Tag: JERAT PAPUA

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara turun temurun. Pangan lokal meliputi umbi umbian, sayur, ikan dan hewan. Pangan lokal dapat digolongkan Pangan Segar dan Pangan Olahan.

Respek
Respek adalah pengembangan kampung, karena masyarakat asli lebih banyak tinggal di kampung oleh karena itu dalam hal pangan dengan dana respek harus ada program membangun lumbung pangan kampung, program cetak sawah oleh TNI diganti dengan program tanam sagu dan ubi atau keladi, pemerintah provinsi harus minta kepada pemerintah pusat batasi raskin (beras miskin) untuk Papua.

Pengembangan
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat mewajibkan semua rumah makan dan restoran untuk menyajikan pangan lokal dalam acara/kegiatan . Pemerintahan dan swasta juga wajib menyajikan pangan lokal yang produknya wajib di beli pada Pasar Mama Papua atau Koperasi SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) serta BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pangan lokal.

Dalam perlindungan pangan lokal juga perlu dilarang pembukaan lahan sawit dan penebangan hutan, pada lahan lumbung pangan rakyat adanya motor dan mobil yang menjual bebas pangan lokal di lorong-lorong kota serta kompleks perumahan kota kemudian peranan itu dimainkan oleh Solpap melalui salesnya yang fasilitasnya wajib disediakan oleh pemerintah.

Pizza berbahan dasar Keladi (Foto:PapuaLives)

Dalam hal pangan perlu juga didorong, dipikirkan adanya BUMD atau Koperasi SOLPAP untuk jadikan tempat menampung. Artinya pangan lokal rakyat dibeli dan dijual oleh BUMD atau koperasi SOLPAP supaya rakyat tidak harus duduk berjam-jam di pasar atau dipinggir jalan.

Pangan lokal itu bisa diwajibkn ke hotel-hotel serta perusahaan di Papua untuk membeli, dari mana dananya BUMD atau Koperasi ? ya dari Dana Otsus (Otonomi Khusus).

Semua pengaturan ini sebaiknya diatur dalam sebuah regulasi daerah sebagai turunan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

Salam
John NR Gobai
Anggota DPR Papua

Read Full Article

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan yang sudah berlangsung sejak jaman Belanda di daerah Kalimantan. Kegiatan pertambangan rakyat juga berlangsung di daerah Bangka Belitung dan juga di daerah Sulawesi Utara.

Kegiatan pertambangan rakyat kadangkala menjadi masalah bagi pemerintah dan juga bagi perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), seperti yang terjadi pada PT.Timah, yang akhirnya masyarakat berjuang sampai melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memperoleh WPR dari PT.Timah.

Di tempat yang lain juga yaitu di Bima, Nusa Tenggara Barat. Akibat bentrok terkait kasus ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Jero Wacik, meminta seluruh Bupati di Indonesia mengambil pelajaran dari kasus pertambangan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Bupati Bima Ferry Zulkarnain untuk PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) diprotes warga hingga menimbulkan bentrokan berdarah dengan polisi. Kasus ini menunjukkan otoriter pemerintah yang memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk kepentingan pengusaha.

 

Potret Degeuwo

Perdebatan itu seputar apa yang harus dilakukan atau apa langkah-langkah yang harus diambil untuk Degeuwo. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dengan kegiatan pertambangan. Ada pendapat berbagai pihak, pertama, penutupan lokasi penambangan emas.

Lokasi emas ditutup alias tidak diolah oleh siapapun termasuk masyarakat setempat. Dengan alasan kegiatan pendulangan emas selama ini telah membawa dampak antara lain:

  • peredaran minuman beralkohol, banyaknya mangker dan sering terjadi kekerasan terhadap masyarakat;
  • kedua, yang dibolehkan untuk melakukan penambangan hanya yang mempunyai ijin. Dengan alasan jika dikerjakan hanya oleh pemegang ijin maka hanya yang tidak mempunyai ijin tidak akan bekerja;
  • ketiga adalah lokasi pendulangan emas/pertambangan emas diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Alasannya lokasi ini sudah dikerjakan sejak tahun 2003 oleh masyarakat.

