hinsa Siburian saat itu” ucap John Gobai.

Jhon Gobay sedang menunjukan 2 buah buku yang berisi tentang fakta-fakta dalam konflik Nifasi, Nabire, Papua (Foto: Wirya Supriyadi / JERAT Papua )

Ketua Dewan Adat Paniai juga menyoroti tentang areal di Nifasi yang diduga dijadikan tempat latihan militer.

Kalau alasan tempat latihan militer, itu kewenangan Bupati.Tapi Komandan Batalyon (Danyon) minta ke Komandan Kodim (Dandim) agar tempat itu dijadikan tempat latihan militer.” Ya salah dong .

Harusnya minta ke Bupati, karena yang punya wilayah itu Bupati bukan Dandim. Harusnya Dandim dan Danyon minta ke bupati. Lalu bupati menetapkan” tegas John Gobai. 

Ditambahkannya kalau nanti ditetapkan arealnya dimana artinya latihan disitu. Kalau latihannya ditempat yang ada aktivitas penambangan tentu saja hal ini lucu.

Dugaan keterlibatan oknum aparat TNI juga disoroti John Gobai. Karena jika ada keterlibatan  oknum TNI maka itu bertentangan dengan aturan. “Dan kehadiran Bosco dengan PT. Kristalin itu bertentangan dengan UU TNI. Karena dalam UU itu jelas, oknum TNI tidak boleh terlibat dalam bisnis dan parpol (partai politik)” tukas John Gobai.

“Aparat harus tahu tentang aturan bukan kami berharap disini bukan cari kesalahan, pembenaran atau mencari bahan untuk  argument, dengan fakta yang ada baik dari media massa, masyarakat dan dewan adat Paniai, mestinya dikaji baik untuk dicari penyelesaiannya” pungkas John Gobai.

(Wirya Supriyadi/ JERAT Papua )

Read Full Article

KASUS KONFLIK SDA MASYARAKAT ADAT PAPUA
KASUS WASIOR

Kronologis Kasus Wasior (Ditulis kembali dari hasil Temuan Tim Ad Hoc Kasus Wasior)

Peristiwa Wasior bermula dari terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob dan seorang warga sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 dini hari.

Oleh OTK, kemudian Para pelaku membawa lari 6 (enam) pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pasukan dari Polres Manokwari diter¬junkan ke Distrik Wasior untuk selanjutnya menuju Desa Wondiboi, lokasi terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob, guna mengevakuasi jenazah anggota Brimob yang tewas.

Di samping itu, pasukan ini juga mulai melakukan pen¬carian pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa – desa sekitar kejadian (desa Tandia, desa Sendrawoi, desa Yopanggar, desa Windesi, desa Yomakan, desa Wondamawi I, desa lsei).

Untuk memperkuat pasukan tersebut, pada hari-hari berikutnya dikirimkan pasukan dari Biak, Jayapura dan Sarong ke lokasi yang sama. Pengejaran tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian dan desa-desa sekitarnya, tetapi juga hingga ke desa-desa yang berada di luar kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Serui.

Dalam pelaksanaan pengejaran tersebut telah terjadi tindak kekerasan ter¬hadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelakunya. Mereka dibawa ke Polsek setempat (Polsek Wasior) dan disiksa. Mereka ditahan tanpa su¬rat penahanan. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka dipindahkan ke Polres Manokwari.

Di tempat ini (ruang tahanan Polres Manokwari), mereka mengalami penyiksaan. Demikian pula halnya dengan penduduk sipil yang ditangkap di kabupaten Nabire dan Serui. Setelah ditangkap dan ditahan di Polres Serui dan Polres Nabire tanpa surat penahanan dan disiksa, mereka dipindahkan ke Polres Manokwari.

Di tempat ini mereka juga ditahan kembali tanpa surat penahanan dan disiksa. Bahkan seorang dari yang ditahan dan disiksa itu meninggal dunia di Polres Manokwari.

Selama proses pengejaran terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku pem¬bunuhan 5 (lima) anggota Brimob tersebut telah terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang mengakibatkan kematian, penghilangan orang secara paksa, dan perkosaan di sejumlah lokasi, yang dilakukan oleh anggota Polri. Kasus ini berkasnya masih mengendap di Kejaksaan Agung.

Konflik SDA Masyarakat Adat Papua Pada hari ini tanggal 13 Juni 2017, 16 Tahun yang lalu, terjadi Kasus Wasior, salah satu kasus Konflik SDA yang besar dan berat, dari sekian kasus yang lain.

Kasus ini terjadi karena; adanya pelibatan oknum aparat keamanan sebagai Tameng dan PAM, Pemerintah dan Pengusaha tidak menghargai kedaulatan pemilik tanah dan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Kedaulatan Negara dengan Pasal 33 Ayat 3 diartikan sempit, padahal Negara tidak memiliki tanah tetatapi tetap menjadi hak pemilik tanah.

Masyarakat Adat di Prafi dan Warmare Manokwari untuk perkebunan Sawit (PTPN),Masyarakat Adat di Keroom karena Sawit (PTPN), Oleh PT. Raja Wali, Oleh PT. Tandan Sawita Papua. Masyarakat Adat di Lereh karena sawit (PT. Sinar Mas), Masyarakat Adat di Unurumguay oleh PT. Rimba Matoa Lestari, Masyarakat Adat Yeresiam oleh PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa, Masyarakat Adat di Merauke Muting oleh PT. ACP

Masyarakat Adat di Bovendigul oleh PT. KORINDO, PT. MENARA Group, PT. Pasifik inter link, Masyarakat Adat di Sidey Manokwari Oleh PT. MEDCO yang kemudian di jual kepada PT. Capital Group, Masyarakat Adat Moi di Sorong oleh PT. Hendrison Inti Persada dan PT. Kebun Inti Sejahtera, Masyarakat Adat Sorong Selatan oleh PT. Raja Wali Grou, Timika Oleh PT. PAL, oleh PT. Freeport Indonesia,Tanah Masyarakat Adat Suku Wate di Nifasi Oleh PT.Kristalin Ekalestari dan PT. Pasific Mining Jaya

Dewan Adat Mee Pago : JOHN NR GOBAI – Perwakilan KOMNAS HAM RI (tengah) FRITS RAMANDEI dan BUK Papua PENEAS LOKBERE (foto : Gamel CEPOS)

Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Korban Investasi dan Pelanggaran HAM di Tanah Papua (Dewan Adat Meepago, BUK Papua dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, dengan ini menyampaikan. Tuntutan sebagai berikut :

  1. Kami mendesak agar KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuka Kasus ini dan diajukan ke Pengadilan HAM sesuai dengan UU No26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  2. POLDA dan KODAM di Tanah Papua agar menghentikan segala kegiatan Pelibatan oknum aparat keamanan sebagai Tameng dan PAM di Perusahaan-perusahaan di Tanah Papua,
  3. Pemerintah dan Pengusaha agar menghargai kedaulatan pemilik tanah dan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam, jika Pemilik Tanah telah menolak atau menyatakan tidak setuju maka pemerintah harus mencabut ijin.
  4. Kedaulatan Negara dengan Pasal 33 Ayat 3 diartikan sempit, padahal Negara tidak memiliki tanah tetatapi tetap menjadi hak pemilik tanah.

 

Jayapura, 13 Juni 2017

Dewan Adat Meepago

JOHN NR GOBAI

 

BUK Papua,

PENEAS LOKBERE

 

Plt. Kepala Perwakilan KOMNAS HAM RI Papua

FRITS RAMANDEI

 

Read Full Article