Tag: HAM

Aktivitas penambangan oleh PT.KEL dibantaran Sungai Mosairo , Lagari, Kab. Nabire (Foto. Roberthino Hanebora)

Jayapura, Redaksi JERAT Papua menerima informasi (25/6/2017) dari Kordinator Solidaritas Untuk Nifasi melalui aplikasi pesan whatapps . Menurut Roberthino Hanebora, untuk meminimalisir dan menyudahi konflik di Nifasi maka Kolektif masyarakat Nifasi terutama kepala sub suku Wate Kampung Nifasi (Kepala Dusun) bersama kepala – kepala suku besar Wate, pihak keamanan dari Polsek Lagari dan Koramil wilayah teritorinya yang ada didalamnya Nifasi.

Ditambahkannya juga hadir seluruh kolektif masyarakat Nifasi dan juga kelompok pro PT.Kristin Eka Lestari (KEL) melakukan pembicaraan di Kampung Nifasi pada tanggal 03/06/2017.

Dalam pertemuan tersebut kolektif mayarakat Nifasi menyepakati dan memutuskan beberapa hal penting guna menyudahi polemik berkepanjangan akan kehadiran PT.KEL, maka di putuskan :

  1. PT.KEL dapat bekerja TAPI di KM 39 bantaran sungai Mosairo ke arah Bawah (Utara) dan nanti di buat surat persetujuan bekerja/pelepasan adat (Karena Belum Ada Persetujuan dan Pelepasan Adat Oleh Suku Wate Kampung Nifasi Selama Ini kepada PT.KEL).
  2. Seluruh kolektif masyarakat Nifasi (Masyarakat Pro dan yang Kontra Kristalin) akan memasang patok / tapal batas bagi PT.KEL di KM 39 Bantaran Sungai Mosairo. Dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Nifasi oleh pemimpin Adat dan disaksikan seluruh saksi-saksi.

Pertemuan ini berdasar pada pertemuan dan kesepakatan masyarakat dengan Kapolres Nabire AKBP. Sanjaya sebagai penanggung jawab Kantibmas Wilayah Nabire tanggal 31/05/2017 di Kediaman Kapolres; Yang menyepakati perlu dilakukan pembicaraan dan keputusan kolektif untuk menyudahi persolan di Nifasi terhadap PT.KEL, maka di lakukan pertemuan tanggal 03/06/2017.

“Pada tanggal 10/06/2017, berdasar kesepakatan tanggal 03/06/2017 masyarakat Nifasi menuju bantaran Sungai Mosairo memasang papal batas PT.KEL KM 39, dan diwakili Kepala sub suku Wate Kampung Nifasi (Kepala Dusun) Bapak. Azer Monei mendatangi PT.KEL di lapangan yang selama ini masih bekerja di KM antara 39/40 yang tidak di setujui masyarakat kolektif masyarakat Nifasi” tegas Roberthino Hanebora.

Menurutnya selama ini dan bertemu dengan salah satu Penanggung Jawab PT.KEL dan menyampaikan hasil kesepakatan tanggal 03/06/2017, sehingga PT.KEL harus mematuhi kesepakan kolektif Masyarakat Nifasi dan PT.KEL segera memberhentikan aktivitasnya dan segera membawa peralatanya untuk ke arah KM 39 bawah (Utara) yang nanti di susul dengan surat pelepasan oleh masyarakat.

Dan kepala sub suku menyampaikan hal ini perlu di patuhi sehingga persoalan PT.KEL dapat terselesaikan. Menurut Roberthino Hanebora bahwa penanggung jawab PT.KEL menyempaikan, akan mengikuti keinginan masyarakat Nifasi yang telah di putuskan. Dan berjanji akan membawa peralatannya ke KM 39 arah bawah juga menghentikan aktivitasnya.

Pasca kesepakatan tanggal 03/06/2017 dan pemasangan Patok tanggal 10/06/2017 PT.KEL tak mematuhi kesepakatan kolektif masyarakat tersebut, itu terbukti tanggal 12/06/2017 PT.KEL tetap melakukan pekerjaan antara KM 39/40 dan tak membawa turun peralatan penambanganya.