Kegiatan ini telah menjadi mata pencaharian masyarakat, telah ada ribuan masyarakat Papua dan Non Papua yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pendulangan emas di Kampung Nomouwodide, Bogobaida, Paniai.

Emas Degewo (foto Istimewa)

Tinjauan Regulasi

Selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 pemberitaan kasus-kasus dan pengaturan pertambangan di Indonesia menyita perhatian publik.

Kelahiran Perpu No. 1 Tahun 2004 yang kemudian disyahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2004 memberikan warna tersendiri di pentas sejarah pertambangan.

Kemudian lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 20 Tahun 2012 tentang Wilayah Pertambangan.

IPR diberikan ‘terutama’ kepada penduduk setempat, yaitu perseorangan dengan luas maksimal 1 hektar, kelompok masyarakat maksimal 5 hektar, dan/atau koperasi maksimal 10 hektar dan tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari norma ini dapat dicermati bahwa IPR dapat saja diberikan kepada bukan penduduk setempat dan berdasarkan pengalaman pertambangan yang ada di daerah Pongkor, Sekotong, Labaong.

Dalam kaitan dengan penerapan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 20 Tahun 2010, khususnya terkait dengan pertambangan rakyat karena ada dua pasal yang dinilai merugikan masyarakat, maka pelaku penambang rakyat di Bangka Belitung melakukan yudisial review terhadap UU 4 tahun 2009 khususnya terkait Pertambangan Rakyat.

Ada dua pasal yang diuji dalam perkara ini, yakni Pasal 22 huruf e dan huruf f serta Pasal 52 ayat (1) UU Minerba.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara Namun, lanjut Mahkamah, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan terhadap pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Minerba, Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sudah jelas dan tegas. Di mana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian Wilayah Pencadangan Negara dan terakhir Wilayah Usaha Pertambangan.

Ruang Kelolah

Dengan adanya judicial review ini maka sudah semakin jelas keberpihakan dari pemerintah pusat terhadap penambang rakyat atau ruang kelola rakyat, kini adalah tugas pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan membuat Peraturan Daerah diikuti oleh penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan batasan kewenangan yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Saya percaya kita semua sepakat untuk menjadikan Papua sebagai tanah damai, kebun bagi semua lapisan dan semua suku bangsa yang mendulang di Degeuwo dan Papua lainnya.

Saya yakin pasti kami sepakat dua gambaran yang dijelaskan di atas tidak akan terjadi di tanah Papua. Untuk itu perlu adanya langkah kongkrit untuk mengarahkan PETI menjadi WPR di Papua sebagai ruang kelola masyarakat adat dalam bidang pertambangan rakyat.

Pilihan pengusulan penetapan wilayah pertambangan rakyat, masih belum dipahami benar tentang maknanya sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua yang berkepentingan. Agar diketahui dan dipahami benar oleh semua pihak di Papua.

Karena penetapan WPR merupakan pilihan yang dipandang tepat dalam rangka membuat masyarakat dapat terlibat aktif dalam pertambangan dan diharapkan dapat membuat masyarakat pemilik tanah dapat membangun kemitraan dengan pihak pendatang dalam rangka bagi hasil yang pada gilirannya membuat masyarakat pemilik tanah akan mendapat manfaat ekonomi demi peningkatan kesejahteraan mereka sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antara para pendatang dan masyarakat asli Papua.

