Tag: Momuna

Dekai,  Ruang Konfrensi Masyarakat Adat Momuna (KMAM) Ke- III sontak ramai dengan aksi tarian khas Momuna dan suara-suara lengkingan membahana secara bersahut-sahutan. Dalam Konfrensi , Ismail Keikyera terpilih sebagai Kepala Suku Besar Momuna. Ratusan orang dari Suku Momuna menjadi saksi mata bersejarah , karena mereka telah memiliki seorang Kepala Suku Besar Momuna. Karena Ismail Keikyera sebagai Kepala Suku Besar Momuna dan Seri Kibemuka sebagai Ketua Komite Suku Momuna.

Dalam Sidang KMAM Ke-III pada hari Sabtu (09/02/2018) seorang perwakilan Kepala Suku, Koni Woin menyampaian hasil rapat adat para kepala Suku Kampung  dalam wilayah adat Momuna. “Kami dari kelompok kepala suku kemarin telah melakukan pertemuan dan kami telah berdiskusi panjang lebar dan akhirnya kami semua setuju memilih anak kami, Ismail Keikyera jadi Kepala Suku Besar Momuna dan Seri Kibemuka sebagai Ketua Komite Suku Momuna, ” ujar Koni Woin yang juga kepala Suku dari Sumo.

Dirinya berharap bahwa Dewan Masyarakat Adat Momuna yang dipimpin Ismail Keikyera mampu bekerja maksimal untuk membela hak-hak Suku Momuna yang selama masih diabaikan oleh pemerintah. Dan mereka berdua diharapkan selalu mengandalkan Tuhan untuk menjalankan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Momuna.

Sementara itu dalam pidatonya , Ismail Keikyera berharap dapat melakukan yang terbaik. “Tapi saya punya keterbatasan. Tidak ada uang banyak , tidak punya apa-apa jadi diharap maklum. Maka saya harap kita semua kerja sama. Jangan bikin kita susah sendiri sesama Suku Momuna. Saya juga berterima kasih kepada JERAT Papua karena sudah damping kita sampai sekarang. Tapi saya minta JERAT Papua jangan pergi dulu. Karena kami masih harus banyak belajar lagi,” ujar Ismail Keikyera sambil mengenakan ikat kepala dengan dihiasi bulu kasuari.

KMAM Ke-III  mengambil tempat di Aula Pendidikan, Dekai berlangsung selama dari tanggal 08-09 Februari 2018. Diikuti oleh  sekitar 500 orang peserta dan masyarakat umum serta 30 lebih kepala suku kampung  Suku Momuna  dan perwakilan kepala Suku Kampung dari Koopkaka di Seradala, Suku Juwe di Patipi – Asmat dan Suku Inteimaja di Obio.

 

(Wirya Supriyadi/JERAT Papua)

Read Full Article

JERATPAPUA – Dekai, Masyarakat Suku Momuna mengeluhkan dengan ketidak adilan yang mereka alami dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Padahal potensi Batuan atau dulu dikenal dengan Galian C dan juga hasil hutan kayu sangat melimpah.

Denus Aye seorang pemuda dari Kampung Sokamu saat ditemui pada Sabtu (10/02/2018) menyampaikan bahwa hampir 15 tahun belakangan ini , para pengusaha membeli batuan dan kayu dengan murah. “Mereka para pengusaha ada yang membeli dengan sistim kontrak . Misalnya Rp 30 juta perbulan. Dan itu bisa puluhan rit truk angkut pasir atau batu kali. Tentu saja kami ini rugi sekali,” tukas Denus Aye.

Dikatakannya bahwa kadang para pengusaha kayu membeli 1 pohon besi dengan harga  Rp 5 juta. Padahal 1 pohon kayu besi terkadang hasilkan 3-4 kubik kayu. Kalau harga kayu perkubik dipasaran Rp 4 juta maka pemilik pohon kayu besi akan rugi sekali.

Sementara itu, Koordinator Advokasi JERAT Papua, Wirya Supriyadi mengatakan ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatansumber daya alam kerap kali terjadi. Terutama pada masyarakat yang tidak cukup paham ataupun mempunyai informasi dan pengetahuan yang baik. “Artinya memang masyarakat adat harus diberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Dan mereka harus konsolidasi ditingkat marga atau kampung untuk menyepakati tentang harga  pasir, batu kali maupun kayu. Dan cara menghitung secara ekonomis agar mereka tidak rugi,” tegas Wirya Supriyadi.

Menurutnya JERAT Papua telah menyiapkan draft peraturan kampung yang mengatur tatakelola Pengelolaan Sumber Daya Alam baik berupa batuan maupun hasil hutan kayu.“Saya berharap bahwa kepala suku pada 10 kampung di Distrik Dekai bisa melakukan musyawarah bersama memutuskan harga pasir, batu dan kayu lalu akan disahkan oleh Dewan Masyarakat Adat Momuna,” ujar Wirya Supriyadi.

