Tag: Pilihan

JERATPAPUA – Pada umumnya suku-suku di Papua mempunyai rumah adat . Begitu pula dengan masyarakat adat Yerisiam Gua, Kabupaten Nabiare mempunyai rumah adat Rumah adat bernama “Ruija”. Pengendali dalam “Ruija” adalah perempuan.  Dalam rumah adat tersebut ada dua kamar yakni untuk kamar laki dan kamar perempuan. Kamar laki disebut dengan “Menggomana” dan kamar perempuan disebut dengan “Menggoina”. Ada Beberapa fungsi Ruija diantaranya adalah menyelenggarakan pesta adat, tusuk telinga.

“Hampir selama 20 tahun rumah adat Suku Yerisiam Gua tidak dibangun” ujar Gunawan Inggeruhi. Dirinya dan bersama Masyarakat Adat Yerisiam bersama kembali membangun rumah adat tersebut. Beberapa dampak dengan tidak adanya rumah adat tersebut misalnya proses musyawarah tidak dilakukan sebagaimana mestinya.”Kadang ketika investasi masuk, maka dilakukan musyawarah diam-diam. Dan dampaknya sekarang ini dapat kita lihat bersama terhadap kehidupan masyarakat Adat Yerisiam,” tukas Gunawan Inggeruhi.

Latar belakang kenapa hendak kembali  membanung  “Ruija” ini menurut Gunawan memberikan beberapa alas an yakni Masyarakat Adat Yeresiam Gua mulai merasakan  hilangnya hak-hak masyarakat adat dan konflik horizontal antara masyarakat adat.

Untuk membangun “Ruija” membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena hanya mengambil bahan-bahan dari alam. Konstruksi “Ruija” tidak membutuhkan paku dan mempunyai panjang 6 x 4 meter. Pembanguna “Ruija” melibatkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki membuat konstruksi dan lainnya sementara kaum perempuan mengayam atap “Ruija”.

“Sejak adanya Ruija, maka perusahaan yang sebelumnya berbicara diluar atau tempat lainnya namun kini mulai bermusyawarah dalam rumah adat. Dan saling menerima, sebelumnya pihak pro dan kontra hingga terjadi adu fisik,” tukas Gunawan Inggeruhi. Ditambahkannya bahwa sejak adanya kalau ada investasi maupun pelepasan tanah maka dibicaran di “Ruija” kalau dibicarakan diluar “Ruija” maka tidak dapat pengakuan dari masyarakat adat Yerisiam Guam.

 

Sementara Pdt.Magdalena Kafiar mengatakan bahwa dengan dibangunnya rumah adat tersebut tentu kembali mengembalikan jati diri masyarakat adat Yerisiam. “Sepertinya masyarakat Adat Yerisiam selama 20 tahun tanpa spirit nilai-nilat adat dan kini mereka perlahan menemukannya kembali “ ujar Pdt. Magalena Kafiar.

(Wirya Supriyadi)

Read Full Article

Kepala BPS Jayawijaya Cendana Murti

Kliping JERAT Papua – Badan Pusat Statistik (BPS) Jayawijaya mencatat jumlah penduduk miskin saat ini mengalami kenaikan di bandingkan data terakhir tahun 2016. Namun kenaikan tidak terlalu signifikan. Dari data ekonomi nasional 2016 angka kemiskinan Jayawijaya meningkat sebelumnya sekitar 39% sekarang 39,06%.

Kenaikan angka kemiskinan BPS Jayawijaya mencoba, menganalisa pertumbuhan kemiskinan itu agar mengetahui penyebabnya, namun dikaitkan dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) ternyata memang produk pertanian di Jayawijaya mulai berkurang.

Salah satu indikator perekonomian nasional dan PDRB Jayawijaya menunjukan bahwa sektor pertanian menurun, pada hal di lapangan usaha pertaninan masih di dominasi masyarakat asli daerah. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian namun pertumbuhan di Sektor pertanian di sana menurun.

Kepala BPS Jayawijaya Cendana Murti mengakui kenapa sektor pertanian menurun apakah ada kecenderungan mereka mengurangi jam kerja atau bagaimana sehingga Produk pertanian berkurang, atau mereka sibuk dengan pekerjaan sampingan sehingga sektor pertanian agak berkurang.

