JERAT PAPUA. ORG, JAYAPURA – Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Ph AMAN) Jayapura, Benhur Wally mempertanyakan komitmen dan kesepakatan bersama yang pernah disepaktai antara seluruh komponen masyarakat, termasuk didalamnya pengurus Paguyuban Nusantara yang ada di Kabupaten Jayapura terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bahwa, saudara kita yang tergabung dalam paguyuban nusantara ini diharapkan dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada orang asli papua untuk terlibat langsung dalam pesta demokrasi yang berlangsung,” ujar Benny sapaan akrabnya melalui saluran telepon di Sentani, Jumat (22/3/2024).
Kesepakatan ini, kata Benny, dalam pertemuan dan diskusi bersama di berbagai tempat bersama seluruh lintas komunitas kerukunan keluarga, serta masyarakat adat dan unsur Pemerintah, DPR, MRP, Pemuda, dan Perempuan, telah di diskusikan.
Dikatakan, atas keresahan ini maka MRP mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Nomor 2 tahun 2024 yang berdasar kepada kehadiran undang-undang Otonomi Khusus Papua bahwa, setiap kelompok,komunitas, kerukunan dan paguyuban nusantara yang tinggal dan menetap di daerah ini wajib memberikan kesempatan dan ruang bahkan memberikan dukungan sepenuhnya kepada masyarakat asli Papua yang terlibat dalam kontestan pemilu 2024. “Pimpinan komunitas, kerukunan keluarga dan paguyuban nusantara di minta untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya masing-masing yang tinggal ditanah ini,” katanya
Menurutnya, jauh hari hal-hal ini telah didiskusikan bersama sebagai tatanan masyarakat adat di daerah masing-masing. AMAN Jayapura turut serta dan mengawal seluruh proses yang berlangsung, sebelum dan sampai dengan proses pemilihan berjalan secara Nasional. “Hasil pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara, dapat kita lihat dan pastikan bahwa yang namanya keberpihakan itu sendiri jauh dari harapan dan cita-cita kita bersama sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.
Lanjut Benny, hasilnya sudah bisa kita lihat dan pastikan bahwa keinginan masyarakat Papua terhadap utusan dan perwakilannya untuk mendapat tempat dan kursi pada pemilu legislatif, baik di Kabupaten, Kota, Provinsi hingga ditingkat Pusat sangat minim dan jauh dari harapan kita bersama.”Bagaimana kita mau bangun masyarakat lokal kita jika tidak ada keterwakilan masyarakat asli di parlemen,” ujarnya.
Benny juga mengingatkan bahwa hasil Pemilu 2024 hampir di sebagian besar wilayah tanah Papua ini mendapat kritikan dan aksi demo dari masyarakat pribumi atau pemilik hak ulayat di masing-masing wilayah adatnya. Jika kondisi ini per tambah buruk, maka semuanya akan dikembalikan lagi kepada tata cara serta aturan yang berlaku dalam proses pemilu itu sendiri. “Ini harapan besar kita agar seluruh masyarakat adat bisa mendapat ruang Dana kesempatan Induk mengatakan kehidupan mereka yang lebih baik lagi,” ujar Wally. (*)
