Tag: Tanah

Foto : Nabire.Net (Dokpri.T.G)

Tanah adalah Mama ungkapan dari uskup Timika di Paroki Modio Senin, (26/6/2017) lalu.

Jayapura,- Gereja Katolik telah mendeklarasikan gerakan Tungku Api “Stop Jual Tanah” oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr di Modio, distrik Mapia Tengah, Dogiyai, Papua.

Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr mengatakan, di atas bumi Papua terutama di wilayah yang dipimpinnya ada banyak kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi oleh umat Katolik Meepago.

“Stop jual tanah berarti menyelamatkan hidup kita dan generasi penerus. Karena orang asli Papua (OAP) tak bisa hidup tanpa tanah, walaupun banyak uang. Jangan menjual tanah agar tidak kehilangan harta benda berharga para pendahulu yang akan menyulitkan anak cucu di kemudian hari. Jaga baik dari ancaman jual beli tanah yang semakin marak dilakukan pemilik tanah dan menjadi kebiasaan baru. Tanah adalah mama yang memberi hidup seperti lazimnya dinasehati lelulur,” tegas Mgr. John Philip Saklil di hadapan ribuan umat.

Mantan Pastor Dekan Dekenat Paniai ini menjelaskan, tanah juga adalah sumber uang. Apabila tanah dijual maka kita jual sumber uang. “Gerakan tungku api tidak sebatas melingdungi tetapi bagimana menggelolanya,” ucapnya.

Uskup Saklil memprediksikan,bahwa dikala OAP tidak punya tanah maka OAP akan menjadi miskin dan melarat, bahkan akan punah dari negerinya sendiri.

“Untuk itu, saya minta jangan berkeliaran di kota-kota besar, seperti Nabire, Jayapura maupun Jakarta. Tapi harus mengelolah tanah menanam, beternak dan lainnya. Tanah dan segala isinya bukan barang jual beli. Mari kita bersama-sama jaga tanah agar berguna bagi anak cucu sampai selama-lamanya. Caranya setiap kepala keluarga harus satu tungku api,” tegasnya berharap.

Sementara itu, Kepala Distrik Mapia Tengah, Dogiyai, Egelbertus Degei mengharapkan, dengan adanya deklarasi ini perlu didukung pemerintah daerah setempat, Dogiyai, Nabire, Paniai dan Deiyai.

“Harus ada Perda tentang perlindungan tanah di semua kabupaten Meepago,” kata Degei.

Terpisah, anggota Komisi A DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, program Uskup Timika “Stop Jual Tanah” ini diharapkan menjadikan program bersama lima Uskup se Papua atau menjadikan program gereja Katolik se tanah Papua.

Menurut dia, tanah semakin habis dijual pada negara demi pembangunan nasional. Investasi besar-besaran makin menguasai semenjak Freeport berdiri kokoh di atas bumi Cenderawasih.

“Tanah dijual kelompok atau individu atas desakan ekonomi. Adalah satu kegagalan pemerintah dan gereja di Papua. Sehingga sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah terhadap program langkah penyelamatan tanah yang diinisiasi Keuskupan Timika. Saya sangat apresiasi kepada Uskup Keuskupan Timika,” jelas Kadepa kepada media ini, Rabu, (28/6/2017). (*)

Sumber : Tabloidjubi.Com

Read Full Article

Arso,-  Penyelesaian persoalan tanah ulayat masyarakat adat di Keerom terutama dari  Suku Manem, Marap dan Abrab dengan PT. Perusahaan Negara (PN) II yang berlarut-larut menyebabkan puluhan masyarakat adat Keerom melakukan aksi untuk menuntut ganti rugi tanah mereka . Aksi demontrasi damai ini dengan koordinator lapangan,  Dominika Tafor pada Kamis (8/06/2017).

Massa aksi yang berkumpul di Kantor Dewan Adat Keerom, terdiri atas sekitar pukul 12.15 WP melakukan konvoi dengan kendaraan roda dua dan 1 buah truk. Tujuan mereka adalah membuka “palang adat” di pabrik PT.PN II selanjutnya melakukan ritual palang selamanya. Namun ketika massa aksi tibaa dipintu masuk pabrik PT.PN II, Arso XII, tampak belasan aparat kepolisian membentuk pagar betis sekitar 100 meter dari masuk pabrik juga tampak beberapa aparat TNI yang menggunakan pakaian dinas.

Seorang massa aksi sedang melakukan pemalangan pintu ruangan di Kantor Bupati Keerom. Massa aksi menuntut penuntasan kasus tanah masyarakat adat yang dikuasai oleh PT.PN II

Massa aksi sempat melakukan orasi sekitar 30 menit dan mencoba melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian , namun secara tiba-tiba massa aksi mundur kembali kearah mobil truk dan kendaraan roda dua lalu meninggal pabrik PT.PN II kemudian menuju Kantor Bupati Keerom.