“sampel penduduk miskin ini tidak membedakan penduduk asli atau pendatang, tapi sampel itu kita ambil di desah terpilih, kemudian kita acak dan kemudian ambil rumah tinggal terpilih. Karena sebagian besar masyarakat jayawijaya itu penduduk daerah, jadi dari julah itu menunjukan kebanyakan putra daerah.

Dalam bentuk data angka kemiskinan ini BPS baru mengeluarkan data perbandingan  tahun 2015 dan 2016, untuk data 2017 kita baru survei karena masih tahun berjalan. Sedangkan untuk  indikator kenaikan kemiskinann BPS memiliki data jika di Tahun 2015 itu jumlah penduduk iskin mencapai 39,48% sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 39,66%  penduduk miskin, ini terhitung dari jumlah pendapatan perbulan perkapita yang mencapai RP.367.804, Sehingga di kwatirkan jumlah penduduk miskin ini akan terus bertambah di tahun 2017.

Data ini Berdasarkan versi BPS mengacu pada konsep internasional, ada konsep dalam dunia, konsep Bapennas dan konsep nasional.  Yang di anut adalah garis kemiskinan yang di hitung berdasarkanmakanan, sehingga seseorang di hitung apakah dalam sehari itu dia konsumsi dua ribu seratus kalori atau tidak? Kalau di atas jumlah itu berarti secara konsumsi dia tidak miskin.

 Ditambah lagi dengan  garis kemiskinan non Makanan misalnya dia belanja apa saja per bulan.

 Kita mencoba melakukan metode ini untuk menghimpun data pendudu miskin yang berada di jayawijaya hasilnya memang ada peningkatan jumlah peduduk miskin di tahun 2016 karena sektor pertanian Masyarakat berkurang.

Walau  tidak menyebutkan penduduk miskin disana mayoritas Masyarakat pribumi, namun sebagian sampel survei merupakan penduduk pribumi Jayawijaya. Karena Sebagian besar masyarakat jayawijaya itu penduduk daerah, jadi dari jumlah itu menunjukan kebanyakana penduduk daerah sehingga memperoleh data itu BPS menggunakan versi survei yangmengacu pada konsep internasional.

Cepos 5 Oktober 2017

Read Full Article

Hallo teman-teman semua, akhirnya setelah sekian lama tidak menulis, hari ini tiba-tiba ada yang harus saya tulis. Semua berawal sejak negara api menyerang. eh tidak dengan. maaf saya garing hehehe. serius sa minta maaf.

Mari serius. Jadi, di semester ini (sekarang saya semester 5) saya ambil sebuah mata kuliah yang bukan menjadi konsentrasi belajar tapi wajib di ambil. Mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. dari mata kuliah tersebut saya dan teman-teman seangkatan dapat sebuah bahan bacaan yang ditulis oleh sorang penerima Nobel Memorial Prize in Economic Science, Amartya Kumar Sen. Karyanya yang kebetulan jadi bahan bacaan untuk kami adalah Development as Freedom yang memberikan kontribusi signifikan terhadap studi pembangunan.

Secara garis besar, Sen mengungkapkan kalau pembangunan harus fokus kepada human freedom. Kebebasan juga bergantung pada faktor-faktor penentu seperti pengaturan dalam sosial dan ekonomi (contohnya fasilitas untuk pendidikan dan fasilitas untuk ekonomi), dan faktor politik dan HAM (kebebasan untuk berdiskusi dalam diskusi umum atau diskusi yang lebih spesifik). Memang pendapatan individu juga penting karena menciptakan kebebasan tapi hal-hal diatas menurut Sen jauh lebih penting.

Nah, apa itu kondisi ‘UNFREEDOM’ ? Yang saya mengerti dari bacaan ini adalah, kondisi unfreedom itu kondisi dimana seseorang merasa tidak bebas karena ada faktor-faktor penentu yang membuat dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya kalau punya adik Mario mau masuk di SMA yang dia sukai tapi ternyata syarat untuk masuk itu rata-rata nilai harus 10 dan biayaya pendaftaran 1 milyar. sekolah menciptakan kondisi ‘unfreedom’ untuk Mario.

