Jayapura, – Pencairan dana tahap ketiga untuk masyarakat pada 517 Kampung dari 51 Distrik yang ada di Yahukimo, dengan total nilai Rp. 21 Miliar, dipertanyakan realisasi pencairannya.
Pertanyaan ini disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Yahukimo, Arman Kalu Keroman, menanggapi adanya keluhan dari 517 kepala kampung di Yahukimo, yang belum menerima realisasi pencairannya.
“Sejak tanggal 7 Desember 2015 dari data yang kami peroleh telah dilakukan pencairan, sehingga kami pertanyakan kemana dana ini digunakan dan kepada siapa diberikan, sebab kepala kampung semua belum terima,” ujar Arman Kalu Keroman, di Abepura, Kamis (17/3).
Dikatakan, seharusnya 517 Kepala Kampung sudah menerima dana tahap ketiga pada bulan Desember 2015, sebab kalau tahap pertama dan kedua semua berjalan baik.
“Kalau tidak dibayarkan, kami DPRD Yahukimo akan bentuk Panitia Khusus dan posisi uang dimana dan kepada siapa dicairkan, kami akan kejar dan cari tahu sesuai dengan kewenangan kami,” ucapnya dengan nada tegas.
Kami minta, katanya, kepada dinas terkait dalam hal ini kepada BPMK Kabupaten Yahukimo, agar dapat mempertanggungjawabkan dana – dana tersebut dan dikembalikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Yahukimo, Esau Miran menuturkan, bahwa pihaknya tetap menantikan pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan pada tanggal 7 Desember 2015.
“Data telah jelas yakni dana sudah dicairkan, tetapi mengapa kepala kampung belum menerimanya, sebab masyarakat masih butuh bantuan dengan dana tersebut untuk membangun kampung,” ucapnya.
Esau Miran menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan dengan tidak tepat sasarannya peruntukan dana tersebut, sehingga kini masyarakat belum menerima.
“Kalau memang dana ini untuk masyarakat, maka dinas terkait harus perjelas dan pertanggungjawabkan dan kami akan kawal seluruh proses ini,” tuturnya.
Senada dengan itu, Wakil Fraksi PAN DPRD Yahukimo, Anis Kambui mendesak, Pemerintahan Transisi Kabupaten Yahukimo untuk melihat persoalan ini dan perjelas aliran dana tersebut.
“Jangan menyusahkan rakyat dengan dana yang sudah jelas untuk masyarakat, sehingga harus dipetanggungjawabkan,” katanya.
(Eveerth Joumilena)
