Calon Presiden RI Nomor urut 1 dan 2, terus saja menunjukkan kehebatannya berkampanye menyampaikan visi dan misi kepada publik. Namun, dari keduanya, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, siapakah yang paling tepat memimpin bangsa? Apa mereka bisa membawa Papua pada perubahan?
Direktur Imparsial, lembaga monitoring HAM di Indonesia, Poengky Indarti berpendapat, sejatinya, Capres yang cocok untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan, adalah yang tidak mempunyai kasus masa lalu pelanggaran HAM. Presiden terpilih diminta juga untuk memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua.
“Berbagai persoalan mulai dari pendidikan dan kesehatan, dugaan korupsi semakin melengkapi pelanggaran HAM di Papua. Dan tidak hanya soal hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial dan budaya,” kata Poengky Indarti di Jayapura.
Menurutnya, kebijakan pemerintah berupa Otonomi Khusus untuk Papua yang dituangkan dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001 dianggap telah gagal membawa Papua pada kesejahteraan.
Celakanya, lanjut dia, kondisi itu direspon pemerintah dengan membahas UU Otsus plus tanpa melibatkan masyarakat Papua. Hal tersebut menimbulkan berbagai upaya dari masyarakat sipil untuk mendesak diselenggarakannya dialog damai antara pemerintah dan perwakilan masyarakat Papua. Tetapi, hal itu belum terealisasi hingga hari ini. “Kami berharap, presiden terpilih nanti mempunyai hati yang tulus dan iklas menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua atau pun daerah lainnya di Indonesia, terutama persoalan pendidikan, kesehatan dan pelanggaran HAM,” katanya
Beda pendapat Poengky, sejumlah warga di Jayapura juga mengemukakan argumennya. Salah satunya, Linda (50). Menurut dia, Jokowi memiliki karakter yang bisa memikat warga dengan blusukannya. Ia mengetahui sosok Jokowi melalui media elektronik. “Jokowi tak ada lawan lagi, kalau jadi presiden pasti begini,” katanya sambil mengacungkan jempol kanannya.
Blusukan tokoh dari Jakarta itu telah memberi kesan tersendiri bagi warga yang selama ini hanya melihat dari layar kaca. Alhasil, sudah menjadi pemandangan umum ketika Jokowi blusukan di Jayapura pada Sabtu (5/4/2014) di Pasar Youtefa Abepura dan 5 Juni 2014, ketika ia ke pasar Praha Sentani.
Mereka menyampaikan berbagai macam harapan, diantaranya perbaikan infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta kehidupan sosial yang aman. Tidak dipungkiri, di Jayapura kerap ditemukan gesekan kecil yang berujung pada perusakan fasilitas umum dan kendaraan di jalan.
Lain halnya dengan warga pendatang, sebut saja Mustafa, Jokowi harus bersaing ketat dengan Prabowo di Papua. Karakter tegas Prabowo menjadi idaman masyarakat agar mampu menjaga kondusifitas sosial. “Jokowi kayaknya rada sulit disini,” ujar warga asal Makassar yang sudah tinggal di Jayapura sejak 1996 itu.
Baginya, di Jayapura, sudah banyak pendatang dari Sulawesi dan Jawa yang memiliki pemahaman politik beragam. Sebaran informasi tentang kandidat parpol, merata terutama partai besar. “Kalau Golkar banyak di pedalaman,” ujarnya.
Relawan Berkampanye
Menggalang suara publik, tidak saja dilakukan pasangan Capres-Cawapres dengan berkampanye di berbagai kota di Tanah Air. Dibeberapa daerah yang tidak dikunjungi pasangan capres, penggalangan dilakukan oleh relawan yang rela memberi waktunya bagi sosok yang diusung. Misalnya di Papua.
Di ujung Papua, Merauke, relawan yang tergabung dalam Rumah Koalisi Indonesia Hebat melakukan sejumlah aksi dengan tujuan meraup suara saat Pilpres 9 Juli nanti. Rumah Koalisi bersama ratusan warga dari Suku Kanum maupun Suku Yeinan yang mendiami perbatasan Indonesia-Papua Nugini mendeklarasikan dukungannya bagi pasangan nomor urut 2. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad masyarakat suku perbatasan itu dilaksanakan di Tugu Perbatasan Nol Kilometer di Kampung Sota, Distrik Sota, Merauke, pekan lalu.
Menurut Kepala Suku Kanum, Marthen Ndiken, ketertinggalan dan ketidakadilan pembangunan yang selama ini terjadi, menjadi salah satu pemicu masyarakat setempat untuk merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dua suku ini menaruh harapan besar terhadap Jokowi-JK yang sudah membuktikan prestasinya memimpin rakyat. Ndiken juga menilai Jokowi-JK sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan bekerja keras untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Acara deklarasi dibarengi pula dengan pengumpulan dana sukarela serta pengumpulan tanda tangan di kain putih sepanjang 20 meter.