Penutup
Ruang kelola masyarakat dalam pertambangan sejatinya ada dengan istilah WPR dan telah dikuatkan dengan adanya putusan MKRI dan ruang kelola masyarakat yang disebut WPR telah menjadi prioritas dan juga tidak dihalangi dengan adanya pasal dan ayat yang menyebutkan dapat ditetapkan jika selama 15 tahun dikerjakan berturut turut telah ditolak oleh MKRI, konsekuensinya adalah PERDASI No 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Di Papua harus direvisi dan dibuat sebuah Perdasi baru, agar dapat dilaksanakan putusan MKRI ini.

  1. Mendesak Mentri ESDM melakukan perubahan terhadap Permen ESDM tentang Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar mengakomodir sejumlah Pertambangan rakyat dalam Peta WP Papua sebagai WPR.
  2. Selanjutnya Gubernur Papua dan DPRP harus membuat Perdasi tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Papua sekaligus harus dilakukan tata ulang Perijinan yang ada di Papua, karena kehadiran Pergub No 41 Tahun 2011 yang menghasilkan 56 IUP telah bertabrakan atau tumpang tindih dengan IUP dari Kabupaten kota sesuai dengan UU 4 Tahun 2009 dan UU No 32 Tahun 2004.
  3. Berikan pengutamaan kepada masyarakat adat papua dan anak papua memproleh ijin tambang agar Orang Papua dapat menjadi Tuan atas bahan tambangnya. Kita harus bermimpi suatu waktu ada orang papua yang harus menjadi pimpinan tambang, yang dia investasi sendiri dan dia kelola sendiri.

*Penulis adalah John NR Gobai,Anggota DPR Papua

Read Full Article

Kami ingin mempertanyakan dana Otonomi Khusus atau dana Otsus untuk Adat dan Agama sesuai Perdasus Papua No 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Otsus Papua di Kabupaten / Kota. Kemana jatah untuk masyarakat adat dan pula kemana jatah bagi denominasi gereja di tanah Papua.

Kami mau tanya, dana Otonomi Khusus itu selama ini dipakai untuk bangun apa saja ?

Mana buktinya dan implementasi Perdasus Otsus Nomor 25 itu sampai dimana ?

Kok, kami masyarakat adat dan agama tidak pernah merasa menerima dana Otsus supaya kami juga bisa ikut membangun Papua ?

Atau mungkin karena selama ini kami tidak pernah ikut membangun Papua sehingga kami dilupakan ?

RINCIAN ALOKASI DANA OTSUS

Pasal 11 Perdasus tersebut disebutkan dengan rinci kepada siapa dana harus dibagikan:

Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk:

  1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarannya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
  2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
  3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan;
  4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen)yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi;
  5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam persen);
  6. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 4% (empat persen).

 

KEWENANGAN KABUPATEN

Perdasus ini memberikan kewenangan besar bagi kabupaten untuk membuat aturan pelaksanaan karena jelas jelas kabupaten mendapat porsi yang lebih besar dari pembagian dana Otonomi Khusus di tanah Papua.

Bidang pendidikan di kabupaten mendapat jatah yang lebih besar yaitu sebanyak 30%. Diikuti bidang infrastruktur 20%, ekonomi kerakyatan 20%, pengembangan infrastruktur daerah sebesar 15% dan bantuan afirmasi kepada kelompok perempuan, agama dan adat mendapat 6% dari alokasi dana otsus.

 

BILA MELANGGAR

Dalam perdasus tersebut, ayat (2) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3), Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Ayat (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

KEMANA 6% DANA OTSUS?

Sejak Gubernur Lukas Enembe menerbitkan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 ini, sudahkah para bupati membuat peraturan untuk mengalokasikan sesuai dengan Perdasus ataukah sesuka hati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota implementasikan dana otsus dibidangnya masing-masing namun tak pernah diketahui masyarakat.

Kami juga bertanya, kemana dana 6% yang ditetapkan Gubernur Lukas Enembe untuk kaum perempuan, lembaga adat dan gereja?

Dana-dana tersebut selama ini dilarikan kemana, dipakai untuk apa saja atau sudah diserahkan tapi mengapa rakyat Papua belum tahu sampai saat ini ?

