Tag: Yahukimo

Dekai,  Ruang Konfrensi Masyarakat Adat Momuna (KMAM) Ke- III sontak ramai dengan aksi tarian khas Momuna dan suara-suara lengkingan membahana secara bersahut-sahutan. Dalam Konfrensi , Ismail Keikyera terpilih sebagai Kepala Suku Besar Momuna. Ratusan orang dari Suku Momuna menjadi saksi mata bersejarah , karena mereka telah memiliki seorang Kepala Suku Besar Momuna. Karena Ismail Keikyera sebagai Kepala Suku Besar Momuna dan Seri Kibemuka sebagai Ketua Komite Suku Momuna.

Dalam Sidang KMAM Ke-III pada hari Sabtu (09/02/2018) seorang perwakilan Kepala Suku, Koni Woin menyampaian hasil rapat adat para kepala Suku Kampung  dalam wilayah adat Momuna. “Kami dari kelompok kepala suku kemarin telah melakukan pertemuan dan kami telah berdiskusi panjang lebar dan akhirnya kami semua setuju memilih anak kami, Ismail Keikyera jadi Kepala Suku Besar Momuna dan Seri Kibemuka sebagai Ketua Komite Suku Momuna, ” ujar Koni Woin yang juga kepala Suku dari Sumo.

Dirinya berharap bahwa Dewan Masyarakat Adat Momuna yang dipimpin Ismail Keikyera mampu bekerja maksimal untuk membela hak-hak Suku Momuna yang selama masih diabaikan oleh pemerintah. Dan mereka berdua diharapkan selalu mengandalkan Tuhan untuk menjalankan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Momuna.

Sementara itu dalam pidatonya , Ismail Keikyera berharap dapat melakukan yang terbaik. “Tapi saya punya keterbatasan. Tidak ada uang banyak , tidak punya apa-apa jadi diharap maklum. Maka saya harap kita semua kerja sama. Jangan bikin kita susah sendiri sesama Suku Momuna. Saya juga berterima kasih kepada JERAT Papua karena sudah damping kita sampai sekarang. Tapi saya minta JERAT Papua jangan pergi dulu. Karena kami masih harus banyak belajar lagi,” ujar Ismail Keikyera sambil mengenakan ikat kepala dengan dihiasi bulu kasuari.

KMAM Ke-III  mengambil tempat di Aula Pendidikan, Dekai berlangsung selama dari tanggal 08-09 Februari 2018. Diikuti oleh  sekitar 500 orang peserta dan masyarakat umum serta 30 lebih kepala suku kampung  Suku Momuna  dan perwakilan kepala Suku Kampung dari Koopkaka di Seradala, Suku Juwe di Patipi – Asmat dan Suku Inteimaja di Obio.

 

(Wirya Supriyadi/JERAT Papua)

Read Full Article

JERATPAPUA – Dekai, Masyarakat Suku Momuna mengeluhkan dengan ketidak adilan yang mereka alami dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Padahal potensi Batuan atau dulu dikenal dengan Galian C dan juga hasil hutan kayu sangat melimpah.

Denus Aye seorang pemuda dari Kampung Sokamu saat ditemui pada Sabtu (10/02/2018) menyampaikan bahwa hampir 15 tahun belakangan ini , para pengusaha membeli batuan dan kayu dengan murah. “Mereka para pengusaha ada yang membeli dengan sistim kontrak . Misalnya Rp 30 juta perbulan. Dan itu bisa puluhan rit truk angkut pasir atau batu kali. Tentu saja kami ini rugi sekali,” tukas Denus Aye.

Dikatakannya bahwa kadang para pengusaha kayu membeli 1 pohon besi dengan harga  Rp 5 juta. Padahal 1 pohon kayu besi terkadang hasilkan 3-4 kubik kayu. Kalau harga kayu perkubik dipasaran Rp 4 juta maka pemilik pohon kayu besi akan rugi sekali.

Sementara itu, Koordinator Advokasi JERAT Papua, Wirya Supriyadi mengatakan ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatansumber daya alam kerap kali terjadi. Terutama pada masyarakat yang tidak cukup paham ataupun mempunyai informasi dan pengetahuan yang baik. “Artinya memang masyarakat adat harus diberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik. Dan mereka harus konsolidasi ditingkat marga atau kampung untuk menyepakati tentang harga  pasir, batu kali maupun kayu. Dan cara menghitung secara ekonomis agar mereka tidak rugi,” tegas Wirya Supriyadi.

Menurutnya JERAT Papua telah menyiapkan draft peraturan kampung yang mengatur tatakelola Pengelolaan Sumber Daya Alam baik berupa batuan maupun hasil hutan kayu.“Saya berharap bahwa kepala suku pada 10 kampung di Distrik Dekai bisa melakukan musyawarah bersama memutuskan harga pasir, batu dan kayu lalu akan disahkan oleh Dewan Masyarakat Adat Momuna,” ujar Wirya Supriyadi.

Wirya Supriyadi menjelaskan sehingga nantinya keputusan bersama kepala suku menjadi dasar penetapan harga dan jadi salah satu konsideren dalam peraturan bersama 10 kepala kampung di Distrik Dekai nantinya. Selanjutnya dilakukan musyawarah kampung membahas draft perkam tersebut. Dengan demikian diharapkan akan ada aturan hukum  yang tidak merugikan Suku Momuna dan juga terjaga kelestarian lingkungan.