Sekitar pukul 14.30 WP  massa aksi tiba di Kantor Bupati Keerom dan melakukan pemalangan sebuah ruangan. Tampak belasan aparat kepolisian hanya melihat aksi massa yang sedang melakukan pemalangan sekitar 4 buah pintu. Massa aksi masih tidak puas dan bergerak kearah Kantor DPRD Keerom, yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Keerom.

Sesampai di Kantor DPRD Keerom, saat massa aksi hendak melakukan pemalangan dan melakukan orasi. “Kami meminta pemerintah dan perusahaan kembalikan tanah seluas 50 ribu hektar(yang dikelola oleh PTPN II) dan membayar denda adat selama 35 tahun sebesar 7 trilyun rupiah terkait perampasan dan pemanfaatan tanah,” tegas Dominika Tafor. Lalu massa aksi  diterima oleh ketua DPRD Sahabuddin, SP dan Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH,.MH,MM. Namun Dominika Tafor selalu kordinator aksi mengatakan mereka tidak  mau diterima oleh  wakil bupati .” Kami menolak jika yang datang bukan bupati. Karena Bupati adalah anak adat keerom, maka kami hanya mau ditemui oleh bupati”

Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum, SH,.MH,MM saat menemui massa aksi damai di Kantor DPRD Keerom. (Foto: Wirya Supriyadi)

Massa aksi sempat melakukan orasi sekitar 30 menit dan mencoba melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian , namun secara tiba-tiba massa aksi mundur kembali kearah mobil truk dan kendaraan roda dua lalu meninggal pabrik PT.PN II kemudian menuju Kantor Bupati Keerom.

Sementara Wakil Bupati Muh. Markum, SH,.MH,MM menjelaskan kepada massa aksi bahwa Bupati Keerom sedang tidak ada ditempat karena ada kegiatan di Sasana Krida Kantor Gubernur. “Pak Bupati sedang ikut kegiatan Rakor Bupati dan Walikota se Papua,” ujar Markum.

Berikut ini adalah tuntutan dari masyarakat adat dari tiga sub suku.

  1. Pemerintah dan perusahaan negara segera mengembalikan tanah kami seluas 50.000 Ha.
  2. Pemerintah dan perusahan adat segera membayar denda adat selama 35 thn berjalan ini. Senilai Rp. 7 Triliun.
  3. Selanjutnya akan di bicarakan kemudian antara kami pemilik tanah dan pihak perusahan sesuai kebutuhan.

Diakhir demo damai,  massa aksi mengajukan tuntutan agar pada Hari Senin (11/06/2017) dapat dibuka ruang dialog antara masyarakat adat dengan Celcius Watae, Bupati Keerom. Setelah mendapatkan penjelasan kemudian massa aksi membubarkan diri dengan tertib. 

Dari pantauan JERAT Papua , terdapat beberapa perwakilan organisasi yang hadir mendampingi dan memonitoring aksi damai ini  diantaranya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) , KPKC SINODE GKI Papua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Papua), Jaringan Kerja Rakyat  (JERAT)  Papua dan Forum Independen Mahasiswa (FIM Papua).  

(Wirya Supriyadi)

Read Full Article

 

Jayapura, – Pada era 1970-an program transmigrasi yang dilaksanakan di daerah Kentuk Gremsi , Kabupaten Jayapura, Papua oleh pemerintah Papua (dulu Irian Jaya) hingga kini masih meninggalkan luka yang mendalam. Kebijakan pemerintah tersebut dengan mengambil alih lahan masyarakat adat secara paksa dilakukan oleh pemerintah dibantu dengan aparat keamaan saat itu.

Seperti diutarakan oleh Ruben Irem saat ditemui Rabu (29/01) di Biara Maranatha Waena, Kota Jayapura mengatakan bahwa pelepasan dilakukan oleh para tokoh yang ada dilembah. Hingga saat ini pemilik tempat masih menyatakan diri sebagai korban dan menuntu ganti rugi atas hak mereka, beberapa fam diantaranya adalah : Beno , Nasadit (Kemtuk Gremsi) , Bali , Bemei, Sangrangbano, Sangrangguai, Masa.

Tanah mereka dalam satu areal tapi berbatasan, dan yang melepaskan tanah bukanlah para marga marga ini , tapi oleh para tokoh dan Ondoafi yang saat itu mereka dekat dengan camat. Hal ini menyebabkan masyarakat adat pemilik tanah melakukan protes dengan menyuarakan tuntutan mereka  saat itu namun tuntutan mereka ditanggapi dengan pendekatan keamanan.