Unfreedom sendiri bisa diciptakan oleh banyak hal. kalau menurut Sen itu, salah satunya dari Negara. Negara yang sering menciptakan unfreedom. Kenapa? contohnya di Indonesia bagi masyarakat Baduy  yang ingin buat KTP tapi ternyata kesulitan karena agama yang diakui di Indonesia hanya 6 sementara Suku Baduy menganut agama Sunda Wiwitan yang tidak diakui sama negara. Ini salah satu bentuk unfreedom yang diciptakan negara. Bentuk-bentuk Unfreedom sendiri seperti kelaparan, malnutrisi, akses yang kecil terhadap air bersih, kesehatan dan ketidak setaraan antara pria dan wanita.

Nah mari kita arahkan tulisan ini menuju judulnya. ‘Unfreedom di Papua’. Kita coba cek satu persatu apa saja bentuk unfreedom di Papua. Malnutrisi, masih ada. Kurangnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan, kebebasan berbicara yang terbatas, masih ada. Bahkan dengan adanya bentuk-bentuk sebagian unfreedom inilah yang kemudian menjadi alasan utama kenapa kita masyarakat Papua memilih untuk tidak bergabung dengan you know who. Karena You know who telah menciptakan kondisi yang unfreedom bagi masyarakat Papua. Dan seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup cepat untuk memberikan kondisi freedom bagi masyarakat Papua.

Okay, pemerintah sekarang terfokus pada pembangunan di wilayah timur. Mereka mulai dengan membangun jalan sampai merenovasi pelabuhan. Yeay! kami berterima kasih karena akhirnya mulai setara. Namun, tetap saja selama kondisi sosial masyarakat Papua masih tetap tidak bebas karena tidak dipedulikan, kami akan tetap berada dalam kondisi yang tidak bebas. Negara you know what mungkin akan sangat terbantu dengan infrastruktur yang dibuat demi kepentingan ekonomi, tapi ya ini tetap akan begitu-begitu saja bagi masyarakat Papua karena memang tidak ada yang diselesaikan. Ya, beberapa akan berpikir jatuhnya kapitalisme dan beberapa punya argumen sendiri.

Menurut salah satu teori dalam Resolusi Konflik (saya juga lupa apa, nanti kalau ingat  akan buat satu tulisan terendiri mengenai teori itu.), harus ada pemahaman kebutuhan yang sama antara pemerintah dan masyarakat Papua. Makanya harus ada negosiasi atau dialog yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dialog digunakan untuk menggali akar permasalahan yang ada supaya ada solusi yang jelas.

Dorthea Elizabeth Frankline Eleanor K. Ambolon
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan HI. Universitas Katolik Parahiangan Bandung.

Read Full Article

Sebuah Cover Film yang ikut dalam FFP 2017 berjudul “Kehidupan di Hutan Mobak” (Foto:Yopi Gaman)

Jayapura,- Pelaksanan  Festival Film Papua (FFP) 2017 jelang beberapa minggu lagi. Kegitan ini akan berlangsung di Merauke, Papua. Redaksi Jerat Papua menerima rilis pada Rabu (26/07/2017) dari Asrida Elisabeth selaku seksi acara.  Menurut Asrida Elisabath bahwa panitia FFP  2017 sudah menerima   25  karya dokumenter yang datang dari berbagai wilayah di Papua antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Keerom, Biak, Wamena, Sorong, Raja Ampat, Nabire, Timika dan Mimika.

Menurutnya ragam cerita yang disampaikan lewat film-film antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan keamanan, perempuan dan anak, budaya dan alam hingga sejarah. Dan Film-film yang memenuhi syarat kompetisi sebanyak 25 buah film serta sedang dalam penilaian juri.

“Adapun juri untuk kompetisi film Festival Film Papua 2017 antara lain Alia Damaihati, Maria Kaize, Wens Fatubun dan Yerri Borang” ujar Asrida Elisabeth.  Karena banyaknya film yang masuk ke panitia ditambah dengan kendala teknis pengiriman film dari peserta ke panitia dan tim juri, maka pengumuman sepuluh film terbaik yang semula direncanakan pada 24 Juli 2017 diundur ke tanggal 30 Juli 2017. “Kami memohon maaf atas perubahan jadwal ini” ujar Asrida Elisabeth.

Festival Film Papua akan dilaksanakan di Merauke 7-9 Agustus 2017 bertempat di Vertente Sai, Kompleks Keuskupan Agung Merauke, Jalan Raya Mandala Kota Merauke.

(Wirya Supriyadi)

Read Full Article