Dari 11 ruas jalan strategis di wilayah Papua dan Papua Barat dengan total panjang 6.000 kilometer, hingga saat ini baru terbuka 4.800 kilometer.
Hal tersebut di katakan Kepala Balai Jalan Nasional wilayah X Papua, Thomas Setiabudi Aden. Menurutnya 11 ruas jalan yang direncanakan, saat ini sudah mulai terbuka dan terhubung. Namun, dikatakan Aden, sebagian belum dapat dilalui oleh kendaraan. Targetnya tahun 2017 seluruh jalan strategis ini sudah bisa terhubung.
“Dana Rp 7 triliun digunakan untuk 11 ruas jalan ini, maka jalan-jalan lain tidak akan kebagian. Sebab beberapa jalan juga membutuhkan perawatan, pengerasan dan lain sebagainya. Pembukaan ruas jalan ini juga tak bisa langsung dengan pengaspalan, yang penting sudah dapat terbuka dulu dan selanjutnya dapat dilakukan pengerasan dan perawatan,” kata Aden Kamis (4/12) lalu.
Menurutnya, setiap tahun pihaknya mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sejumlah infrastruktur di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 6 triliun.
“Tetapi tahun ini anggaran kami dipotong sekitar Rp 500 miliar. Kemungkinan ini disebabkan ada pergantian presiden dan anggota DPR RI yang baru,” ujarnya.
Ia berharap dalam kepemimpinan Jokowi-JK ini, sekitar 800 kilometer jalan bisa dibuka di Papua ataupun di Papua Barat untuk percepatan infrastruktur.
“Walaupun kami didukung penuh oleh pemerintah setempat, tapi kendala-kendala di lapangan masih banyak ditemui. Contohnya, dalam pembangunan Waghete-Timika, yang seharusnya saat ini sudah bisa tembus 30 kilometer, tapi baru bisa kami lakukan 12-15 kilometer. Untuk pembukaan palang jalan itu, kami juga melakukan pemotongan babi, baru palang dibuka. 1 kilometer, lalu mereka palang lagi, kami potong lagi babi dan mereka akan buka lagi. Jika seperti ini terus, kapan akan selesai pembangunan jalan tersebut?” katanya.
Bulan April tahun 2013 lalu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan akan membuka jalan trans Papua yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk menghubungkan jalur ke daerah pesisir dan pegunungan.
“Pembukaan jalan itu rencananya akan dicanangkan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab pembukaan jalan trans Papua ini berguna menekan harga bahan pokok dan membuka keterisolasian,” kata Gubernur Enembe.
Menurut Enembe, pembukaan jalan strategis Jayapura-Wamena atau trans Papua akan dibuka kembali sebab sudah tujuh tahun tidak jalan.
“Arah dari wilayah selatan ke utara, kemudian arah dari selatan masuk di Pegunungan Bintang menuju ke Yahukimo, Yahukimo-Timika dan sampai Paniai. Arah dari utara, Jayapura-Sarmi, Waropen sampai ke Nabire. Dari pegunungan dari arah ke wilayah selatan masuk ke pegunungan. Ini ruas-ruas besar yang akan menjadi penanganan khusus,” kata Enembe.
Enembe mengaku, pemerintah Provinsi Papua akan meminta tambahan dana kepada pemerintah pusat sekitar Rp 2-3 triliun untuk keterbukaan infrastruktur di Papua. Penambahan dana dilakukan untuk mengatur 11 jalan strategis yang akan dibuka keterisolasiannya.
“Ini kewenangan gubernur untuk bisa mengatur jalan-jalan strategis,” katanya.
Sebelas ruas jalan strategis itu, menurutnya terdiri dari 7 ruas jalan berada di Papua dan 4 berada di Papua Barat. Sejumlah ruas jalan itu diantaranya :
- Jayapura-Wamena-Mulia;
- Jayapura-Sarmi;
- Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini;
- Merauke-Waropko;
- Timika-Mapurujaya-Pomako;
- Nabire-Waghete-Enarotali;
- Serui-Menawi-Subeba;
- Manowari-Sorong;
- Manokwari-Bintuni;
- Fakfak-Hurimber-Bomberay;
- Sorong-Mega.
