Jika diperhatikan pemerintah provinsi (pemprov) Papua melakukan pengadaan bus dan juga pengadaan oleh Dirjen Perhubungan Darat (Kementerian Perhubungan), saya lihat tidak digunakan maksimal untuk membantu masyarakat umum tetapi dibagi-bagi kepada kelompok tertentu untuk kebutuhan kelompok tersebut padahal jika dikelola dapat mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Papua.
PAD dan bantu rakyat
Bus milik pemprov Papua jika dikelola dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara dioperasikan untuk masyarakat dari kota dan menuju rute yang tak terjangkau angkutan umum.
“Misalnya dari Sentani ke Genyem, Kabupaten Jayapura. Dari Kota Jayapura ke Koya dan Arso, Kabupaten Keerom, serta daerah lainnya dengan biaya lebih murah dibanding angkutan umum atau dengan memberikan subsidi,”
Coba kita lihat, setiap hari masyarakat yang berjualan sayur dari Koya dan Arso membawa dagangannya ke Kota Jayapura dengan menyewa truk atau mini truk.
Dimana peran kita melihat kenyataan ini. Jika ada bus yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dengan biaya lebih murah, akan meringankan beban tarif yang harus dibayar masyarakat saat menyewa truk, mereka sudah tetapi harus berpikir lagi untuk bayar transportasi.
Dengan adanya BUMD dan armada maka dapat membantu masyarakat tetapi juga dapat membantu masyarakat yang belum terjangkau dan kesulitan transportasi ke kota dan dari kota ke kampung.
Siapa yang kelola
Pengelolaan dapat dilakukan oleh BUMD artinya pemprov membuat BUMDnya atau bekerjasama dengan Damri, dengan dibuat kerjasama operasi atau pemprov mengambil alih aset SDM Damri.
Menurut saya selain mendatangkan PAD, dapat membantu masyarakat karena biayanya jauh lebih murah.
Untuk mengantisipasi agar sopir angkutan umum atau pengendara ojek tidak protes, waktu operasi bus diatur.
Hanya akan beroperasi pada hari atau jam tertentu dengan rute tertentu pula.
“Kan yang dilayani daerah yang tidak terjangkau angkutan umum, tinggal diatur manajemennya”.
Bus milik pemprov hanya dipakai saat tertentu.
Bagaimana supaya ada pemasukan daerah.
Kalau dibeli banyak-banyak tidak dimanfaatkan, sama saja, mubazir atau tidak ada efek, kita rugi.
Dan ini Dana Otsus (otonomi khusus) sudah mau berhenti kita harus putar otak datangkan uang untuk tambah PAD bukan hanya habiskan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Penutup
Ini harus bisa dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Papua ini hal penting. Dinas harus kreatif dan inovatif membuat BUMD. Angkutan Darat adalah satu langkah yang inovatif untuk membantu masyarakat yang tidak terjangkau tapi juga untuk datangkan PAD bagi Papua.
Salam
John NR Gobai
Anggota DPR Papua dari Kursi Adat