“Karena mereka mengajukan ganti rugi atas tanah ulayat yang dipakai hingga selua sekian hektar. Hingga sekarang tidak ada tanda-tanda penggantian. Transmigrasi adalah program dari pemerintahh pusat, walau operasi militer sudah berakhir namun mereka  di kawal khusus oleh Kopassandha. Sehingga kalau masyarakat melakukan aksi , mereka terkadang diteror dan ditekan” ujar Ruben Irem.

Luka yang hingga kini masih terasa selain perampasan tanah juga terdapat warga yang hilang.  “Saaat menuntut hak mereka,  ada juga yang disiksa dianiaya, peristiwa ini terjadi pada tahun 1974. Beberapa warga yang hilang hingga saat ini adalah Lamek Tecuari, Ferdinan Bali, Ferdinan Sem, Pilemon Bali. Hingga saat ini mereka tidak diketahui keberadaannya” tukas pria yang berprofesi sebagai petani.

Saat ini terjadi hal yang sama yakni di   Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Upaya pengambilan lahan masyarakat  atas nama pembangunan telah terjadi juga. Seperti yang disampaikan oleh Yohanis Mambrasar dari Tambrauw yang menjelaskan bahwa rencana pembangunan kembali bandara di Distrik Tambrauw akan menggusur 3 kampung yakni : Werur (Kampung Tua), Wertam, Werwaf dengan total penduduk kurang lebih . “ Pembangunan bandara akan menggusur tiga kampung dan para penduduk akan direlokasi ke wilayah hutan. saat ini telah terjadi pengggusuran yang dilakukan oleh kontraktor” ujar Yohanis Mambrasar.

Yohanis Mambrasar menyampaikan beberapa alasan penolakan pembangunan bandara pertama, adalah Kampung Werur merupakan Kampung sejarah Injil di Tanah Karon. Yang mana awalnya injil masuk melalui dari Kampung Werur dan disebarluaskan ke seluruh daerah Karon dan hingga sampai saat ini Kampung Werur merupakan basis dan tulang punggung penginjilan di Tanah Karon. Hal ini membuat masyarakat tidak menyetujui pembangunan bandara di wilayah tiga kampung tersebut karena nantinya dampak dari keberadaan bandara masyarakat setempat akan dipindahkan ke lokasi lain maka kampung sejarah Injil tersebut akan hilang dan hanya tinggal nama dan cerita dan masyarakat tidak lagi aktif dalam penginjilan dan dapak lain yang akan  terjadi adalah perubahan tatanan sosial kehidupan masyarakat. , kedua,  adalah Kampung Werur merupakan kampung tertua di tanah karon dan merupakan tempat sejarah perang dunia ke dua yang perlu di lestarikan., ketiga, adalah masyarakat tiga kampung yang mayoritas adalah masyarakat suku BIKAR (Biak-Karon) yang telah menetap di Kampung Werur lebih dari seratus (100) tahun yang merupakan pembawa Injil di Daerah Karon sehingga masyarakat karon telah maju. Sampai saat ini masyarakat BIKAR tidak di akui sebagai masyarakat setempat dan di katakan sebagai pendatang. Hal ini membuat masyarakat suku BIKAR yang merupakan penduduk tiga kampung tersebut manjadi tidak nyaman dan apalagi jika nanti pembangunan bandara di tiga kampung mereka maka nanti masyarakat akan kehilangan tanah-tanah mereka yang merupakan tempat hidup mereka.

 “Pembangunan bandara bukan merupakan  kebutuhan masyarakat saat ini, yang saat ini menjadi kebutuhkan masyarakat adalah jalah, jembatan dan kapal perintis, kami masyarakat tambrauw khususnya yang berada di kampung-kampung di pesisir pantai mayoritas adalah masyarakat petani. Jalan di butuhkan untuk menghubungkan antara kampung-kampung ke distrik dan kabupaten. saat ini masyarakat di kampung-kampung masih terisolir dari jangkauan pembangunan,” ucap pria kelahiran Tambrauw.

Ditambahkannya bahwa saat ini masyarakat membutuhkan jembatan dan kapal perintis untuk mengangkut hasil tanaman ke Sorong dan Manokwari guna memenuhi kebutuhan ekonomi kelurga, namun saat ini kami kesulitan karena hanya ada satu kapal yang beroperasi dan tidak ada jembatan di setiap kampung untuk di pakai oleh masyarakat. Seharusnya hal ini yang yang menjadi prioritas dari pemerintah dalam membangun kabupaten ini. “Bandara akan di bangun di kemudian hari jika kita masyarakat sudah mampu secara ekonomi dan SDM sehingga nantinya kami masyarakat yang menikmati bandara tersebut” tegas alumni FH Uncen .

Wirya

Read Full Article