Dari catatan JERAT Papua bahwa Suku Momuna mulai tersentuh pelayanan pemerintahan yakni di era 1990-an ketika mulai adanya Pemerintahan Desa (Kampung-red). Lalu pada tahun 1992 berdiri sekolah dasar yang pertama di Dekai. Dan sejak tahun 2004, Kampung Dekai dijadikan pusat pemerintah Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, walaupun dalam UU No 26/2002 bahwa  Ibu Kota Kabupaten Yahukimo terletak di Sumohai. (Redaksi)

Read Full Article

Dekai -, Bertempat di gedung aula pendidikan distrik Dekai, Bupati Yahukimo Abock Busup melantik 12 kepala sukunya, selasa 21/2/2017.

Keduabelas kepala suku tersebut perwakilan dari suku Yali, Hubla, Kimyal, Momuna, Hubngal, Yali dan Meek, Unaukam dan Lani. Masing-masing terdiri tiga orang yang menjabat Ketua, Wakil ketua dan Sekertaris.

Bupati Abock Busup mengatakan tujuan dari pelantikan kepala suku itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah karena Yahukimo adalah daerah yang beragam suku, bahasa dan budaya.

“Karena sering terjadi konflik antara suku, maka itu kepala suku yang saya lantik mereka ini agar kerja sama dengan aparat keamanan dan saling kerjasama, antara suku satu dengan suku lain, dalam menciptakan daerah kita yang aman dan tentram,” katanya.

Bupati Abok berharap kehadiran para kepala suku yang mewakili seluruh suku di kota Dekai itu dapat membantu pemerintah dan masyarakat mewujudkan Yahukimo yang aman, tentram, dan damai.

“Jika suatu saat masalah terjadi antara suku, harap bisa diselesaikan sendiri dulu di tingkat suku, tidak bawah ke pemerintah atau pihak kepolisian. Bapak-bapak kepala suku juga bisa menyelesaikannya sendiri melalui hukum adat,” harapnya.

Bupati menambahkan bahwa dalam kepemimpinannya patut bekerja sama dengan menjunjung tinggi 3 pilar yaitu agama, adat dan pemerintah harus sinergi. “Saya juga nanti undang suku nusantara dan kerukunan keluarga yang ada di tanah Papua ini, kita harus bersatu membangun Yahukimo” tutupnya.

Read Full Article

Dekai,- Kampung Kokamu adalah sebuah kampung yang terletak dibagian timur Kota Dekai. Dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun empat selama 40 menit. Jika kita akan masuk ke Sokamu maka akan terlihat sebuah papan hitam dengan tiga poin tulisan berwarna putih. Salah satu bunyi poin tersebut adalah dilarang membuang berbagai kotoran di hutan dan sungai.

 

Uren Aye sebagai Kepala Suku Kampung saat  ditemui JERAT Papua pada Sabtu (20 Agustus 2016) di Kampung Sokamu dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata menjelaskan  bahwa pemasangan papan itu atas inisiatif masyarakat Kampung Sokamu. “Kami memasang papan larangan setelah ada sosialisasi dari Kepala Suku Besar Momuna, Ismail Keikyera supaya masyarakat  menjaga hutan dan kali tidak boleh sembarang orang masuk. Karena hutan dan kali adalah tempat anak cucu dimasa depan. Jadi jangan kasih rusak” ujar Uren Aye. Ditambahkannya bahwa saat warga Kampung Sokamu sudah diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan dan kali. Apalagi saat ini jalan besar dari Kota Dekai ke arah Distrik Seradala sudah mulai dilakukan pelebaran jalan dan nanti semakin banyak orang akan lewat kampung.

 

Jusuf Aye seorang warga Kampung Sokamu saat ditemui didepan rumahnya menceritakan pengalamannya mengenai menjaga hutan. Dulu pernah ada orang yang mancing dan mendapatkan ikan. Mereka mancing tanpa ijin kepada kami di kampung. Sehingga kami ketemu mereka . Dan meminta ikan yang mereka dapatkan dengan alasan mereka mancing tanpa ijin.

“Mereka coba kasih kami  uang tapi kami tidak mau. Saya bilang mereka mancing tanpa ijin disini. Jadi mereka boleh pergi tapi ikan yang mereka harus tinggal dan kami ambil,” ujar Jusuf Aye yang menceritakannya dalam Bahasa Momuna dan diterjemahkan oleh Simon Kokini.

 

Selain itu mereka juga pernah memergoki oknum keamanan yang menebang kayu tanpa ijin. Lalu mereka bicara dan jelaskan bahwa semua yang ada didalam tanah diatas tanah dankali  adalah milik orang Momuna jadi harus orang yang datang mau tebang pohon ataun mancing harus minta ijin ke kampung . Walau sempat ditawarkan uang oleh oknum tersebut tapi mereka tolak. Kemudian kayu-kayu tersebut mereka angkat bawa ke kampung dan diberikan bagi yang membutuhkan. (Wirya Supriyadi)

Read Full Article