Wirya Supriyadi menjelaskan sehingga nantinya keputusan bersama kepala suku menjadi dasar penetapan harga dan jadi salah satu konsideren dalam peraturan bersama 10 kepala kampung di Distrik Dekai nantinya. Selanjutnya dilakukan musyawarah kampung membahas draft perkam tersebut. Dengan demikian diharapkan akan ada aturan hukum  yang tidak merugikan Suku Momuna dan juga terjaga kelestarian lingkungan.

Dari catatan JERAT Papua bahwa Suku Momuna mulai tersentuh pelayanan pemerintahan yakni di era 1990-an ketika mulai adanya Pemerintahan Desa (Kampung-red). Lalu pada tahun 1992 berdiri sekolah dasar yang pertama di Dekai. Dan sejak tahun 2004, Kampung Dekai dijadikan pusat pemerintah Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, walaupun dalam UU No 26/2002 bahwa  Ibu Kota Kabupaten Yahukimo terletak di Sumohai. (Redaksi)

Read Full Article

Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2003.  Dengan jumlah penduduk berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 mempunyai jumlah penduduk sebanyak ke dua setelah Kota Jayapura. Beragam potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di kabupaten ini. Mulai dari hasil hutan, hasil hutan non kayu,  flora dan fauna yang beragam juga terdapat kandungan mineral dan batu bara.

Kabupaten Yahukimo mempunyai 52 distrik (kecamatan) salah satu diantarnya adalah Distrik Langda , yang didiami oleh Suku Ukam . Di wilayah ini sebelumnya sempat heboh dengan berita terkait masalah kelaparan pada tahun 2009 dan longsor pada tahun 2012. Saat ini nama Distrik Langda kembali mencuat ke media   terkait penolakan masyarakat adat terhadap aktivitas survey tambang dari PT. Veronika yang diduga milik bupati. 

Seperti dilansir oleh Papua Pos bahwa  alasan penolakan dikarenakan belum adanya kesepakatan antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan PT. Veronika dan investor yang akan mengelola tambang .  Ketua tim peduli mahasiswa Ukat Koordinator Wilayah  Jayapura Pabuel Maling mengatakan, seharusnya sebelum dilakukan survey ada kesepakatan dulu dengan masyarakat pemilik hak ulayat, hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik  antar masyarakat. “Sebetulnya masyarakat bisa menerima investor didaerahnya, yang penting ada pembicaraan yang disepakati,” katanya kepada wartawan, Kamis (18/12) didampingi Akmin Kisamlu dan Neson Nabyal.

“Masyarakat yang mempunyai hak ulayat , tidak hanya dari masyarakat Distrik Langda tetapi menyebar di distrik – distrik lain dari kabupaten pegunungan Bintang dan kabupaten Yahukimo yang sebenarnya, sebelum lakukan tahapan survey harus memperoleh izin dari masyarakat tersebut,” ujarnya. Izin yang diberikan oleh Kementerian – kementerian terkait. Lanjutnya, maupun pemerintah Provinsi untuk melakukan survey, sampai sejauh ini belum diperjelas kepada masyarakat untuk mengetahui dan menindak lanjuti pemberian izin melakukan survey.

Terkait dengan permasalah ini maka pihak Tim Peduli Mahasiswa Ukat Koordinator Wilayah Jayapura memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah.  “Kami kasih waktu seminggu dari tanggal 18 Desember 2014 hingga 1 Januari 2015, kalau tidak ada tanggapan dari bupati kami akan mengambil tindakan lain,” ungkapnya. 

Permasalahan ini mendapatkan tanggapan dari  Wakil Ketua I DPRD Yahukimo Abock Busup, dirinya menyarankan agar  bupati melakukan pertemuan secepatnya dengan masyarakat pemilik hak ulayat, hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Harus ada kesepakatan bersama, dengan pemilik hak ulayat, kalau mereka setuju, baru jalan. Pemilik hak ulayat harus dihormati,” katanya.  Abock mengatakan, DPRD akan mencoba memfasilitasi pertemuan antara bupati dengan masyarakat hak ulayat, dengan harapan ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sejalan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Pribumi yang berisi didalamnya tentang Free , Prior, Inform and Consent tentu saja pihak baik pemerintah maupun perusahaan terkait sebaiknya menjelaskan tentang dampak baik dan buruk apabila tambang tersebut beroperasi dan memberikan informasi yang memadai bagi Masyarakat Adat Ukam sehingga mereka dapat memutuskan dengan bijak apakah menerima atau menolak  rencana pembukaan tambang diwilayah adat yang mereka miliki. Hal penting lainnya adalah bagaimana  tentang kesiapan daya saing  sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat adat  jika perusahaan tersebut beroperasi .(Wirya Supriyadi)

Read Full Article