WALHI Desak Pemerintah hentikan Ekspansi Investasi yang hancurkan bentang alam BANUSRAMAPA

0
221
Logo Walhi, foto : ist
Logo Walhi, foto : ist

JERATPAPUA.ORG, Jakarta,  29  April  2022  –  Dalam  rangkaian  penutupan  peringatan  hari  bumi  2022, Eksekutif  Nasional  WALHI  dan  Eksekutif  Daerah  WALHI  BANUSRAMAPA  (Bali, Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  Maluku  Utara,  Papua)  mendesak Pemerintah   Indonesia   untuk   segera   mengevaluasi   dan   menghentikan   ekspansi investasi skala besar yang selama ini merusak sekaligus menghancurkan bentang alam BANUSRAMAPA.   Tak   hanya   itu,   WALHI   mendesak   pemerintah   untuk   segera menegakkan hukum bagi para pelaku pencemaran laut.

Bentang alam di Bali, NTB, dan NTT, terancam oleh ekspansi proyek infrastruktur dan industri pariwisata; Bentang alam Maluku Utara terancam oleh ekspansi industri pertambangan nikel dan perkebunan kelapa sawit, sedangkan Papua terancam oleh ekspansi industri pertambangan, infrastruktur, dan perkebunan kelapa sawit.

Pada saat yang sama, wilayah perairan di lima wilayah ini juga terdampak pencemaran yang sangat parah akibat masifnya industri ekstraktif. Bali menghadapi degradasi hutan mangrove yang sangat parah dan hilangnya kawasan pesisir yang berubah menjadi kawasan perhotelan, hutan Maluku Utara terus tergerus dan lautnya tercemar oleh limbah pertambangan, serta sungai-sungai dan wilayah perairan di Papua terus tercemar limbah tambang dan perkebunan kelapa sawit. Dalam sepuluh tahun terakhir, NTB dan NTT, tak lepas dari pencemaran laut akibat industri tambang mineral, migas, dan PLTU. Pencemaran di Teluk Bima yang baru saja terjadi menunjukkan pencemaran terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum.

Pencemaran Laut

 Kurang  dalam  sepekan  ini,  Nusa  Tenggara  Barat  digemparkan  dengan  terjadinya pencemaran laut  dan pesisir  di Perairan Teluk  Bima. Permukaan laut di  sepanjang perairan Teluk Bima, tepatnya di sepanjang pantai Amahami, Lawata dan sekitarnya ditutupi oleh busa kental berwarna kecoklatan setebal kurang-lebih 10 cm. Sementara air di bawahnya juga menunjukkan perubahan warna menjadi kehitaman. Hamparan busa yang menyebar semakin luas di permukaan laut bahkan terlihat bagaikan padang pasir.

Walaupun perubahan warna pada perairan pesisir tersebut tidak disertai dengan perubahan bau yang menyengat, namun dampaknya telah merusak ekosistem dan biota laut setempat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar, dimana telah menyebabkan banyaknya ikan-ikan yang mati di seluruh wilayah terjadinya pencemaran. Nelayan bahkan tidak berani melaut, selain karena takut atas dampak pencemaran tersebut secara langsung, juga takut atas kemungkinan adanya kandungan racun pada ikan-ikan diseluruh wilayah perairan tersebut. Nelayan-

nelayan Budidaya yang bahkan jauh dari pusat wilayah pencemaran, sudah merasakan dampaknya, dimana ikan-ikan dan jenis budidaya mereka banyak yang mati.

Dampak langsung lainnya, bahwa dalam dua hari pasca kejadian tersebut, terdapat setidaknya sepuluh orang Warga di Kabupaten Bima mengalami keracunan setelah mengkonsumsi ikan mati yang bersumber dari wilayah terdampak pencemaran tersebut. Kenyataan lainnya yang semakin mengkhawatirkan, seluruh gejala pencemaran yang muncul di permukaan tersebut tampak semakin tebal dan dalam waktu yang relatif cepat sudah menyebar semakin luas, bahkan sudah memasuki perairan Kabupaten Bima.

Walaupun pihak Pemerintah belum menyebutkan penyebab utama terjadinya peristiwa tersebut, Direktur Eksekutif WALHI NTB, Amri Nuryadin, menduga keras bahwa hal tersebut terjadi akibat dumping limbah yang bersumber dari kegiatan usaha di sekitarnya. Lebih jauh, WALHI NTB juga menduga adanya kemungkinan yang disebabkan oleh limbah kegiatan usaha Pertamina yang ada persis di sekitar area pencemaran tersebut.

Dugaan WALHI NTB bahwa pencemaran tersebut besar “kemungkinannya” disebabkan oleh dampak kegiatan usaha Pertamina, karena di sekitarnya memang terdapat tangker penampungan minyak milik pertamina yang juga memiliki pipa yang tertanam di dalam laut. Pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi atau tanggapan apapun. “Demikian juga dengan pemerintah setempat, belum melakukan tindakan pencegahan ataupun pemulihan selain uji lab sampel busa dan air yang diambil dari wilayah yang tercemar,” tambahnya.

Menurut Amri, berdasarkan PERDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau –  Pulau Kecil (RZWP-3-K) di dalam  pasal  48  ayat  2,  bahwa  Teluk  Bima  masuk  sebagai  salah  satu  kawasan pemanfaatan  alur  laut  untuk  pemasangan  kabel/pipa  bawah  laut,  tepatnya  dimana kegiatan  usaha  pertamina  berada.  “Hal  ini  memperkuat  dugaan  bahwa  peristiwa pencemaran air laut akibat dumping limbah yang terjadi di sepanjang laut Kota Bima tersebut,  diduga    berasal  dari  kegiatan  usaha  pertamina  atau  bahkan  “mungkin” adanya kebocoran  dari pipa bawah laut yang berada di sekitar kawasan teluk Bima,” tegasnya.

Di tempat yang berbeda, Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengecam peristiwa pencemaran laut di Teluk Bima, NTB. Peristiwa ini akan berdampak negatif bagi ruang kelola nelayan dan rusaknya daya dukung laut. “WALHI NTT menyatakan solidaritas bagi para nelayan dan masyarakat setempat yang terkena dampak. Selain itu, meminta Pemda NTB untuk meminimalisir dan menghentikan luasan pencemaran karena berpotensi juga mencemari laut di NTT,” ungkap Umbu.

Umbu mengingatkan negara bahwa peristiwa pencemaran dan pengrusakan kawasan pesisir dan laut juga terjadi di NTT. Beberapa diantaranya, kasus tumpahan minyak

Montara di Laut Timor. Kasus pencemaran oleh PLTU Bolok di Kupang serta pencemaran oleh PLTU Ropa di Ende. “Ini sudah sangat menyusahkan dan berdampak negatif ribuan masyarakat khususnya para nelayan dan daya dukung alam,” tegasnya

Umbu menambahkan praktek pencemaran pesisir dan laut di NTT berpotensi makin menggila kedepannya, dengan masuk investasi pariwisata skala besar, industri monokultur tambang. “WALHI NTT meyakini dengan kondisi NTT yang belum punya kebijakan pengelolaan ramah lingkungan maka investasi investasi itu akan memperparah kondisi di NTT. Soal sampah industri saja mungkin sudah jutaan ton mencemari perairan di NTT. Sampai sekarang NTT bahkan belum miliki kebijakan pengurangan sampah secara massif,” terang Umbu Wulang. (nesta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here