Tag: Yapen

Kota Jayapura – Sengketa pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauaan Yapen, Provinsi Papua, pasca Pilkada Serentak 15 Februari 2017 lalu, menyisakan persolaan.

Carutmarut pilkada Yapen pun berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK),  pasalnya KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen mendiskualifikasikan pasangan Tonny Tesar – Frans Sanadi (TOFAN) sebagai pemenang dengan perolehan suara kurang lebih 32 ribu.

Mahkama Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Nomor 26/Kota/KPUKab/030.434110/Tahun 2017. Keputusan ini terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen  pada 27 Maret 2017. 

MK menilai putusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPUKab/030.4341110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 pada 27 Maret 2017 cacat hukum. Pasalnya, dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Yapen pada 10 Maret, KPU tidak mengikutsertakan pasangan nomor urut 1 (satu) Tonny Tesar dan Frans Sanadi.

Ketua MK Arief Hidayat, menilai putusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum. MK pun memerintahkan pemungutan suara ulang di 264 TPS di semua (16) Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, sebagaimana termuat dalam keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, adalah cacat hukum,” kata Arief di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 26 April 2017. 

Arief pun memerintahkan KPU Provinsi Papua melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di semua distrik di Kabupaten Yapen. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan supervisi KPU RI dan Bawaslu RI. “Dengan mengikutsertakan semua pasangan calon,” katanya. 

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna menambahkan, MK memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen. 

“Mempertimbangkan kesulitan, jangka waktu, kemampuan KPU dan aparat peneyelenggara,” kata Palguna. Palguna memerintahkan kepolisian mengamankan proses pemilihan suara. 

Keenam pasangan calon tersebut adalah paslon ;

Nomor 1 : Tony Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.;

Nomor 2 : Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan  Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;

Nomor 3 : Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., MT;

Nomor 4 : Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan  Isak Semuel Warobai, S.E.;

Nomor 5 : Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;

Nomor  6 : Melkianus Laviano Doom, A.Md dan Saul Ayomi, S.H.

 

Hasil Putusan MK (26/4/2017)

Download Putusan Gugatan Paslon Nomor 1 (Klik)

Download Putusan Gugatan Paslon Nomor 4 (Klik)

Download Putusan Gugatan Paslon Nomor 6 (Klik)

Read Full Article

Serui,- Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua bersama Multistakeholder Forestry Programme (MFP3) mengunjungi kabupaten kepulauan Yapen. Kunjungan ini sekaligus sebagai evaluasi kerjasama yang telah berjalan di Yapen sejak tahun 2016 lalu.

Kunjungan yang berlangsung selama dua hari ini, JERAT mengunjungi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Yapen di Tatui, masyarakat adat di kampung Sarawandori, Dewan Adat Yapen dan masyarakat adat kampung Barawai distrik Raimbawi.

Septer Manufandu dari JERAT Papua, mengatakan kunjungan ini sebagai tindak lanjut kerja-kerja JERAT, MFP3 bersama masyarakat adat Yapen. “Kita sudah bekerja bersama masyarakat adat, dalam waktu satu tahun ini, JERAT dan MFP3 telah membuat draf peraturan daerah (perda) perlindungan hak masyarakat adat yang didasari dari masyarakat dan untuk masyarakat di 7 wilayah adat suku di pulau Yapen ini” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Julia Kalmirah dari MFP3. “Semua masyarakat dan pihak yang berwenang harus mendorong perda ini, kami bersama JERAT siap membantu, semua ini untuk kebaikan hidup masyarakat adat” ucapnya saat menikmati jamuan makan siang, bakso rumput laut bersama masyarakat Sarawandori. (10/3/2017)

Sambutan hangat masyarakat kampung Sarawandori diutarakan oleh kepala kampung Maikel Karubaba. “Kami sangat berterimakasih jika ada pihak lain membantu kami dikampung ini, Sarwandori adalah kampung wisata, kami juga punya kerajinan makanan lokal yaitu rumput laut. Kami berharap semua pihak dapat bersinergi dengan kami, hingga tujuan bersama dapat terwujud” harapnya.

