Terkendala Izin Operasional Dari Pemerintah, Klinik Walihole Milik GKI Sementara tidak Beroperasi

0
22
Kondisi Klinik Walihole Kampung Yoka yang sepi dan terlihat kosong ,foto : nesta makuba /jeratpapua.org
Kondisi Klinik Walihole Kampung Yoka yang sepi dan terlihat kosong ,foto : nesta makuba /jeratpapua.org

JERAT PAPUA.ORG, JAYAPURA – Kilinik Walihohe milik Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua yang berada di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi papua , sementara berhenti beroperasi dan melakukan aktifitas Pelayanan kepada masyarakat , di karenakan terkendalan soal Izin Operasional yang masih dalam tahap pengurusan di dari pemerintah republik Indonesia.

Padahal secara realita Klinik yang didirikan GKI di Tanah Papua yang sebelumnya bernama Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA) itu operasionalnya yang sangat membantu warga masyarakat di kawasan pesisir danau sentani. Dan daerah sekitar kota dan Kabupaten Jayapura.

Pdt. Dora Balubun Sekteratris Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan Sinode GKI di Tanah Papua mengungkapkan bahwa  Klinik Walihole yang di ambil dari bahasa asli sentani yaitu “Air Kehidupan” merupakan salah satu klinik terbaik di Asia Tenggara, memiliki fasilitas deteksi kesehatan yang canggih , juga pelayanan pasien HIV/Aids dan TB.

Meski demikian Pdt. Dora Balun mengakui jika saat ini klinik yang berada di Kampung Yoka itu sementara berhenti beroperasi sambil menggu ijin operasional dari Pemerintah, kemudian Kepengurusan Yayasan yang masih di lakukan oleh pihak  Sinode GKI hingga saat ini.

“ Kilinik ini sementara tidak berjalan karena kami masih mengurus izin operasional ,karena izin operasional sebelumnya sudah selesai karena itu sekarang sedang dalam proses pengurusan  sebagai klinik dia harus jalan sesuai izin operasional dari pemerintah “ungkap Pdt. Dora Balubun Sekretaris Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan Sinode GKI di Tanah Papua rabu,(6/03/2024).

Lanjut Pdt. Dora Balubun selain Izin Operasional , pihak Sinode GKI di Tanah Papua juga , sedang mempersiapan sebuah Yayasan pelayanan Kesehatan sebagai payung hukum operasional Klinik Walihole dan beberapa klinik Kesehatan milik Sinode GKI di seluruh Tanah Papua sehingga dapat di kelola secara professional.

“selama ini klinik berjalan baik, namun berhenti karena keterlambatan pengurusan izin , meski tampa Yayasan sudah berjalan tetapi peraturan pemerintah cukup lama berlaku , tetapi pemerintah mengaharuskan Klinik tersebut berada di bawah sebuah yayasan untuk mengelola klinik itu termasuk sekolah dan asrama-asrama di bawah GKI  “katanya.

Meski tidak beroperasi tegas Pdt. Dora  , aset Kilinik walihole masih tetap milik Sinode GKI di Tanah Papua  dan di urus atau di kelola selama ini  oleh petugas di klinik tersebut.

Selain itu Pdt Dora Balubun yang pernah menjadi bagian dari perjuangan pasar mama papua di APO Jayapura ini  menambahkan  melalui keputusan Sidang Sinode, klinik Walihole sebelumnya berada di bawah Departemen Diakonia , setelah struktur yang baru  maka perubahan pengelolaan Klinik tersebut  di gabung dalam Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan khususnya Bidang Kesehatan.

Alasan lain yang di utarakan sebelum berubah nama menjadi Walihole, klinik ini sebelumnya bernama Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) yang focus kepada pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, namun karena layanan kesehatan di Kampung-kampung dan wilayah sekitar sudah  terjangkau dengan adanya Puskesmas milik pemerintah, dan juga Pergumulan Sinode soal angka HIV yang semakin hari semakin meningkat, maka Klinik Walihole di fungsikan untuk pelayanan HIV dan TB .

“kita tahu bersama masalah HIV/Aids di Papua masih tinggi  masi perlu perhatian dari semua pihak , karena itu GKI di Tanah Papua mengambil langkah untuk  merubah focus pelayanan Klinik untuk melayani penanganan HIV/ AIDS “ujarnya

Pada saat pengoperasioan Klinik Walihole pihak Sinode GKI bahkan terkendala dengan minimnya tenaga medis yang menangani HIV/ AIDS . namun  Sinode mendapatkan bantuan tenaga medis Asing yang saat itu di datangkan, kendati demikian Tenaga medis asing hanya sebagai konsultan , sehingga melalui peraturan Pemerintah  cukup menyulitkan pihak Sinode GKI untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan  walaupun sudah ada Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah di atur semuanya.

“ tenaga medis asing Sinode datangkan, tapi mereka hanya sebagai konsultan bukan tenaga medis langsung , sebagai tenaga medis dokter tidak boleh melakukan praktek , hanya menjadi konsultan untuk mendampingi ,sehingga itu GKI menggunkan dokter –dokter Kristen untuk membantu pelayanan “tuturnya

 Kondisi Klinik Walihole Kampung Yoka yang sepi dan terlihat kosong ,foto : nesta makuba /jeratpapua.org
Kondisi Klinik Walihole Kampung Yoka yang sepi dan terlihat kosong ,foto : nesta makuba /jeratpapua.org

Selain dokter Kristen yang diperbantukan di klinik bersangkutan, pihaknya juga menggunakan tenaga medis dari beberapa puskesmas untuk di perbantukan sebagai tenaga medis di klinik walihohe agar bisa menjalankan pelayanan.

Kendalai soal izin operasional Klinik Walihole dikarenakan klinik ini memiliki standar pelayanan dengan klinik pratama, seperti puskesmas , sehingga ini juga menyangkut tenaga kesehatan yang di tempatkan , jauh lebih penting Kata Pdt Dora Balubun yakni Klinik walihole harus bernaung di bawah satu payung Yayasan atau lembaga.

“sekalipun dia berada di bawah sinode GKI di Tanah Papua, untuk operasionalnya harus memiliki Payung  Yayasan guna pengembangan Waliholle dan klinik – klinik lainya milik GKI “pungkasnya.

Sementara ini klinik Walihole belum bisa beroperasi sehingga pihaknya menghibau kepada warga masyarakat yang ingin melakukan pelayanan kesehatan ke sana, untuk mencari alternative lain di tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat seperti Puskesmas,Pustu serta rumah-ruma sakit yang mudah di jangkau.(nesta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here