“Yang terjadi malah PT.KEL kembali memanfaatkan pihak-pihak yang pro PT.KEL untuk tetap mempertahankan PT.KEL tetap bekerja antara KM 39/40 di bantaran Sungai Mosairo, padahal pihak-pihak yang di pakai tersebut sudah menyepakati hasil pertemuan tanggal 03/06/2017. Hal itu berlanjut hingga hari ini,” ucap Roberthino Hanebora.

Mengenai adanya pos yang digunakan oleh oknum tentara mendapat tanggapan dari Ketua Solidaritas Untuk Nifasi.

“Perlu juga kami sampaikan, pasca keterlibatan oknum TNI rame/gencar di beritakan di publik, hingga hari ini TNI memang sudah tak ada di bantaran Sungai Mosairo, dan Pos-Pos meliter yang di Gunakan untuk membekap PT.KEL sudah di cat dengan warna lain untuk menghilangkan jejak. Namun dokumentasi untuk membuktikan keterlibatan mereka ada buktinya” tukas Roberthino Hanebora.

Terdapat beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh Ketua Solidaritas Untuk Nifasi terkait dengan konflik tambang selama ini.

“Pertama , apa yang di lakukan oleh PT.KEL berdasar kronologis tapi juga kesepakatan yang dilanggar oleh PT.KEL yang melibatkan Oknum Intitusi Negara jelas-jelas melanggar HAK ASASI MANUSIA (HAM) di Negara ini yang diatur dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999” ucap Roberthino Hanebora, ditambahkannya tapi juga kejahatan bisnis terhadap hak-hak konstitusional ORANG ASLI PAPUA (AOP) pasca lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang; Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tapi juga regulasi lainya yang ada di Negara Indonesia.

“Kami Solidaritas Untuk Nifasi meminta kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kendali penegakan HAM di Indonesia, untuk menseriusi dan menginvestigasi persolan yang terjadi di Masyarakat Suku Wate,Kampung Nifasi,Distrik Makimi,Nabire-Papua” ujar Roberthino Hanebora.

Pihaknya meminta juga agar legalitas dari PT.Kristalin Eka Lestari harus di buktikan sehingga publik tapi juga masyarakat dapat mengetahui legalitas PT.KEL, guna mendapatkan benang kusut dari ambisi PT.KEL yang terus ingin menguasai lahan masyarakat Suku Wate Kampung Nifasi, dan memprovokasi masyarakat dan pihak-pihak untuk mendukungnya dengan menyampaikan dia adalah PERUSAHAN ILEGAL. Maka perlu di buktikan

“Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak dapat menseriusi tapi juga menyelesaikan konflik tambang yang dilakukan PT.KEL di Nifasi, kami menilai terkesan PT.KEL terlalu kebal hukum, sehingga tak mampu di selesaikan oleh Negara ini. Nawacita sebagai pintu kedaulatan rakyat perlu di tegakan sehingga, kesejahteraan rakyat dengan cara Legal dan penegakan HAM bisa tercapai” seperti disampaikan oleh Roberthino Hanebora dari Solidaritas Untuk Nifasi.

Wirya Supriyadi

Read Full Article

Jayapura – Elisa Awom dan beberapa teman-temannya harus tunduk kepala dan mencari kampus lainnya di Kota Jayapura untuk melanjutkan pendidikannya, pasalnya setelah lulus dari SMA di Serui, ia mengikuti tes seleksi  Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), namun apa boleh dikata, Elisa dan beberapa temannya tidak lulus.

“Kitong ini anak Papua atau bukan ya ? masa saya dan teman-teman tidak lulus Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), padahal banyak janji untuk kita anak-anak Papua baru ?” ucapnya Elisa dengan wajah kesal.

Markus Imbiri, orang tua wali dari Elisa juga mengutarakan penyesalannya atas hal yang menimpah anak-anak Papua ini.