Mendengar harapan masyarakat kampung Sarawandori, JERAT Papua langsung memberikan kesempatan kepada kelompok perempuan pengrajin rumput laut untuk berdiskusi bersama JERAT. Hasil diskusi itu JERAT Papua akan memberikan bantuan mesin cetak mie dan membantu design kemasan produksi.

Tak hanya itu, JERAT Papua juga menindak lanjuti sistem informasi kampung Sarawandori berbasis website. Tahun 2016 JERAT Papua telah melaunching Website di kampung Sarawandori (baca) , tahun ini JERAT Papua mendorong sistem offline dengan aplikasi SIAP (sistem Informasi Administrasi Pedesaan) guna pendataan kependudukan dan administrasi kampung Sarawandori yang lebih baik lagi. 

Read Full Article

Serui – Pentingnya pemetaan wilayah adat kian hari mulai menjadi kebutuhan masyarakat adat. Salah satu manfaat pemetaan wilayah adat adalah mengurangi konflik antar sesama pemilik hak ulayat.

Kabupaten kepulauan Yapen, memiliki 7 suku yang mendiami daerah dengan luasan kurang lebih 2.050 km² tersebut. Suku-suku besar tersebut adalah suku Onate, suku Pombawo, suku Busami, suku Arui Sai, suku Berbai, suku Ampari dan suku 3W ( Wondau, Wondei, Wonawa). 

“Kami menyadari pentingnya sebuah pemetaan, karena hal tersebut sangat membantu kami masyarakat adat. Pentingnya pemetaan karena kian hari proses pembangunan semakian terasa, tentunya proses jual beli tanah pasti akan menimbulkan pro kontra. Untuk itu sejauh ini kami harus mendata batas-batas wilayah itu dengan baik, dari pemetaan hingga menjadi sebuah peta yang tentunya sah dan tegal” ucap Elisa Merani, sekretaris pemerintahan adat Dewan Adat Yapen.

Sabata Rumadas (kiri) saat menerbangkan Drone bersama KPHP Yapen

Sebagian besar masyarakat adat di Tanah Papua, mempunyai filosofi “tanah adalah Mama/Ibu”. Hal tersebut juga dianut oleh 7 suku masyarakat adat di kabupaten kepulauan Yapen.

“Tanah adalah Mama, yang memberikan sumber hidup bagi kami, diatas tanah ada dusun sagu, sungai, tumbuh makanan, tumbuh pohon yang menjadi tempat tinggal burung Cendrawasih dan lain sebagainya, oleh karena itu tanah harus dijaga” tutur Welem Awairaro, kepala suku Pombawo di kampung Poom 1, distrik Poom beberapa waktu lalu.

Di tempat yang sama, Sabata Rumadas dari Jaringan Kerja Rakyat Papua mengatakan, “program kerja JERAT Papua di kabupaten kepulauan Yapen adalah penguatan masyarakat adat, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Yapen dan beberapa program lainnya. Salah satu dari program kerja tersebut adalah pemetaan wilayah adat, JERAT Papua menghadirkan metode pemetaan wilayah adat dengan menggunakan Wahana Tanpa Awak (WTA) atau yang disebut Drone. Hal ini memang baru, namun kami kolaborasikan dengan metode pemetaan partisipatif dengan WTA” jelasnya.

Elisa Merani (tengah), Welem Awairaro (kanan) saat diwawancara JERAT Papua di Kampung Poom

Sabata mengharapkan, peran serta masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, pemerintah yang di 7 wilayah ini untuk dapat mewujudkan program dimaksud, dari pemetaan hingga dapat menjadi sebuah peta.

Lanjut, Elisa Merani juga mengungkapkan harapan tersebut. Elisa menambahkan bahwa Dewan Adat Yapen telah memprogramkan untuk memetahkan 7 wilayah ini. Untuk itu Dewan Adat berharap semua dapat berperan aktif.

“Kami ucapkan terimakasih kepada JERAT Papua, KPHP Model Yapen dan juga teman-teman SAMPAN dari Kalimantan yang telah membantu kami Dewan Adat Yapen, kiranya dapat berjalan dalam waktu berjalan ini, agar apa yang diharapkan dapat terwujud untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Adat”, harap Elisa (*)

> Nonton Videonya di Bawah ini <<

Read Full Article