JERAT,- Peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Paniai Desember 2014 lalu menjadi “Kado “ akhir tahun bagi rakyat Papua yang tidak akan terlupakan. Peristiwa tersebut terjadi saat pasangan Jokowi-JK dilantik pada Oktober 2014 lalu. Tragedi yang memakan korban 4 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka menjadi keprihatinan semua pihak terutama korban tewas 3 orangnya diantaranya merupakan pelajar. Dan tepat hari ini telah satu bulan kasus 08 Desember 2014 belum juga terungkap juga.
“Kami turut prihatin karena penembakan itu didepan mata kita dan itu brutal “ ujar Agustinus Kadepa. Ditambahkannya banyak korban berjatuhan diantaranya seorang kepala desa dan juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat masuk kedalam kantor kena tembak termasuk anak Sekolah Dasar (SD). “Bahkan seorang anak SD yang merupakan masa depan Papua juga tertembak dan ini sangat brutal” tegas Agustinus Kadepa dengan mimik yang tegas saat melakukan Konfrensi Pers di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) , Rabu (07/01).
Terkait dengan lambatnya penanganan kasus ini , maka dirinya akan melakukan konsolidasi dengan berbagai untuk mengawal pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM . Terkait dengan kondisi ini Agus Kadepa mengatakan “Kami akan kawal pembentukan KPP HAM dengan bersolider bersama berbagai pihak baik BEM, Masyarakat Adat, LSM dan lainnya hingga sampai terbentuknya KPP HAM.”
Disaat yang sama John N.R Gobay mengatakan bahwa sampai saat ini masih terlihat nyata pendekatan sekuriti terhadap orang-orang Papua. “Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sekuriti yang mengedepankan arogansi aparat bukan pendekatan kemanusiaan” tegas Ketua Dewan Adat Paniai. Ditambahkannnya bahwa kejadian ini mirip dengan peristiwa di sebuah tempat Billiard di Degewo yang “diserbu” aparat keamanan sehingga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat adat. (Wirya Supriyadi/Sabata Rumadas)