“Kami selaku orang tua (bapa ade) sangat menyesalkan kejadian yang menimpah anak-anak negri Papua ini, pasalnya revolusi mental yang digemahkan Presiden rupanya masih belum dimaknai secara baik di Papua. Saya sangat mengharapkan bahwa stigma negatif atas marga tidak terjadi lagi di Papua, supaya rasa kecintaan akan Merah Putih, perubahan citra dalam tatanan keluarga, lingkungan, kampung hingga publik umum di Papua semakin baik dan mencintai Merah Putih, itu jika negara mau Papua berubah secara baik, dimulailah dari hal kecil ini”, pungkas Markus Imbiri.

Seperti dilansir pada LintasPapua.Com, memberitakan puluhan putra dan putri asli Papua berunjuk rasa mengadukan nasib mereka ke Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, di halaman kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (20/6/2017).

 Aksi yang di pimpin Pdt. John Baransano, mereka mengeluhkan tak ada keberpihakan pihak panitia penerimaan tes bintara kepolisian (secaba) kepada putra dan putri asli Papua. Tercatat sekitar 200-an anak asli Papua telah dinyatakan gugur dalam tes tersebut.

“Kami datang ke tempat ini untuk mengadukan tak ada keberpihakan kepada orang asli Papua dalam penerimaan tes Secaba. Padahal anak-anak ini datang dari kabupaten yang jauh. Bahkan ada yang dari Wamena, kemudian kabupaten di pegunungan lainnya. Sehingga kita harap bapak Sekda bisa memperhatikan aspirasi kami,” ujar Pdt. John Baransano.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mengatakan, merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak Papua tersebut. Pihaknya akan segera melaporkan hal itu kepada Gubernur Papua untuk selanjutnya dicarikan solusi bersama Kapolda.

“Mengenai anak-anak asli Papua yang berunjuk rasa karena tak lolos tes secaba kepolisian, kita prihatin. Ini tentu nanti akan kita sampaikan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan dengan bKapolda, selanjutnya diharapkan bisa diakomodir,” pintanya.

“Tapi yang saya perlu sampaikan memang untuk masuk tes di kepolisian ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Bukan hanya di secaba kepolisian, tetapi juga di IPDN justru banyak juga anak-anak kita yang tidak diterima karena gred yang dipersyaratkan sangat tinggi. Sehingga kemarin kita minta di kepolisian untuk diturunkan, baik tinggi badan kesehatan dan lainnya,” kata dia.

Ditambahkan Sekda, masalah ini akan menjadi perhatian pihak pemerintah provinsi dalam waktu dekat ini. Sehingga pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan bersama seluruh stake holder diantaranya DPRP, MRP dan Kapolda.

“Sehingga nanti semuanya bakal duduk berkoordinasi untuk merealisasikan bagaimana merekrut lebih banyak anak-anak asli Papua, supaya bisa diterima di kepolisian” tuntasnya.

Sumber :  Harian Pagi Papua/Lintas Papua

Read Full Article

JAYAPURA – Solidaritas Organisasi Sipil untuk Tanah Papua mengelar aksi untuk mengungatkan siapa saja, baik orang biasa, mereka yang duduk di pemerintahan sekaligus pengendali Negara ini soal pelangaran HAM di Tanaj Papua.

Pelangaran HAM di Papua baik Sipil maupun Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) telah berlangsung lama, bahkan dinilai oleh para pihak , salah satunya Jaringan Kerja Rakyat ( JERAT ) Papua sebagai pembiaran, tanpa upaya penyelesaian masalah.

Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, sebuah NGO yang konsen dalam pendokumentasian isu-isu Ekosob di Papua. Perhatian kepada isu-isu HAM Ekosob dilakukan lewat pendokumentasian sebagai upaya melawan lupa bahwa di Papua ini pernah terjadi pelangaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai hari ini.

Antara lain, pelangaran HAM Wasior, Wamena Berdarah, merupakan dua kasus HAM yang tak bisa diselesaikan, bahkan cenderung dibiarkan. Pada hal ini pelangaran HAM berat yang dilakukan Negara terhadap warga sipil Papua.