Sementara itu, mendukung Prabowo-Hatta, puluhan relawan partai koalisi dari Gerindra, PPP, PAN, PKS, Golkar dan PBB, juga membagikan 9.000 PIN, Selasa lalu. PIN bergambar Prabowo-Hatta itu dibagikan di empat titik yang ada di Kota Jayapura, yakni Depan Toko Galael, lampu merah dok II Jayapura, Yapis Dok V dan di wilayah Abepura.
Ketua Harian Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Papua, Yanni mengatakan, masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) sejak 4 Juni-5 Juli, akan diisi koalisi partai dengan membagi PIN. “Di PIN itu ada harapan dan perjuangan untuk lebih baik kedepannya. Masyarakat sangat antusias meminta dan menyambut PIN itu. Di Papua kami menyediakan satu juta PIN, sticker dan baju kaos untuk 29 kabupaten/kota,” kata Yanni.
Menurutnya, meski suara pemilih di Papua hanya 3,2 juta, namun koalisi Merah Putih tak melihat hal itu sebagai persoalan. Kata Yanni, bukan masalah banyak atau sedikitnya pemilih, namun Papua memiliki arti yang sangat penting.
Sementara salah satu tim pemenangan Prabowo-Hatta di Jayapura dari partai PPP, Rosmini Haidah menambahkan, tujuan pembagian PIN itu tentunya untuk kemenangan Prabowo-Hatta. “Kami siap memenangkan Capres/Cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta di Papua,” kata Rosmini.
Capres nomor urut 1 ini memang telah ‘menyihir’ warga Papua untuk memilihnya. Sepak terjangnya selama menjadi tentara, bahkan diapresiasi sebuah TV swasta di Belanda dengan membuat tayangan khusus. Sebuah film dokumenter pun dibuat untuk menampilkan kisah penyanderaan dan pembebasan 2 warga negara Belanda, Martha Klein dan Mark van der Wal di Mapenduma, Papua, oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1996 silam.
Film itu ditampilkan dengan judul Gegijzeld in Indonesie. Dalam film diceritakan, kala itu 2 warga Belanda yang tergabung dalam sebuah ekspedisi ‘Ekspedisi Lorenz’ disekap bersama 11 orang lainnya oleh OPM pimpinan Kelly Kwalik.
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang kala itu dipimpin Prabowo, memberikan mandat dalam operasi pembebasan Sandra Mapeduma. “Sebagai pimpinan TNI dengan pangkat tertinggi di lapangan waktu itu, Danjen Kopassus Prabowo Subianto adalah prajurit yang bertanggung jawab penuh atas ‘Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma’,” kata Koordinator Media Center Prabowo, Budi Purnomo Karjodihardjo.
“Walaupun dihadapkan dengan medan yang sangat sulit dan peta yang minim, Prabowo pada bulan Mei 1996 berhasil membuktikan ketangguhan Kopassus dalam menyelesaikan operasi sulit dan menjaga martabat bangsa Indonesia,” tutur Budi.
Sayangnya, pembuatan film dokumenter itu, tak banyak membuat warga Papua terkesima. “Yang terjadi saat itu adalah, Prabowo telah memerintahkan pasukannya dan menyisir sejumlah kampung, serta menembak mati warga, apa yang bisa kita banggakan disini,” kata Philipus, warga Merauke.
Ia berpandangan, film Prabowo hanya ditujukan untuk menarik simpatik warga. “Tapi kami orang Papua tidak melihatnya seperti itu. Dia adalah pelanggar HAM Berat, saya tidak setuju jika orang Indonesia melihatnya sebagai pejuang,” ujarnya lagi.
Kampanye Hitam
Black Campaign jelang Pilpres 9 Juli, dengan tujuan menjatuhkan sosok capres-cawapres, terus membumi. Di Pulau Jawa, tayangan TV nasional memperlihatkan bagaimana Capres Jokowi dijatuhkan lewat penyebaran tabloid Obor Rakyat di Surabaya dan sekitarnya. Tak pelak, penghinaan terhadap Prabowo juga beredar luas di dunia maya dan jejaring sosial.
Di Papua, kampanye hitam datang dalam beragam versi. Misalnya lewat SMS yang berisi penolakan terhadap Jokowi apabila menjadi Presiden. Penolakan itu sejatinya berangkat dari pertimbangan, jika seorang sipil memimpin bangsa, Papua dikhawatirkan akan Merdeka atau lepas dari NKRI.
Gubernur Provinsi Papua Barat, Bram Oktovianus Ataruri, menegaskan, Papua akan tetap berada dalam NKRI jika Presidennya berasal dari latar belakang Militer. “Pilihlah seorang tentara untuk menjadi Presiden, karena tentara itu pasang badan untuk negara ini. Lihat saja, Habibie yang berasal dari sipil, ketika menjadi Presiden, Timor Timur akhirnya lepas. Demikian juga dengan Gusdur, ketika menjadi Presiden, hampir saja Papua ini lepas. Jangan sampai Jokowi yang pimpin, Papua bisa lepas beneran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Papua, Yakoba Lokbere/Wetipo, menilai, apa yang diungkapkan Bram Ataruri, sangatlah berlebihan.