Sekali lagi kami bertanya, kemana saja dana afirmasi 6% untuk agama, adat dan perempuan?

Jika dibagi-bagi, masing masing mendapat 2% dari dana Otsus.

Contoh, kalau kabupaten Mimika mendapat 100 Milyar dana Otsus maka adat harus mendapat 2 Milyar, mama-mama mendapat 2 miliar, denominasi gereja mendapat 2 miliar.

Untuk lembaga adat, bertanggung jawab terhadap beberapa suku yang bernaung didalamnya. Termasuk untuk mendukung program pengembangan lembaga adat.

Hal ini haruslah menjadi perhatian pemerintah provinsi Papua dan Bupati dalam membuat Peraturan Bupati.

Kami berharap, siapapun dia jangan main sesuka hati, karena itu duit rakyat. Ingat, hal mendasar Otsus salah satunya adalah Pengakuan dan penghormatan hak hak masyarakat adat, dukungan kepada gereja dan kaum perempuan di tanah Papua.

Berikanlah hak publik sesuai dengan aturan dalam Perdasus No 25 Tahun 2013 dalam setiap kali Musrenbang Otonomi Khusus.

Jika tidak, rakyat akan bertanya secara langsung, kemana dana Otonomi khusus dan banyak pejabat kita hidup dalam penjara.

Salam

*John NR Gobai (Anggota DPR Papua dari Kursi Adat)

Read Full Article

JERATPAPUA.ORG – Jayapura, Pada tanggal 7-9 Agustus 2018 mendatang, Papuan Voices kembali menyelenggarakan Festival Film Papua (FFP) ke-II.

FFP II dilaksanakan di Kota Jayapura dengan tema “Masyarakat Adat Papua di Tengah Arus Modernisasi”.

Harun Rumbarar selaku ketua Panitia FFP II, menjelaskan bahwa pilihan tema sebagai bentuk respon manusia dan kebudayaan merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan.

Manusia menciptakan kebudayaan untuk kembali membentuk manusia menjadi lebih manusiawi dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dalam hal ini, modernisasi sebagai transformasi kehidupan merupakan sebuah wacana besar tentang manusia dan kebudayaan” ujar Harun Rumbarar disela-sela jumpa pers di kantor JERAT Papua pada (17/05/2018)

Panitia FFP II, saat Konfrensi Pers : Bernard Koten, Harun Rumbarar, Yosep Levy, Arson Yesnat /foto:Wirya

Salah satu aspek penting sebagai pintu masuk “kampanye” wacana besar tersebut yakni kebijakan ekonomi politik. Negara – negara dunia ke 3 kemudian mengadopsi teori – teori pertumbuhan ekonomi, negara barat untuk diimplementasikan di wilayahnya.

”Tujuannya, terjadi perubahan sosial ekonomi diwilayah dunia ke 3 termasuk Indonesia yang pada akhirnya berdampak ke masyarakat adat, terutama masyarakat adat Papua “tegas Harun.

Bernard Koten, sekertaris panitia FFP II menambahkan bahwa terhadap situasi di Tanah Papua saat ini dan menjelaskan posisi masyarakat adat ditengah arus pembangunan dan investasi yang makin banyak masuk ke Tanah Papua.

“Kami berharap tema ini memberi ruang bagi para filmaker untuk mengkritisi realita di Papua, terkait implementasi teori medernisasi dan dampaknya terhadap masyarakat di Papua, teristimewa masyarakat adat Papua,” tukas Bernard Koten.

Papuan Voices sudah memproduksi beragaman jenis film dokumenter serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk melahirkan para filmmaker di Tanah Papua.

Saat ini Papuan Voices tersebar di 6 daerah di Tanah Papua, yakni: Biak, Jayapura, Keerom, Wamena, Merauke dan Sorong dan Raja Ampat (*)

Pewarta : Wirya. W
Editor : Ronald. M

Read Full Article