Menghilangkan lupa akan bebagai kasus HAM yang terjadi kembali dilakukan JERAT lewat aksinya bersama 11 NGO, selasa (13/6/2017). Aksi dilakukan dari Sentani hingga ke Waena Kota Jayapura. Aksi ini dikenal dengan aksi 13 Juni, oleh ALDP, SKPKC Fransisikan Papua, KPKC GKI Papua, GARDA Papua, Forum Independen Mahasiswa, LBH APIK, BUK, Pemuda Baptis dan Kopkedat Papua.

Aksi lewat photo ops di Sentani dan Jayapura dilakukan sejak 08.00 pagi.

Aksi 13 photo ops dilakukan untuk melawan lupa, lebih dari itu aksi mengigatkan semua para pihak bahwa pelangaran HAM juga disebabkan oleh investasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang terus dieksploitasi dalam skala besar di Papua.

Koordinator JERAT Papua, Wirya Supriyadi dalam keterangan pers usai aksi 13, Selasa (13/6) di Kantor JERAT Waena menyatakan, dalam konteks pemenuhan hak Ekosob warga Papua, menjadi kewajiban Negara yang perlu dikawal bersama dalam menyediakan tempat jualan representatif yakini Pasar Tradisional Pedagang Asli Papua yang diperjuangkan sejak 15 Tahun.

Untuk realisasi pembangunan Pasar Tradisional Mama Papua pemerintah diapresiasi oleh JERAT Papua, bagian ini merupakan perjuangan panjang dalam 15 Tahun belakangan.

“ Kami berharap Pemerintah Kabupaten di Tanah Papua bisa membangun Pasar Tradisional representativ bagi pedagang  asli Papua”, ujur Wirya 

Namun, peluang  penyerapan tenaga kerja asli Papua sektor swasta juga hendaknya diakomodir sebagai bentuk perlindungan orang asli Papua disektor ekonomi.

Aksi 13 Juni 2017, lebih menitip beratkan pada perhatian akan pentingnya pengelolaan  SDA Papua yang diikat dengan UU Otsus  sebagai pijakan bagi kepala daerah di Kabupaten. Eksploitasi SDA terang Wirya Supriyanto, melibatkan koorporasi transaksional yang dilakukan sistematis.

Dari data yang dimiliki JERAT Papua, terdapat 441 perusahaan memiliki ijin untuk melakukan konsesi dilahan seluas 29.219.655 Ha. Sementara luas Tanah Papua adalah 43.242.550 Ha. Artinya, hampir separuh Tanah Papua telah dikuasai korporasi.

Galeri Aksi SOS 13 Juni 2017

Mega Proyek Merauke Intergrated Food, Energi and Estate (MIFEE) teryata adalah kepentingan kapitalis dalam menyediakan pangan dan kebutuhan biofuel global  dengan kebutuhan lahan sebesar 1,2 juta Ha.

Lalu adanya gugatan terhadap UU 32/2009 pasal 88. Apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini, harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan konstitusi dan Udang –Undang Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supermasi hukum melalui berbagai upaya.

Dalam pembelajaran selama ini, bahwasaya ada kecendurungan korporasi dan pemerintah mengabaikan hak masyrakat adat Papua.faktanya perampasan lahan trus terjadi sampai sekarang.

Catatan LBH Papua dalam pendampingan ke mayarakat adat Yerisiam Gua pada kasus perkebunan kelapa sawit di Nabire menemukan ijin usaha perkebunan (IUP) tumpang tindi diterbitkan 2008 oleh Gubernur Papua kepada PT. Nabire Baru sementara AMDAL yang diterbitkan oleh Pemerintah pada 2013 lalu;

Yang terbaru saat ini adalah, ketika masyarakat adat Keerom tiga suku, Abrab, Marap, dan Menem masih menuntuk hak atas tanah ulayat mereka yang dikuasai PT.PN II secara tidak bermartabat.

