Perkebunan Sawit Penyebab Banjir di Kampung Sima dan Waumi

Jayapura,- Banjir yang melanda Kampung Sima dan Kampung Waumi beberapa waktu lalu. Merupakan ekses dari pembukaan lahan perkebunan sawit PT. Nabire Baru. Apalagi posisi posisi kedua kampung terletak lebih rendah dari perkebunan sawit. Tiga kali yang mengalir yakni Kali Waumi, Kali Bambu dan Kali Sima meluap. Hal ini telah terjadi sejak tahun 2010 sejak mulainya pembukaan lahan bagi perkebunan sawit.

“Sejak tahun 2010 telah terjadi banjir. Bahkan hingga tahun 2016 ini. Dimana ketiga kali meluap dan airnya menerjang 2 kampung yang ada. Terdapat 36 rumah yang rusak dan sejauh ini tidak ada korban jiwa.Bahkan saat ibadah Paskah masyarakat tidak dapat sembahyang pada Jumat Agung” kata Daniel Yarawoubi, Kepala Suku Yeresiam. Ditambahkannya dari informasi yang diperoleh dari pihak pemda bahwa memang banjir tersebut diakibatkan oleh meluapnya tiga kali tersebut.

Ditambahkannya bahwa dengan tidak adanya lagi hutan dibagian atas, sehingga air dengan bebas mengalir kesungai dan juga ke pemukiman. Karena pohon-pohon adalah sebagai penyerap air dan juga penahan alamiah air yang ada.

“Saatnya bagi pemerintah daerah mengoreksi dampak banjir terhadap Suku Yerisiam. Karena kedepan akan sulit memprediksi bencana banjir. Kepedulian pemerintah kepada Suku Yerisiam belum begitu jelas. Dan tindakan pemerintah kepada perusahaan sawit juga belum jelas. ” tukas Yarawoubi.

Bagi Suku Yerisiam yang telah beberapa kali mengalami banjir yakni tahun pada 2010, 2011,2012,2013,2014 dan yang terbesar adalah pada bulan Maret 2016 . Dengan adanya dampak ekologis berupa banjir maka tentu saja Kepala Suku Yerisiam meminta agar ijin PT.Nabire Baru dicabut kemudian dilakukan reboisasi pada lahan sawit. “Solusinya adalah Cabut Ijin PT.Nabire Baru. Dan Biarkan kami melakukan reboisasi hutan pada lahan sawit. Agar tidak lagi banjir” tegas Kepala Suku Yerisiam. Tindakan yang dilakukan oleh Suku Yerisian adalah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Jayapura di Waena.

Sementara itu John Gobay saat diminta tanggapanya terkait dengan banjir di Kampung Sima dan Waumi beberapa waktu menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan lingkungan ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Suku Yerisiam bukan hanya yang menolak perkebunan sawit bahkan juga yang menerima perkebunan sawit. “Masyarakat yang masih pro dengan perkebunan kelapa sawit harus sadar ini adalah dampak dari perkebunan kelapa sawit. Masyarakat Adat harus bersatu bersama Kepala Suku menolak perkebunan kelapa sawit,” kata Jhon Gobay. John Gobay mengingatkan masyarakat adat bahwa banjir sekarang ini adalah pembukaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan sejauh ini perkebunan kelapa sawit tidak mensejahterakan masyarakat adat.

“PT Nabire Baru harus sadar karena kerakusan dan rayuan gombal dan pemerintah yang mudah diatur dengan pengusaha serta melupakan tugasnya dalam melihat kepentingan rakyatnya hingga kedepan” kritik Jhon Gobay.

Terkait dengan terjadinya banjir di dua kampung dirinya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan apakah masyarakat di dua kampung tersebut bersedia direlokasi pada tempat yang lebih baik atau tidak. Dan disisi lain tentu butuh penanganan berkelanjutan agar musibah banjir tidak terus berulang terjadi tutur John Gobay.

Seperti diketahui bahwa PT Nabire Baru mendapatkan ijin yakni SK No.140 tahun 2008 dan hingga berita ini ditulis Suku Yerisiam masih melakukan gugatan perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura di Waena Kota Jayapura, karena Ijin Usaha Perkebunan (IUP) mestinya diberikan setelah adanya dokumen AMDAL, namun kenyataannya dokumnen AMDAL baru dibahas tahun 2013 artinya 5 tahun setelah IUP dikeluarkan dan perusahaan ini beroperasi. (Wirya Supriyadi)