Lihat saja, kata Yakoba, ketika mengunjungi Papua di hari pertama Kampanye, Jokowi sudah menjelaskan mengapa memilih Papua sebagai tujuan pertama safari politiknya. Ia melanjutkan, kampanye pertama di Papua adalah bentuk perhatiannya terhadap provinsi paling Timur di Indonesia itu. “Jokowi katakan Papua itu nyaman, dingin, sejuk, adem dan tidak ada masalah. Hanya masalah komunikasi. Papua itu harus sering dikunjungi,” ungkap Yakoba.
Kampanye hitam atau negatif memang tidak dianjurkan. Apalagi, kampanye tersebut jelas melanggar Undang-Undang. “(kampanye hitam) ini Intensitasnya cenderung naik,” kata pengamat media sosial, Wicaksono.
Kampanye hitam terutama memenuhi halaman-halaman di media sosial. Terutama dibanjiri mulai isu rasial, agama, politik, hingga persoalan masa lalu pribadi Jokowi dan Prabowo. “Sama besarnya dan frekuensinya sama seringnya dan dibuat berulang-ulang,” kata Wicaksono.
Pelaku kampanye hitam ini, menurutnya, adalah dua kubu yang bersaing dalam pilpres, baik yang dilakukan tim pendukung resmi atau bukan. “Jadi, mereka menggunakan semua cara, baik yang kasar dan tidak kasar.”
Wicaksono menganalisa, sebagian masyarakat sadar dan tahu betul bahwa kampanye negatif belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mereka tidak serta merta menelannya. Namun demikian, “ada juga sebagian (masyarakat) dengan naif menganggap kampanye negatif itu sebagai sebuah kebenaran.”
Upaya klarifikasi pun ramai-ramai dilakukan kedua kubu. Wakil Ketua tim media pemenangan kubu Jokowi-Jusuf Kalla, Aria Bima mengatakan, pihaknya selalu berusaha melakukan klarifikasi terhadap kampanye hitam yang menimpa capres dan cawapresnya. Namun demikian, Aria Bima membantah melakukan kampanye serupa terhadap kubu lawannya. “Kita tidak ingin Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang karena kenegatifan dari kompetitor atau pesaing kita,” kata Aria Bima.
Dalam berbagai kesempatan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga menyatakan, Prabowo mendapat banyak sekali serangan dalam kampanye hitam, yang menurut Fadli, semuanya bersifat fitnah dan tidak berdasar fakta. “Pada dasarnya serangan yang ditujukan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran pihak-pihak tertentu atas terus meningkatnya elektabitas Gerindra,” kata Fadli.
Dilain tempat, Badan Intelijen Negara (BIN) mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan oleh isu kampanye hitam yang marak menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. “Masyarakat jangan mudah termakan,” ujar Kepala BIN Marciano Norman.
Menurut dia, penciptaan kondisi menjelang Pilpres 2014 yang aman, tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan. Dikatakannya, partisipasi dari masyarakat juga diharapkan. “Masyarakat juga harus melakukan cek dan ricek terhadap pemberitaan-pemberitaan yang diangkat, sehingga mereka betul-betul nanti pada saat memberikan pilihannya sudah yakin bahwa ini adalah orang yang terbaik menurut pilihan orang-perorang di TPS itu sendiri,” tuturnya.
Sejauh ini, menurut BIN, situasi menjelang Pilpres 2014 masih kondusif. Dirinya pun mengaku optimis dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dengan kesadaran yang besar dari seluruh para pendukung capres, bahwa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasinya dengan keadaan aman, tertib dan terkendali.
Logistik Mulai Didistribusikan
Akhirnya, waktu jelang pemilihan Presiden semakin dekat. KPU terlihat pula mulai sibuk mendistribusikan surat suara dan bahan logistik lainnya ke daerah. Di Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirim logistik ke sejumlah kabupaten, di antaranya Yapen, Waropen, Nabire, Paniai, Dogiai, Deiyai, Intan Jaya, Timika, Asmat, Puncak, Merauke, Boven Digoel.
Pendistribusian dilakukan dengan transportasi laut. Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengatakan, sampai saat ini, seluruh logistik pilpres khususnya C2 sampai C7 beserta amplop telah tiba di gudang KPU.
Sedangkan untuk surat suara, formulir C1, tinta, dan hologram sedang dalam perjalanan pengiriman langsung ke 29 kabupaten/kota.
Sejumlah kabupaten yang didistribusi lewat jalur udara di antaranya Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga. Pihaknya mengklaim telah berkoordinasi dengan kapolda dan panglima untuk pengiriman logistik ke sejumlah wilayah yang terisolir. “Untuk antisipasi, kita sudah koordinasi dengan pangdam dan kapolda. Khusus Yahukimo sama Supiori, juga kepulauan kita yang paling luar, Kepulauan Mapia, mereka juga kita harus layani,” kata Adam.
Adam Arisoy menambahkan, logistik pilpres tak sebanyak pileg, sehingga akan lebih mudah pengawasannya. KPU mengklaim, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilpres tak ada perubahan sebagaimana jumlah DPT pada Pileg yakni 3.222.101.
(Jerry Omona/dari berbagai sumber)