Suku Momuna di Yahukimo, melepaskan tanah adat seluas 8 Km x 8 Km ke Pemda Yahukimo dan dibayar Pemda Rp. 20 Milyar atau hanya dihargai Rp.315/ m2. Masyarakat suku Momuna di Dekai ini tak memiliki informasi yang cukup atau dapak yang mereka ketahui atau alami ketika hutan mereka dilepas digantikan sebuah kota.

Menurut Wirya, menjga kedaulatan pangan masyarakat Adat Papua menjadi penting ketika tanah tanah adat masyarakat beralih fungsi menjadi areal pertambangan, hak perrkebunan Hutan (HPH) dan perkebunan kelapa sawit telah mengancam kelangsungan  dan eksetensi masyarakat adat.

Karena apa, karena hutan bagi masyarakat adat adalah “pasar” yang menyediakan segala kebutuhan mereka secara gratis, baik pangan, aksesoris budaya dan sebgainya. Ketika hutan tiada, dipastikan kehidupan masyarakat adat menjadi suram.

Dalam keterangan Pers JERAT bersama 11 NGO menolak investor/ pengusaha, ketika itu tidak berkontributor positif bagi masyarakat adat  Papua, khususnya kontribusi dalam kelestarian lingkungan. Mengigatkan proses pembangunan dan investor tidak melalui proses baik dan benar, cenderung mengabikan otoritas dan hak ulayat dari para marga serta minim informasi seluas luasnya bagi masyarak adat Papua untuk memutuskan.

Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) dalam salah satu peryataan menyuruhkan ke Pemerintah pusat untuk segera selesaikan pelangaran HAM, termaksut membuka ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Termasuk tidak mengunakan alat Negara dalam pengamanan ke perusahan tambang, kayu, perkebunan kelapa sawit dan sebgainya.

Solidaritas mendesak Pemerintah Pusat dan Papua selesaikan sengketa lahan yang mengarah pada konflik agrarian seperti dialami PT.PN II dengan suku Manem, Abrab, Manam di Keerom, kemudian yang dialami masyarakat adat Wate dengan PT. Kristalin Eka Lestari di Kampung Nifas Nabire.

Aparat diminta melakukan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka di seluruh Tanah Papua. (Ven/don)

Sumber : Koran Harian BINTANG PAPUA

Read Full Article

KASUS KONFLIK SDA MASYARAKAT ADAT PAPUA
KASUS WASIOR

Kronologis Kasus Wasior (Ditulis kembali dari hasil Temuan Tim Ad Hoc Kasus Wasior)

Peristiwa Wasior bermula dari terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob dan seorang warga sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 dini hari.

Oleh OTK, kemudian Para pelaku membawa lari 6 (enam) pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pasukan dari Polres Manokwari diter¬junkan ke Distrik Wasior untuk selanjutnya menuju Desa Wondiboi, lokasi terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob, guna mengevakuasi jenazah anggota Brimob yang tewas.

Di samping itu, pasukan ini juga mulai melakukan pen¬carian pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa – desa sekitar kejadian (desa Tandia, desa Sendrawoi, desa Yopanggar, desa Windesi, desa Yomakan, desa Wondamawi I, desa lsei).

Untuk memperkuat pasukan tersebut, pada hari-hari berikutnya dikirimkan pasukan dari Biak, Jayapura dan Sarong ke lokasi yang sama. Pengejaran tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian dan desa-desa sekitarnya, tetapi juga hingga ke desa-desa yang berada di luar kabupaten Manokwari, yaitu Kabupaten Nabire dan Kabupaten Serui.

Dalam pelaksanaan pengejaran tersebut telah terjadi tindak kekerasan ter¬hadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelakunya. Mereka dibawa ke Polsek setempat (Polsek Wasior) dan disiksa. Mereka ditahan tanpa su¬rat penahanan. Selanjutnya, sebagian besar dari mereka dipindahkan ke Polres Manokwari.

Di tempat ini (ruang tahanan Polres Manokwari), mereka mengalami penyiksaan. Demikian pula halnya dengan penduduk sipil yang ditangkap di kabupaten Nabire dan Serui. Setelah ditangkap dan ditahan di Polres Serui dan Polres Nabire tanpa surat penahanan dan disiksa, mereka dipindahkan ke Polres Manokwari.

