Jayapura, Masuknya Perkebunan Kepala Sawit ke daerah Arso dimulai sejak sekitar tahun 1980. Dan pada awal prosesnya jalan cukup baik dan masyaraka dilibatkan. Dan pada tahun 1982 masuk PT. Perusahaan Negara (PN) II. Saat itu orang-orang tua di undang dan dilibatkan sejak proses awal. Dan berangkat ke Medan dan mereka melihatkan model Kakao dan sawit.” Dan masyarakat saat itu mau Kakao tapi yang terjadi adalah sawit dan ini masalah tersendiri. Dan masalah utama adalah sejak 1985 – sekarang artinya 30 tahun yakni kontrak tanah yang bermasalah,” kata Ferdinand Tuamis saat ditemui di Waena, Sabtu (27/08).
Dijelaskannya bahwa persoalan ini telah dilaporkan ke LBH Jayapura saat itu direkturnya adalah Bambang Widjoyanto yang sempat jadi Anggota KPK. Upaya advokasi terhadap tanah ulayat terus dilakukan dengan cara mendatangi pihak terkait misalnya Badan Pertanahan Negara (BPN) , Dinas Kehutanan, Dinas Transmigrasi dan juga Badan Pembangunan Kawasan Perbatasan. “Namun mereka saling lempar bola. Saat ditanya ke Kabupaten, mereka bilang ke provinsi, saat ke Provinsi mereka bilang ke pusat. Dan saat ke pusat mereka saling lempar. Dan hal ini menyebabkan masalah ini masih tergantung” ujar Tuamis penuh heran.
Sementara itu menurut Ferdinand Tuasmi bahwa sejak awal pelepasan tanah ulayat ada yang tidak beres. Karena sejatinya hanya 5.000 Ha yang dilepas untuk perkebunan Kelapa Sawit. “Saat pelepasan awal sebenarnya hanya 5.000 Ha namun mereka mengubahnya menjadi 50.000 Ha, karena saat itu hanya pakai mesin ketik jadi bisa diubah-ubah. Dan sekarang ini masalah itu telah berjalan telah cukup lama,” tukas Tuamis. Ferdinand menambahkan bahwa pada pada November 2014 ada niat baik presiden dengan adanya kerjasama lintas sektoral dari 12 kementerian dan melakukan Inkuiru Nasional Komnas HAM. Di Papua hanya beberapa masalah yang diangkat dan termasuk persoalanPT.PN II di Arso, Keerom. Dan setelah dipelajari masalahnya terkait tanah , hutan dan lainnya dimana masalah utamanya yang dinilai secara hukum telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Saat disingggung mengenai dampak terhadap lingkungan, Ferdinand Tuamis menjelaskan bahwa dampat secara ekologis ada. “Kali Tami adalah satu-satunya buangan dari beberapa kali yang di PNG, Danau Sentani dan bagian utara Waris bermuara di Tami. Dengan rusaknya hutan sekarang banyak sekali terjadi gangguan ekosistim, dimana wilayah yang dulunya kering sekarang jadi rawa. Dan pemerintah membangun drainasi air sebagai sousi ternyata menjadi pintu masuk bagi air dari sungai ke pemukiman penduduk,” ujar Ferdinand Tuamis.
Sementara dari sisi budaya , masyarakat Arso bukan petani tapi masyarakat peramu yang hidupnya bergantung kepada alam. Dan sejak adanya Kebun Kelapa Sawit maka banyak hal yang akhir berubah, baik dari segi religi, filosphy, mata pencaharian dan juga termasuk daerah-daerah sakral yang kini telah jadi lahan kelapa sawit .
Menurut Ferdinand Tuamis dari 7 Sub Suku, terdapat 5 Sub Suku yang terkena dampak dari adanya perkebunan kelapa sawit yakni Abrab (Arso) Mereb Wanbes Sawiyatami, Manam (Wembi) , Mewua Yebob (Skanto) . Dan saat ini perusahan Rajawali yang membeli lahan sawit dari PT.PN II dan juga PT. Victory yang akan menggarap lokasi “segitiga emas” antara sungai Bewan dan Sungai Tami yang berbatasan dengan Wambes.
Upaya advokasi selama 30 tahun yang dilakukan Masyarakat Adat Keerom dari era 1995 hingga sekarang dimana semakin sedikit orang-orang yang memberikan perhatiannya dan pemikirannya untuk mengawal kasus ini. Hingga tahun 2015 hanya terdapat beberapa orang saja yang konsistensi mengawal masalah ini. “Hingga sekarang hanya Bapak Servo Kwambes, Bapak Herman Batagor, Bapak Hubert Kwambre serta saya sendiri. Semakin sedikit orang yang kawal persoalan ini. Karena banyak yang mau jadi PNS saja “ ucap Tuamis dengan setengah tertawa.
(Wirya Supriyadi)
