Pengantar
Pembangunan pasar Mama Papua yang selama ini dibicarakan sejak Bas Suebu pimpin papua rasanya sudah bukan sesuatu yang asing tetapi sesuatu materi perbincangan yang selama ini mewarnai pembicaraan masyarakat jayapura, hal ini selama ini dikoordinir oleh rekan-rekan Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) dan mulai bergabung teman teman dari Papua itu Kita di Jakarta. Pada akhir tahun 2013 telah terjadi pertemuan antara pedagang asli Papua dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam pertemuan itu gubernur menawarkan membangun pasar di gedung milik Dinas Kesehatan yang berada didepan Sagu Indah Plaza (SIP), namun pedagang asli Papua menolak dan tetap mempertahankan lokasi Perusahaan Umum (Perum) Djawatan Angkutan Umum Republik Indonesia (Damri) sebagai lokasi pasar pedagang asli Papua atau yang dikenal Pasar Mama Papua, dengan demikian Perum Damri harus mencari lahan baru, yang akhirnya disepakati adanya tukar guling (ruislagh) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan Perum Damri, namun mengapa hingga kini ada palang memalang di lokasi baru Perum Damri yang di siapkan Pemprov Papua. Namun hal ini masih harus berurusan dengan PERUM DAMRI dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, Jika demikian mungkinkah dibangun Pasar Pasifik di Tanah Papua dalam kerangka Trans Pasific Partnership (TPP).
Janji (Mantan) Gubernur Suebu
Perjuangan pedagang Mama Papua untuk meminta dibangunnya Pasar Mama Papua telah berlangsung sejak jaman Gubernur Suebu saat itu, dimana dalam sebuah pertemuan tersebut Gubernur Suebu menjanjikan akan membangun Pasar di lokasi Damri, namun dalam perjanjian itu beliau tidak memastikan status tanah Damri, karena tanah ini bukan tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tetapi milik Perum Damri, yang kepastian pengalihan statut tanah harus dengan Perum Damri di Jakarta bukan begitu saja dengan perintah, hal ini yang tidak dipahami baik oleh Pak Bas Suebu, namun karena diucapkan oleh seorang Gubernur maka mama-mama tetap mempertahankan lokasi ini, termasuk sobat saya Roberth Jitmau (Rojit), tanpa mempertimbangkan lamanya proses antara pembebasan lahan, pembangunan terminal damri serta pembangunan pasarnya tentunya memerlukan waktu yang lama sehingga dapat terbangun sebuah bangunan Pasar Mama Papua yang megah di jantung Kota Jayapura.
Lokasi baru Perum Damri dan Pasar Mama Papua
Hasil pembicaraan Gubernur Papua , Lukas Enembe dengan Mama Papua pada bulan Desember 2013 adalah dalam tahun APBD 2014, dianggarkan sekitar 6 Miliyar dan dititip pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, agar Terminal Damri dibangun di Abepura, kemudian Damri pindah ke lokasi baru setelah itu pasar dibangun, di pusat Kota Jayapura. Langkah agar pasar dapat dibangun maka, Damri harus pindah dan untuk itu, harus dibangun dulu sebuah tempat (stasiun) Damri yang baru, lokasi yang disepakati adalah jalan baru Abepura didepan Pasar Yuotefa, walaupun belum tahu banyak namun karena yang berjuang adalah teman baik saya, Rojit maka kadang saya dapat cerita dari beliau, lokasi ini oleh pemilik hak ulayat yaitu marga Fringkreu dan Sanyi telah di serahkan entah hak milik atau hak pakai tak jelas kepada KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), sehingga kini urusan lokasi tanah Damri baru adalah dengan KKSS namun ketika ingin mulai membangun lokasi DAMRI pemilik hak ulayat yaitu marga Fringkreuw dan Sanyi melakukan pemalangan terhadap lokasi tersebut karena mereka merasa ini adalah pengguna baru sehingga mereka juga mesti dibayar.
Janji Presiden Jokowi
Dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan, dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo dalam Natal 2014, beliau berjanji akan membangan pasar Mama Papua yang permanen, setelah mengunjungi pasar Mama Papua di jalan Percetakan Jayapura. Dalam merealisasikan ini maka perlu di urai penyelesaiananya; Pemilik tanah adat harus memastikan status tanah apakah sudah diserahkan ke KKSS atau masih menjadi hak mereka, Damri harus memastikan status tanahnya dengan pihak Direksi DAMRI di Jakarta serta menyampaikan kesiapannya pemindahannya, Presiden RI harus memastikan dana untuk pembangunan pasar apakah memang dianggarkan atau belum dianggarkan dalam APBN lalu siapa yang ditugaskan untuk mengurus dana itu, ini penting karena terlihat banyak orang sekitar Jokowi sedang mengaburkan rencana ini. Ini benang kusutnya, ini perlu jawaban pasti. Jawabannya sederhana apakah lokasi sudah dibayarkan atau belum, jika sudah dibayarkan tetapi masih kurang maka solusinya dilakukan penambahan dana kepada pemilik hak ulayat dari pihak KKSS, jika memang tidak dianggarkan maka diusulkan baru lalu disiapkan penyalurannya, agar pembangunan dapat segera dilanjutkan. Damri dan Pasar sama-sama penting bagi masyarakat dan kepentingan umun.
Solusi
Pasar Papua yang ada dijantung Kota Jayapura adalah satu ikon penting masih eksisnya Orang Asli Papua rumpun Melanesia di trans pacific, didalam dominasi perdagangan oleh kaum Non Papua, sehingga pembangunannya perlu segera didorong oleh semua pihak, tetapi disisi lain pembangunan DAMRI-pun perlu menjadi perhatian karena Damri juga melayani Orang Papua di kampung-kampung, untuk ke kota. Jika Pemerintah Indonesia tidak bisa membangun pasar maka dalam rangka membangun Trans Pasific Partnership dan Masyarakat Ekonomi Asia, maka Jokowi bolehkan negara pasfik membangun pasar di Jayapura sebagai pintu pasfic bagi Indonesia sebagai basis ekonomi penting bagi Trans Pasific
Oleh
JOHN GOBAI
SEKRETARIS II DEWAN ADAT PAPUA