Di tempat ini mereka juga ditahan kembali tanpa surat penahanan dan disiksa. Bahkan seorang dari yang ditahan dan disiksa itu meninggal dunia di Polres Manokwari.

Selama proses pengejaran terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku pem¬bunuhan 5 (lima) anggota Brimob tersebut telah terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang mengakibatkan kematian, penghilangan orang secara paksa, dan perkosaan di sejumlah lokasi, yang dilakukan oleh anggota Polri. Kasus ini berkasnya masih mengendap di Kejaksaan Agung.

Konflik SDA Masyarakat Adat Papua Pada hari ini tanggal 13 Juni 2017, 16 Tahun yang lalu, terjadi Kasus Wasior, salah satu kasus Konflik SDA yang besar dan berat, dari sekian kasus yang lain.

Kasus ini terjadi karena; adanya pelibatan oknum aparat keamanan sebagai Tameng dan PAM, Pemerintah dan Pengusaha tidak menghargai kedaulatan pemilik tanah dan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam, Kedaulatan Negara dengan Pasal 33 Ayat 3 diartikan sempit, padahal Negara tidak memiliki tanah tetatapi tetap menjadi hak pemilik tanah.

Masyarakat Adat di Prafi dan Warmare Manokwari untuk perkebunan Sawit (PTPN),Masyarakat Adat di Keroom karena Sawit (PTPN), Oleh PT. Raja Wali, Oleh PT. Tandan Sawita Papua. Masyarakat Adat di Lereh karena sawit (PT. Sinar Mas), Masyarakat Adat di Unurumguay oleh PT. Rimba Matoa Lestari, Masyarakat Adat Yeresiam oleh PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa, Masyarakat Adat di Merauke Muting oleh PT. ACP

Masyarakat Adat di Bovendigul oleh PT. KORINDO, PT. MENARA Group, PT. Pasifik inter link, Masyarakat Adat di Sidey Manokwari Oleh PT. MEDCO yang kemudian di jual kepada PT. Capital Group, Masyarakat Adat Moi di Sorong oleh PT. Hendrison Inti Persada dan PT. Kebun Inti Sejahtera, Masyarakat Adat Sorong Selatan oleh PT. Raja Wali Grou, Timika Oleh PT. PAL, oleh PT. Freeport Indonesia,Tanah Masyarakat Adat Suku Wate di Nifasi Oleh PT.Kristalin Ekalestari dan PT. Pasific Mining Jaya

Dewan Adat Mee Pago : JOHN NR GOBAI – Perwakilan KOMNAS HAM RI (tengah) FRITS RAMANDEI dan BUK Papua PENEAS LOKBERE (foto : Gamel CEPOS)

Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Korban Investasi dan Pelanggaran HAM di Tanah Papua (Dewan Adat Meepago, BUK Papua dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, dengan ini menyampaikan. Tuntutan sebagai berikut :

  1. Kami mendesak agar KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA membuka Kasus ini dan diajukan ke Pengadilan HAM sesuai dengan UU No26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  2. POLDA dan KODAM di Tanah Papua agar menghentikan segala kegiatan Pelibatan oknum aparat keamanan sebagai Tameng dan PAM di Perusahaan-perusahaan di Tanah Papua,
  3. Pemerintah dan Pengusaha agar menghargai kedaulatan pemilik tanah dan Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam, jika Pemilik Tanah telah menolak atau menyatakan tidak setuju maka pemerintah harus mencabut ijin.
  4. Kedaulatan Negara dengan Pasal 33 Ayat 3 diartikan sempit, padahal Negara tidak memiliki tanah tetatapi tetap menjadi hak pemilik tanah.

 

Jayapura, 13 Juni 2017

Dewan Adat Meepago

JOHN NR GOBAI

 

BUK Papua,

PENEAS LOKBERE

 

Plt. Kepala Perwakilan KOMNAS HAM RI Papua

FRITS RAMANDEI

 

Read Full Article